Keluhan kecil bisa mengungkap masalah besar
Pungutan sekolah negeri adalah permintaan pembayaran kepada murid atau wali murid untuk membiayai kebutuhan sekolah, yang harus dibedakan dari sumbangan sukarela dan biaya yang memiliki dasar hukum. Karena itu, persoalannya bukan semata-mata besar nominal, melainkan siapa yang menetapkan pembayaran, apakah sifatnya wajib, dan bagaimana dana dikelola. Di SMPN 2 Rangkasbitung, sejumlah orang tua mengeluhkan pungutan untuk kegiatan kurikulum yang ditujukan mengembangkan karakter siswa. Salah seorang wali murid menyebut jumlahnya Rp7 ribu, tetapi mempertanyakan mengapa kegiatan itu dibebankan kepada siswa. Ia menilai pembiayaan kegiatan kurikulum sekolah negeri semestinya menjadi tanggung jawab pemerintah melalui Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP). Keberatan itu layak diperiksa meski nominalnya disebut kecil: pungutan kegiatan sekolah yang dikalikan dengan banyak siswa tetap perlu dijelaskan dasar, persetujuan, dan penggunaannya. Kepala sekolah membantah ada kebijakan resmi untuk menarik iuran dan menyatakan sekolah gratis.
Dugaan berkedok infaq perlu diuji, bukan diasumsikan
Keluhan berbeda muncul di SMPN 1 Babat, Lamongan. Seorang wali murid yang menggunakan nama samaran Farida menyebut ada pembayaran yang menurutnya memberatkan, termasuk nominal Rp3 juta dan pembayaran bulanan Rp100 ribu; ia mengatakan beban itu terasa terutama bagi keluarga berpenghasilan menengah ke bawah. Menurut pemberitaan, dugaan pungli sekolah itu disebut berkedok infaq sukarela. Farida juga mengaku memiliki pesan yang meminta murid segera membayar dan bukti transfer ke rekening pribadi yang diduga milik guru. Ini masih berupa keluhan dan dugaan, bukan kesimpulan bahwa pelanggaran telah terbukti. Pihak humas sekolah membantah adanya penarikan dana dan menyatakan informasi tersebut tidak benar. Perbedaan antara label “infaq” dan praktik pembayaran harus diperiksa melalui bukti: apakah pemberian benar-benar sukarela, adakah nominal atau tenggat yang ditetapkan, serta siapa yang menerima dan mempertanggungjawabkan dana. Wali murid berharap dinas pendidikan dan aparat melakukan investigasi.
Status BLUD bukan izin membebankan biaya
Keluhan di dua SMP itu perlu dibaca bersama penegasan Kemendagri mengenai biaya siswa SMK negeri berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Dalam rapat koordinasi di Jakarta pada 26 Oktober 2026, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Agus Fatoni menegaskan bahwa status BLUD tidak menjadi alasan membebankan biaya kepada peserta didik tanpa dasar hukum. Pemerintah daerah tetap bertanggung jawab atas pendanaan pendidikan sesuai kewenangannya, sekalipun sekolah menggunakan pola pengelolaan keuangan BLUD. Penguatan BLUD diarahkan untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan vokasi, selain pengembangan laboratorium lingkungan hidup dan pengelolaan karbon. Artinya, fleksibilitas pengelolaan keuangan bukan cek kosong untuk memindahkan beban anggaran kepada keluarga. Pemda juga diminta menyiapkan sumber daya manusia, unit pengelola, kebutuhan pembiayaan, dan indikator keberhasilan sebelum BLUD diterapkan. Prinsip ini tidak otomatis menetapkan hasil pemeriksaan atas keluhan di SMP, tetapi menegaskan bahwa setiap biaya wajib membutuhkan dasar dan tata kelola yang dapat dipertanggungjawabkan.
Transparansi harus mendahului penarikan
Kasus Rangkasbitung dan Babat belum memberi alasan untuk menyamakan setiap iuran dengan pungli. Namun, keduanya menunjukkan mengapa sekolah dan pemerintah daerah tidak boleh berhenti pada bantahan atau penyebutan suatu pembayaran sebagai infaq. Orang tua berhak memperoleh penjelasan tertulis tentang tujuan, sifat wajib atau sukarela, dasar aturan, pengelola, dan laporan penggunaan dana. Di Rangkasbitung, wali murid juga mengeluhkan iuran terdahulu untuk cendera mata bagi guru yang pindah tugas, sementara kepala sekolah menyatakan tidak ada aturan sekolah tentang pungutan. Di Babat, bantahan sekolah dan keluhan wali murid perlu diuji melalui pemeriksaan yang transparan, sebagaimana diminta pelapor. Kesimpulannya, pungutan kegiatan sekolah tidak patut dibebankan tanpa kejelasan, dan dugaan pungli sekolah harus ditangani lewat verifikasi bukti yang adil. Pemerintah tetap memikul tanggung jawab pembiayaan sesuai kewenangan; keluarga tidak semestinya diminta menanggung biaya tanpa dasar hukum dan pertanggungjawaban.
