Penyempitan jalan menjadi akar persoalan
Pelebaran Jalan Yos Sudarso adalah rencana Pemkot Medan untuk menambah ruang jalan di persimpangan Dobi dan Titi Papan, tempat penyempitan badan jalan kerap memperlambat arus kendaraan. Inilah langkah fisik yang paling masuk akal untuk menangani kemacetan Medan di koridor tersebut, meski hasilnya bergantung pada pembebasan lahan dan koordinasi antarlembaga. Pada Rabu, 4 November 2026, Wakil Wali Kota Medan Zakiyuddin Harahap meninjau kawasan itu setelah warga berulang kali melaporkan penumpukan kendaraan, terutama saat jam berangkat dan pulang sekolah maupun kerja. Ia juga melihat titik-titik sempit di Jalan Titi Papan, Kecamatan Medan Deli, yang mengganggu aktivitas pengguna jalan sehari-hari. Jadi, macet Simpang Dobi bukan semata soal banyaknya kendaraan: ruang jalan yang menyempit ikut menjadi hambatan nyata.
Pelebaran menjanjikan, tetapi pembebasan lahan belum tuntas
Pemko Medan mematangkan pelebaran bersama Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional karena Jalan Yos Sudarso berstatus jalan nasional. Sekitar 60 persen proses ganti rugi lahan dilaporkan telah tuntas, tetapi deretan rumah dan ruko yang tersisa masih perlu dibebaskan agar pelebaran dapat terlaksana. Zakiyuddin meminta warga dan pemilik ruko mendukung proses tersebut serta bersedia melepas sebagian lahan dengan ganti rugi. Permintaan itu bukan detail administratif belaka: tanpa persetujuan pemilik bidang yang tersisa, rencana yang menjanjikan perbaikan bagi banyak pengguna jalan dapat tertahan. Pemerintah kini perlu memastikan proses pengadaan tanah berlangsung jelas dan terkoordinasi, bukan hanya mengandalkan imbauan. Sebab, dukungan warga akan lebih mudah diperoleh ketika tahapan, hak pemilik, dan rencana pelaksanaan diterangkan secara terbuka.
Penanganan cepat sambil menunggu pekerjaan fisik
Kemacetan paling parah dilaporkan terjadi sekitar pukul 06.30 WIB, ketika warga berangkat kerja dan anak-anak menuju sekolah; kepadatan juga muncul pada jam pulang. Karena pelebaran belum bisa langsung dikerjakan, pengaturan lalu lintas harus menjadi langkah sementara yang nyata. Zakiyuddin meminta petugas dari Dinas Perhubungan Kota Medan, Dinas Perhubungan Sumatera Utara, dan kepolisian disiagakan di waktu padat, setidaknya pada pagi hari. Kehadiran petugas dapat membantu mengurai antrean, tetapi tidak menggantikan perbaikan titik sempit. Pemerintah juga perlu menyelaraskan pengaturan di persimpangan Dobi dan Jalan Titi Papan agar arus kendaraan tidak hanya dipindahkan dari satu titik macet ke titik lain. Bagi pengguna jalan, kombinasi pengaturan harian dan solusi infrastruktur jauh lebih berguna daripada menunggu proyek tanpa penanganan sementara.
Tahapan berikutnya menentukan apakah rencana bergerak
Masa berlaku penetapan lokasi sebelumnya telah berakhir, sehingga Pemko Medan akan menyusun ulang Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah dan menetapkan lokasi baru. Pemerintah menargetkan anggaran pembebasan lahan pada 2027; setelah seluruh pembebasan selesai, pekerjaan pelebaran dapat langsung dilaksanakan. Urutan ini menunjukkan bahwa rencana belum setara dengan proyek yang siap dimulai: dokumen, penetapan lokasi, anggaran, dan kesepakatan lahan tetap harus dituntaskan. Flyover juga disebut sebagai kemungkinan alternatif, tetapi masih membutuhkan kajian dan pembahasan mendalam. Karena itu, fokus paling realistis sekarang adalah menuntaskan proses pelebaran dan menjaga pengaturan lalu lintas selama penantian. Kesimpulannya, pelebaran berpotensi menjadi jawaban jangka panjang bagi macet Simpang Dobi, tetapi keberhasilannya bergantung pada kerja pemerintah yang tertib serta dukungan warga dan pemilik ruko.
