Aset publik harus menghasilkan manfaat
Aset daerah adalah tanah, bangunan, dan barang milik pemerintah yang perlu dikelola secara tertib agar dapat mendukung layanan publik sekaligus memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat. Karena itu, aset yang hanya tercatat di administrasi tetapi belum jelas status atau penggunaannya bukan sekadar persoalan birokrasi: ia adalah peluang pembangunan yang tertahan. Di Bandung, Wakil Ketua II DPRD Edwin Senjaya menyoroti masalah tersebut dalam pembahasan rancangan peraturan daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah oleh Panitia Khusus 21. Ia menyebut potensi kehilangan pendapatan akibat pengelolaan aset yang bermasalah mencapai lebih dari Rp1 triliun. Angka itu menunjukkan besarnya taruhan, tetapi bukan jaminan bahwa penerimaan sebesar itu bisa langsung dipulihkan. Status kepemilikan, pendataan menyeluruh, dan pemanfaatan yang tepat harus dibereskan terlebih dahulu.

Bandung perlu mengubah aturan menjadi tindakan
Raperda yang sedang dibahas memuat 197 pasal dan diharapkan memperkuat tata kelola agar lebih tertib, transparan, serta akuntabel. Namun, banyaknya pasal tidak dengan sendirinya membuat optimalisasi aset terjadi. Hasilnya akan ditentukan oleh pelaksanaan: memastikan kepemilikan aset jelas, menyusun data aset daerah yang lengkap, lalu menilai mana yang belum digunakan atau belum memberi kontribusi memadai. Arah itu penting karena aset publik tidak semestinya diperlakukan sebagai daftar inventaris semata. Bila dikelola secara produktif dan bertanggung jawab, aset dapat menambah pendapatan asli daerah sekaligus mendukung pembiayaan pembangunan dan layanan. DPRD berharap pembahasan Pansus 21 menghasilkan regulasi yang memperkuat pengelolaan dan mendorong pendapatan pemerintah kota, dengan pembahasan seluruh panitia khusus diharapkan selesai sesuai target waktu. Ukuran keberhasilan kelak bukan hanya aturan disahkan, melainkan aset bermasalah benar-benar tertangani.
Blora memulai dari pembenahan data pertanahan
Blora menghadapi tekanan fiskal dari arah berbeda: pengurangan Transfer ke Daerah menuntut kabupaten dan kota mencari sumber pembiayaan tanpa semata-mata memangkas belanja atau menambah pajak. Bupati Arief Rohman menggandeng Kantor Pertanahan Kabupaten Blora melalui penandatanganan nota kesepakatan tentang penataan administrasi pertanahan. Fokus langkah ini adalah membenahi administrasi dan menyinkronkan data, bukan mengembangkan pemanfaatan aset dengan cara yang sama seperti agenda Bandung. Kerja sama tersebut diarahkan, antara lain, pada sinkronisasi data Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Data objek pajak yang tidak sesuai kondisi lapangan—misalnya terkait kepemilikan, luas, penggunaan, atau perubahan status tanah—dapat membuat penerimaan yang sah luput. Memperbarui data aset daerah dan pertanahan karena itu bukan pekerjaan sampingan: ia membantu pemerintah mengenali kewajiban yang memang sudah ada, tanpa menciptakan pajak baru.
Dua jalur, satu tuntutan akuntabilitas
Bandung menekankan penertiban kepemilikan dan pemanfaatan Barang Milik Daerah yang belum optimal; Blora memusatkan langkahnya pada administrasi pertanahan dan keselarasan data perpajakan. Keduanya sama-sama menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah dapat diperkuat dengan menutup celah tata kelola, tetapi perangkat dan hasilnya tidak boleh dianggap serupa. Di Bandung, tantangannya ialah mengubah aset yang kurang produktif menjadi sumber nilai publik. Di Blora, tantangannya ialah memastikan data tanah dan kewajiban pajak mencerminkan keadaan sebenarnya. Pendekatan Blora juga memperlihatkan bahwa memperkuat penerimaan tidak harus berarti membebani warga dengan pungutan baru. Sementara itu, Bandung perlu membuktikan bahwa peluang pendapatan yang disebut besar dapat ditindaklanjuti dengan kepastian hukum dan penggunaan aset yang bermanfaat. Pada akhirnya, optimalisasi aset hanya layak disebut berhasil bila administrasi makin akurat, penerimaan diperoleh secara sah, dan manfaatnya terasa pada pelayanan masyarakat—bukan berhenti sebagai angka atau regulasi.






