Temukan minat Anda, bersama

Promo pilihan, ulasan jujur, dan cerita belanja dari mereka yang seminat dengan Anda — setiap hari di Kuybeli.

Temukan minat Anda, bersamaPromo pilihan, ulasan jujur, dan cerita belanja dari mereka yang seminat dengan Anda — setiap hari di Kuybeli.

PAD Daerah Perlu Data Akurat dan Aset Produktif

PAD Daerah Perlu Data Akurat dan Aset Produktif
Minat|Asia Tenggara

Pendapatan daerah tak cukup mengandalkan pungutan

Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang dihimpun pemerintah daerah dari sumber-sumber yang menjadi kewenangannya, termasuk pajak, retribusi, dan pemanfaatan kekayaan milik daerah. Karena itu, memperkuat PAD bukan semata-mata perkara menaikkan pungutan, melainkan memastikan data benar, koordinasi berjalan, dan aset publik menghasilkan manfaat.

Tekanan untuk mencari sumber pendapatan yang lebih kuat meningkat ketika transfer ke daerah berkurang atau alokasinya tidak pasti. Namun, respons yang hanya berfokus pada pengetatan belanja atau penambahan beban pajak berisiko mengabaikan potensi yang sudah ada. Pengalaman Palu, Blora, dan Balikpapan menunjukkan arah yang lebih masuk akal: benahi administrasi, hubungkan kerja antarperangkat daerah, lalu kelola aset secara produktif. Pendekatan ini penting bagi warga karena penerimaan yang akurat dan akuntabel dapat menopang pembiayaan pembangunan serta pelayanan publik—tanpa membebankan kewajiban baru kepada pihak yang tidak semestinya.

Palu perlu mengubah koordinasi menjadi tindak lanjut

Pada Kamis, 12 November 2026, Wakil Wali Kota Palu Imelda Liliana Muhidin menekankan perlunya sinergi lintas organisasi perangkat daerah untuk menangani persoalan pengelolaan pajak dan retribusi demi mengoptimalkan PAD. Pesannya tepat: penerimaan daerah tak bisa dibenahi jika setiap OPD bekerja sendiri-sendiri.

Salah satu persoalan yang dibahas ialah data PBB-P2, termasuk temuan objek maupun subjek pajak ganda. Imelda meminta OPD terkait segera memverifikasi dan memperbarui data faktual di lapangan agar ketetapan pajak lebih tepat sasaran. Bahkan, ia mengingatkan agar SPPT tidak lagi diterbitkan untuk objek yang sudah tidak ada. Ini bukan pekerjaan administratif pinggiran: data keliru dapat merusak ketepatan penerimaan sekaligus membuat penetapan kewajiban tidak adil. Evaluasi terpadu baru akan berarti jika menghasilkan pembagian tanggung jawab, verifikasi lapangan, dan pembaruan data yang benar-benar dilakukan.

Blora mengutamakan data tertib dan aset aman

Pengurangan transfer ke daerah menjadi tantangan bagi pemerintah kabupaten dan kota, tetapi Blora menawarkan jawaban yang tidak dimulai dari pajak baru. Kerja sama pemerintah kabupaten dengan Kantor Pertanahan untuk menata administrasi pertanahan membuka jalan bagi sinkronisasi data PBB-P2 dan BPHTB. Ketidaksesuaian catatan mengenai objek, kepemilikan, luas, penggunaan, atau status tanah dapat membuat potensi penerimaan yang sah luput terdata.

Prinsipnya patut dipertahankan: pastikan kewajiban yang memang ada tercatat dengan benar, bukan memperluas beban kepada masyarakat tanpa dasar. Penataan administrasi juga berkaitan dengan pengamanan aset—pemerintah perlu mengetahui apa yang dimiliki dan memastikan catatannya sejalan dengan kondisi di lapangan. Untuk warga, data yang lebih akurat berpeluang membuat penetapan lebih tepat dan proses pemerintahan lebih dapat dipertanggungjawabkan. Di tengah ruang fiskal yang menyempit, membenahi catatan dan aset bukan pekerjaan sekunder; itulah fondasi agar setiap potensi dapat dikelola secara sah.

PAD Daerah Perlu Data Akurat dan Aset Produktif

Balikpapan perlu membuat aset bernilai bagi publik

Balikpapan sedang menjajaki optimalisasi aset daerah sebagai sumber PAD di luar pajak dan retribusi. Pj Sekretaris Daerah Agus Budi Prasetyo menyampaikan bahwa rencana tersebut mulai dibahas bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Identifikasi potensi dan pembahasan teknis masih berlangsung, sehingga jenis aset maupun skema pemanfaatannya belum dirinci.

Langkah ini masuk akal selama produktivitas aset tidak diukur hanya dari penerimaan kas. Pemanfaatannya harus transparan, sesuai tujuan, dan menjaga kepentingan publik; jika tidak, mengejar pendapatan bisa mengorbankan fungsi layanan aset itu sendiri. Pajak dan retribusi tetap menjadi komponen utama PAD, sementara pendataan serta pengawasan lapangan juga terus didorong. Jadi, aset bukan pengganti pembenahan pungutan, melainkan sumber tambahan yang menuntut pencatatan dan tata kelola sama cermatnya.

Kesimpulannya, daerah akan lebih tahan menghadapi ketidakpastian transfer ke daerah jika tidak terpaku pada satu sumber penerimaan. Sinergi OPD di Palu, sinkronisasi data dan pengamanan aset di Blora, serta rencana optimalisasi aset di Balikpapan menunjukkan pekerjaan yang saling melengkapi. PAD yang kuat berawal dari potensi yang tercatat benar, dikelola bersama, dan menghasilkan manfaat nyata bagi warga.

Kuybeli memperoleh komisi saat Anda berbelanja melalui tautan kami, tanpa biaya tambahan untuk Anda.

You May Also Like

Comments
Tulis sesuatu...
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berbagi pendapat!