Diversifikasi PAD: Jalan Terjal Menuju Kemandirian Fiskal
Diversifikasi PAD pendapatan asli daerah adalah strategi ketika pemerintah kota tidak lagi bergantung pada satu sumber penerimaan, melainkan mengembangkan beberapa lini seperti perusahaan daerah BUMN lokal, pendapatan parkir kota, dan optimalisasi aset pemerintah untuk menjaga keberlanjutan fiskal dan memberi ruang bagi ekspansi APBD belanja daerah yang lebih terencana dan tahan guncangan ekonomi. Pada titik ini, kota-kota menengah sedang dipaksa realistis: tanpa basis PAD yang kuat, ambisi pembangunan hanya akan berhenti di dokumen perencanaan. Karena itu, manuver berbagai pemda mengaktifkan kembali aset mangkrak, menata parkir, hingga mengajukan penyesuaian APBD-P perlu dibaca sebagai upaya politis dan teknis untuk memulihkan kapasitas fiskal yang lama diremehkan.
PD AIJ Sumut: Menghidupkan Aset Mangkrak Setelah 12 Tahun Vakum
Kisah PD AIJ Sumatera Utara adalah contoh telanjang bagaimana perusahaan daerah BUMN lokal bisa dibiarkan tidur panjang tanpa kontribusi PAD selama kurang lebih 12 tahun. Kini, tekanan fiskal memaksa kebangkitan: manajemen memusatkan strategi pada pengelolaan aset, percetakan, dan periklanan untuk mulai menyumbang PAD pendapatan asli daerah pada 2026. Langkah paling penting adalah optimalisasi aset pemerintah—16 aset milik provinsi, dari pabrik es batu hingga eks bioskop, yang sebelumnya tidak menghasilkan nilai ekonomi berarti. Swangro Lumbanbatu memilih pola kerja sama dengan pihak kedua dan ketiga, sebuah pendekatan pragmatis daripada memaksa perusahaan mengelola sendiri seluruh aset. Sikap menerima order percetakan bernilai Rp1 juta sekalipun menunjukkan kesadaran bahwa membangun PAD adalah permainan akumulasi, bukan menunggu proyek raksasa jatuh dari langit.
Pekalongan: Parkir Jadi Mesin Kas yang Semakin Terarah
Berbeda dari Sumut yang bertumpu pada aset, Kota Pekalongan memilih memeras potensi pendapatan parkir kota sebagai salah satu tulang punggung PAD pendapatan asli daerah. Hingga akhir Juni, realisasi PAD parkir mencapai sekitar Rp838,5 juta atau 52,41 persen dari target Rp1,6 miliar. Itu bukan sekadar angka, melainkan bukti bahwa pendapatan yang dianggap remeh—retribusi parkir—bisa menjadi penopang fiskal jika dikelola serius. Kepala Dishub M. Restu Hidayat mengakui kondisi 2026 berbeda dari tahun sebelumnya yang penuh kegiatan besar, tetapi tren semester pertama tetap dinilai positif. Strateginya jelas: penambahan titik taman parkir baru di lokasi seperti Pasar Grogolan dan AZ.KO, diiringi pengawasan lebih ketat terhadap juru parkir. Dengan kombinasi ekspansi titik dan penertiban, optimisme mengejar 100 persen target di akhir tahun bukan sekadar retorika, melainkan target operasional yang realistis.
Banjarmasin: Menggemukkan APBD-P dan Menguji Daya Tahan PAD
Sementara itu, Pemkot Banjarmasin memilih rute ekspansi anggaran lewat APBD belanja daerah. Wali kota Muhammad Yamin HR menyampaikan dokumen Perubahan KUA dan PPAS di rapat paripurna, dengan rencana belanja daerah naik dari Rp2,3 triliun menjadi Rp2,6 triliun—lonjakan sekitar Rp300 miliar. Target pendapatan daerah berhenti di Rp2,1 triliun, sehingga kekurangan ditutup dari Silpa Rp538 miliar tahun sebelumnya. Secara politis, ini menarik: pemerintah daerah berani memperluas program pembangunan dengan bersandar pada sisa anggaran, seraya janji mengoptimalkan PAD melalui intensifikasi, ekstensifikasi, digitalisasi pelayanan, dan optimalisasi pemanfaatan aset daerah. Di atas kertas, strategi diversifikasi penerimaan dan penguatan pengawasan terhadap potensi PAD akan memperkuat kapasitas fiskal kota. Namun tanpa eksekusi yang disiplin, ekspansi belanja rawan menjadi sekadar pembesaran postur tanpa peningkatan kualitas layanan publik.
Pelajaran Fiskal: PAD Bukan Lagi Sumber Pelengkap
Tiga contoh tadi menunjukkan hal yang sama: PAD pendapatan asli daerah tidak lagi menjadi pelengkap, melainkan fondasi keberlanjutan fiskal kota-kota menengah di luar Jawa. PD AIJ Sumut menggarap 16 aset yang lama dibiarkan tidak produktif untuk mengurangi ketergantungan pada transfer pusat. Pekalongan menjadikan pendapatan parkir kota yang dulu dianggap retribusi sepele sebagai target serius dengan tambahan titik parkir dan pengelolaan intensif. Banjarmasin menggemukkan APBD belanja daerah dengan Silpa, tetapi sadar bahwa tanpa diversifikasi penerimaan lewat intensifikasi pajak dan retribusi serta optimalisasi aset pemerintah, ruang fiskal akan cepat habis. Kesimpulannya tegas: kota yang berani menata aset, memodernisasi layanan parkir, dan mendisiplinkan perusahaan daerah punya peluang lebih besar bertahan menghadapi tekanan fiskal. Sisanya soal nyali politik dan konsistensi eksekusi, bukan lagi soal ketiadaan instrumen.
