Dua perkembangan, dua cakupan berbeda
Larangan vape adalah pembatasan penggunaan rokok elektronik yang dapat berlaku bagi kelompok tertentu atau seluruh masyarakat, bergantung pada aturan yang menetapkannya. Dalam perkembangan terbaru, aturan yang sudah terbit hanya mengikat personel Polri, sedangkan larangan umum masih sebatas wacana yang dibahas bersama publik. Kapolri menerbitkan Surat Edaran Nomor SE/9/X/2026 tentang Larangan Penggunaan Rokok Elektrik (Vape) di Lingkungan Polri pada 30 Oktober 2026. Ketentuan ini berlaku bagi Pegawai Negeri pada Polri, baik di lingkungan kerja maupun di luar lingkungan kerja. Artinya, aturan vape Polri memiliki batas subjek yang jelas: personel institusi tersebut. Pengguna vape di luar Polri tidak otomatis terkena larangan ini. Menyamakan surat edaran internal dengan larangan nasional akan menimbulkan kesimpulan keliru dan kecemasan yang tidak didukung oleh perkembangan kebijakan.

Kewaspadaan narkotika menjadi pemicu
Kebijakan Polri berangkat dari kekhawatiran bahwa perangkat vape dapat disalahgunakan untuk konsumsi atau peredaran narkotika dalam bentuk cair. Anggota Komisi III DPR RI Adang Daradjatun mendukung langkah tersebut sebagai pencegahan sekaligus cara agar aparat memberi teladan dalam kedisiplinan. Perhatian ini tidak muncul dalam ruang hampa: cairan atau cartridge dapat menyamarkan zat terlarang, sementara perangkatnya tampak seperti rokok elektronik biasa. Namun alasan kewaspadaan itu tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa semua vape atau seluruh penggunanya terlibat penyalahgunaan. Respons yang masuk akal perlu memadukan pengawasan terhadap cairan mencurigakan, edukasi, dan penindakan terhadap jaringan peredaran. Jika larangan bagi personel hendak menjadi contoh bagi institusi lain, penerapannya harus konsisten dan disertai penjelasan yang tidak mengaburkan perbedaan antara risiko penyalahgunaan dan penggunaan vape secara umum.
DPR masih menyerap aspirasi
Sementara aturan internal Polri telah terbit, Komisi III DPR RI belum mengumumkan larangan nasional. Pada 7 November 2026, anggota Komisi III Rizki Faisal menggelar Sarasehan Kemitraan bersama Badan Narkotika Nasional di Batam dengan tema “Perlukah Vape Dilarang Total di Indonesia?” Forum itu menjadi ruang untuk menyerap masukan masyarakat dan pemangku kepentingan, bukan pengesahan kebijakan baru. Rizki menekankan pembahasan wacana pelarangan vape perlu mempertimbangkan kesehatan, hukum, ekonomi, sosial, perlindungan konsumen, serta kemampuan pemerintah mengawasi. Pandangan yang muncul pun beragam: ada yang mendukung larangan total, sementara pihak lain menilai pengendalian melalui regulasi lebih ketat masih dapat dipertimbangkan. Perbedaan itu bukan tanda bahwa keputusan sudah dibuat. Justru, konsultasi publik semestinya membantu menimbang dampak dan mencari aturan yang melindungi masyarakat, terutama generasi muda, tanpa mengabaikan kepastian hukum.
Jangan anggap larangan umum sudah berlaku
Bagi pengguna biasa, pesan terpentingnya adalah membedakan kebijakan yang berlaku dari gagasan yang sedang diuji. Surat edaran Kapolri mengikat Pegawai Negeri pada Polri di dalam dan di luar tempat kerja; sarasehan Komisi III membahas kemungkinan pengawasan, pengendalian, atau pelarangan yang lebih luas. Sampai ada keputusan umum, kedua perkembangan itu tidak berarti masyarakat telah dilarang menggunakan rokok elektronik. Langkah berikutnya juga berbeda. Adang berharap larangan di Polri diterapkan konsisten dan dapat menjadi contoh bagi institusi lain. Di sisi lain, Rizki berharap masukan dari sarasehan menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan pengawasan dan pengendalian vape. Publik perlu menunggu proses kebijakan yang jelas, bukan menyimpulkan bahwa wacana telah berubah menjadi aturan. Kesimpulannya tegas: larangan bagi personel Polri sudah terbit, tetapi larangan vape untuk masyarakat luas belum ditetapkan dalam perkembangan yang diberitakan.






