Rencana satu kilometer, dimulai dari Terminal Laladon
Pelebaran Jalan Laladon adalah rencana Pemkab Bogor untuk memperluas ruas jalan sepanjang kurang lebih satu kilometer, dimulai dari Terminal Laladon, dengan pelaksanaan ditargetkan pada 2027. Rencana ini masih berada pada tahap persiapan, sehingga kepastian lahan dan pengelolaan aset akan menentukan seberapa siap proyek bergerak dari rencana ke pekerjaan fisik.
Bupati Bogor Rudy Susmanto meninjau kawasan tersebut pada Rabu, 4 November 2026, untuk memeriksa kondisi lapangan, kesiapan lahan, dan status kepemilikan bidang tanah yang dapat mendukung proyek. Peninjauan itu penting karena pembangunan infrastruktur kerap tersendat sebelum konstruksi dimulai, terutama ketika status tanah belum jelas. Dari pemeriksaan awal, sejumlah bidang ternyata merupakan aset pemerintah kabupaten dan tidak memerlukan pembebasan lahan.
Bagi pengguna jalan dan warga yang beraktivitas di Laladon, pelebaran berpotensi memberi dukungan lebih baik bagi mobilitas dan kegiatan sehari-hari. Namun manfaat itu belum bisa dianggap pasti: ukuran keberhasilannya nanti bukan hanya panjang ruas yang dikerjakan, melainkan juga ketepatan pelaksanaan dan dampaknya pada arus perjalanan setempat.
Aset daerah bisa mempercepat persiapan
Temuan bidang tanah milik pemerintah memberi Pemkab Bogor modal awal yang berharga. Lahan di kawasan pasar, Terminal Laladon, Instalasi Karantina Ikan, hingga UPT 4 disebut termasuk dalam aset daerah yang tersebar di sepanjang kawasan rencana. Jika bidang-bidang itu memang sesuai kebutuhan teknis, pemanfaatannya dapat mengurangi satu hambatan persiapan: pembebasan tanah.
Namun kepemilikan pemerintah tidak otomatis membuat pekerjaan siap dimulai. Pemkab juga menyiapkan penyesuaian administrasi, termasuk pengalihan pengelolaan lahan yang sebelumnya tercatat sebagai aset Dinas Perikanan dan Peternakan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Kejelasan pencatatan dan tanggung jawab pengelolaan perlu dibereskan agar aset daerah Bogor bisa digunakan secara tertib, bukan sekadar tercantum dalam daftar.
Strategi ini masuk akal, tetapi perlu dijalankan dengan keterbukaan mengenai bidang mana yang akan digunakan dan bagaimana penataannya. Optimalisasi aset seharusnya menghasilkan manfaat publik yang terukur, bukan berhenti pada perpindahan administrasi. Di sinilah Pemkab perlu menunjukkan bahwa pengelolaan aset benar-benar mendukung kebutuhan pembangunan dan pelayanan masyarakat.
Target 2027 perlu disertai kepastian tindak lanjut
Jalan Laladon 2027 adalah target, bukan jaminan bahwa pekerjaan pasti rampung pada tahun tersebut. Pemerintah daerah telah mengidentifikasi sebagian lahan yang tidak perlu dibebaskan dan menyatakan akan menata administrasi aset, tetapi sumber yang tersedia belum merinci jadwal tahapan konstruksi maupun bentuk akhir pelebaran.
Karena itu, langkah berikutnya semestinya berfokus pada penyelesaian administrasi, kepastian penggunaan bidang tanah, dan penjelasan tahapan kerja kepada masyarakat. Informasi yang jelas akan membantu warga memahami perubahan yang direncanakan serta menilai kemajuan persiapan. Pelebaran ini diharapkan memperkuat dukungan infrastruktur bagi mobilitas dan aktivitas masyarakat di kawasan Laladon.
Rencana Pemkab Bogor patut didukung karena memanfaatkan aset yang sudah dimiliki untuk kebutuhan publik. Tetapi keberhasilan tidak cukup diukur dari pengumuman target 2027. Pemerintah perlu mengubah temuan lapangan dan penataan administrasi menjadi persiapan yang konkret, lalu memastikan pelebaran sekitar satu kilometer itu benar-benar memberi manfaat bagi pengguna jalan.
