Pemantauan adalah fondasi pengendalian
Pemantauan harga pangan adalah proses mencatat dan menilai perubahan harga, stok, serta distribusi komoditas agar pemerintah dapat bertindak sebelum gejolak membebani rumah tangga. Tanpa data lapangan yang rutin dan dapat dipercaya, kebijakan berisiko datang terlambat atau salah sasaran. Perbandingan Indragiri Hilir dan Mataram memperlihatkan dua sisi yang perlu berjalan beriringan: koordinasi antarpemerintah dan ketepatan tindakan di lapangan. Pemkab Indragiri Hilir mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah secara virtual dari Ruang e-Bilik Diskominfops pada Selasa, 3 November 2026, dengan Bupati Herman diwakili Staf Ahli Bupati Fadillah. Pemerintah kabupaten itu menegaskan komitmen memperkuat koordinasi dan memantau harga komoditas pangan. Langkah tersebut penting, tetapi pemantauan baru bernilai jika temuan harga pangan daerah diterjemahkan menjadi respons untuk menjaga stok dan daya beli.
Angka nasional memberi konteks, bukan resep daerah
Dalam rapat yang dipimpin Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir, BPS memaparkan inflasi nasional Oktober 2026: bulanan 0,22 persen, tahunan 3,23 persen, dan tahun kalender 2,40 persen. Angka tersebut memberi konteks tekanan harga, tetapi tidak menggantikan pemeriksaan komoditas dan pasokan di tiap daerah. Cabai merah, cabai rawit, bawang merah, daging segar, dan komoditas hortikultura lain tercatat memberi andil pada inflasi kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Inilah alasan pemantauan harus rinci, bukan sekadar mengandalkan angka agregat. Perubahan harga satu komoditas dapat terasa langsung bagi keluarga, sementara penyebab dan ketersediaannya berbeda antarwilayah. Komitmen Inhil untuk terus mengamati perkembangan harga merupakan titik awal yang tepat; tantangannya ialah memastikan informasi tersebut memicu antisipasi pasokan bahan pokok sebelum tekanan menjalar ke belanja sehari-hari.
Mataram menautkan data dengan tindakan
Mataram mengambil pendekatan lebih operasional. Dalam rapat koordinasi di Ruang Kenari, Kantor Wali Kota, pada 27 Oktober 2026, TPID mengevaluasi inflasi September sekaligus mengantisipasi tekanan Triwulan IV, termasuk gangguan cuaca dan kenaikan kebutuhan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional. Wakil Wali Kota TGH Mujiburrahman menekankan strategi yang tepat dan tindakan nyata, bukan mengejar inflasi serendah mungkin dengan mengorbankan aktivitas ekonomi. Deputi Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB, Andhi Wahyu Riyadno, menyebut kenaikan harga daging ayam ras, tomat, cabai rawit, dan kelor sebagai faktor tekanan inflasi Mataram. Kota ini juga mendorong pembaruan data melalui Si Pasti Mapan sebagai sistem peringatan dini. Pesannya jelas: intervensi pasar harus tepat sasaran, lokasi, waktu, dan komoditas. Gerakan pangan murah tanpa informasi yang kuat bisa meleset dari kebutuhan warga.

Dari data menuju pasokan dan daya beli
Keunggulan pendekatan Mataram adalah menghubungkan pemantauan dengan pilihan tindakan: operasi pasar, Gerakan Pangan Murah, dukungan ketahanan pangan lokal, serta kerja sama dengan wilayah pemasok. Pembaruan data harga dan stok juga membantu pemerintah menghindari kebijakan yang bertumpu pada kesan. Inhil, pada gilirannya, dapat memastikan koordinasi yang telah ditegaskan menghasilkan pemantauan berkala dan langkah antisipasi yang terukur. Agenda berikutnya sama pentingnya bagi kedua daerah: menjaga distribusi dan ketersediaan saat cuaca mengganggu produksi atau permintaan meningkat. Bank Indonesia mendorong mitigasi dampak cuaca dan El Niño, penguatan kapasitas petani dan nelayan, pemanfaatan teknologi, serta pengolahan komoditas ketika harga rendah. Sinergi pemerintah, BPS, Bulog, pelaku usaha, distributor, dan petani harus dinilai dari dampaknya pada harga serta stok, bukan banyaknya program yang diumumkan.
Kesimpulannya, Inhil menegaskan fondasi koordinasi dan pemantauan, sedangkan Mataram menyoroti bagaimana data akurat dapat mengarahkan intervensi. Keduanya menunjukkan bahwa pengendalian inflasi bahan pokok tidak cukup dengan rapat atau operasi pasar sesekali. Pemerintah perlu mengetahui komoditas yang bergerak, memastikan pasokan bahan pokok sampai ke pasar, lalu memilih waktu dan lokasi tindakan secara tepat. Bagi masyarakat, ukuran keberhasilannya sederhana: harga lebih terkendali, kebutuhan tersedia, dan daya beli terlindungi.






