Infrastruktur bawah tanah sebagai jawaban
Penataan kabel Jakarta adalah upaya memindahkan jaringan utilitas yang semrawut dari tiang dan ruang jalan ke saluran bawah tanah bersama, agar lingkungan kota lebih aman, tertib, dan nyaman bagi warga. Pemprov DKI memilih pembangunan saluran utilitas atau ducting sebagai cara utama mengurangi kabel udara Jakarta yang berantakan, sekaligus mengurangi risiko keselamatan dari jaringan yang tidak tertata. Pilihan ini masuk akal: kabel bawah tanah dapat membebaskan pandangan dan ruang jalan, serta membuat penataan jaringan lebih terencana. Namun, menggali lalu memindahkan kabel bukan pekerjaan kosmetik. Hasilnya bergantung pada mutu pembangunan, pemeliharaan, dan kesediaan berbagai penyedia jaringan untuk berbagi infrastruktur.
Skalanya mulai terlihat. Jaringan utilitas terpadu atau SJUT yang telah terbangun mencapai 41.753 meter di 20 ruas jalan, sementara pekerjaan sepanjang 1.139 meter masih berlangsung di Jalan Prof. Dr. Soepomo. Pemprov DKI juga mengalokasikan Rp90 miliar untuk pembangunan SJUT dan menargetkan penyelesaiannya dalam lima tahun ke depan. Angka-angka itu menunjukkan bahwa perubahan tidak akan terjadi serentak. Karena itu, keberhasilan program sebaiknya diukur bukan hanya dari panjang ducting, tetapi juga dari berkurangnya kabel berbahaya dan meningkatnya keteraturan di kawasan yang sudah ditangani.
Relokasi di Jakarta Barat menunjukkan pekerjaan lapangan
Di Jakarta Barat, Suku Dinas Bina Marga bekerja bersama Asosiasi Penyedia Jaringan Telekomunikasi (APJATEL) untuk merelokasi 7,6 kilometer kabel udara di sembilan ruas jalan. Pekerjaan ini terkait pembangunan trotoar dan saluran, sehingga penataan kabel menjadi bagian dari pembenahan ruang jalan, bukan proyek yang berdiri sendiri. Relokasi yang terdampak pembangunan trotoar mencakup 2.220 meter di empat lokasi dan ditargetkan rampung pada awal Desember. Sementara itu, sekitar 5.400 meter kabel yang terdampak pembangunan saluran air tersebar di lima lokasi. Pekerjaan kelompok kedua dimulai sejak pertengahan Juli dan diharapkan selesai pada April 2027.
Pelaksanaan bertahap memang dapat membatasi gangguan sekaligus memberi ruang untuk mengatur pemindahan jaringan yang panjang. Namun, warga tetap harus menanggung ketidaknyamanan selama pekerjaan berlangsung; pejabat setempat pun menyampaikan permohonan maaf atas dampaknya. Pemerintah perlu memastikan jadwal, lokasi, dan tahap pekerjaan disampaikan dengan jelas. Tanpa informasi yang memadai, manfaat jangka panjang berupa trotoar dan saluran yang lebih tertata mudah tertutup oleh frustrasi warga menghadapi pekerjaan yang berulang.
Koordinasi dan kontinuitas layanan menentukan hasil
Tantangan terbesar penataan bukan sekadar memindahkan kabel, melainkan mengoordinasikan pemilik jaringan dan menjaga layanan tetap berjalan. Setiap pemutusan atau penyambungan ulang perlu mempertimbangkan sejumlah aspek, terlebih ketika banyak jaringan berada di ruas yang sama. Gangguan koneksi dapat langsung dirasakan rumah tangga dan pelaku usaha, sehingga pemindahan harus disinkronkan dengan penyedia layanan, diuji, dan dikomunikasikan sebelum pekerjaan dimulai. Pengalaman program jaringan bawah tanah di kota lain juga memperlihatkan pentingnya pengelolaan infrastruktur bersama: penataan pada 81 ruas jalan di Bandung menggunakan infrastruktur pasif bawah tanah yang dikelola badan usaha milik daerah, dan 54 ruas telah rampung hingga Oktober 2026.
Bagi Jakarta, pelajaran utamanya adalah membangun tata kelola bersamaan dengan ducting. Pemprov perlu menyepakati standar akses, pemeliharaan, pembagian ruang, dan prosedur pemulihan gangguan dengan penyedia jaringan. Tujuan akhirnya bukan hanya kota yang tampak lebih rapi, melainkan layanan konektivitas yang tetap andal selama dan setelah relokasi. Jika koordinasi tertinggal, kabel mungkin turun dari pandangan, tetapi masalah layanan dan perbaikan jaringan justru dapat berpindah ke bawah tanah.
Ukuran keberhasilan harus terasa oleh warga
Penataan kabel udara Jakarta patut diteruskan karena kabel yang tidak teratur berpotensi mengganggu keselamatan, sementara pemindahan ke saluran bawah tanah diharapkan membuat kawasan lebih aman dan tertata. Tetapi panjang jaringan yang selesai tidak cukup menjadi tolok ukur. Pemerintah juga perlu menunjukkan ruas mana yang telah tertib, bagaimana kondisi layanan selama pengerjaan, dan siapa yang bertanggung jawab saat terjadi gangguan. Dengan capaian 41.753 meter di 20 ruas jalan serta relokasi 7,6 kilometer di Jakarta Barat, fondasi perubahan sudah terbentuk.
Kesimpulannya, kabel bawah tanah menawarkan arah yang lebih baik bagi ruang kota, tetapi bukan solusi otomatis. Keberhasilan penataan kabel Jakarta akan ditentukan oleh konsistensi pembangunan, koordinasi erat dengan penyedia jaringan, dan perlindungan terhadap kontinuitas layanan. Jika ketiganya dijalankan dengan transparan, warga akan merasakan manfaatnya bukan hanya dari jalan yang lebih rapi, tetapi juga dari koneksi yang tetap tersedia.
