Masalahnya bukan sekadar gedung dan perangkat
Ketimpangan pendidikan adalah kesenjangan sistemik dalam akses terhadap fasilitas, mutu pembelajaran, dan bimbingan yang menentukan apakah setiap siswa dapat mengembangkan potensinya. Persoalan ini kembali disorot dalam evaluasi yang ditulis Meisya Alfathiara, mahasiswi STAI SADRA, dan diterbitkan pada Sabtu, 24 Oktober 2026. Kritik pendidikan nasional tersebut relevan di tengah tantangan transformasi digital dan globalisasi, ketika tuntutan terhadap sekolah makin besar sementara kondisi awal para siswa tetap jauh berbeda. Sekolah di kota besar umumnya memiliki fasilitas lebih mapan dibandingkan sekolah di pelosok atau daerah tertinggal. Akibatnya, kesempatan belajar dan ilmu yang dapat diserap anak kerap dipengaruhi lokasi tempat tinggalnya. Ini bukan kekurangan yang bisa ditutup hanya dengan membagikan perangkat atau merenovasi ruang kelas. Tanpa pemerataan tenaga pendidik, akses listrik dan teknologi, serta dukungan yang sesuai kebutuhan setempat, kesenjangan lama akan bertahan di balik fasilitas baru.
Kurikulum seharusnya melayani perkembangan siswa
Ketimpangan fasilitas sekolah hanyalah satu sisi persoalan; sisi lain berada dalam cara keberhasilan belajar didefinisikan. Ketika proses belajar dipatok pada angka rapor dan kelulusan ujian, siswa terdorong mengejar hasil yang mudah dihitung, sementara rasa ingin tahu, penerapan ilmu, dan nalar kritis dapat tersisih. Kritik terhadap orientasi kurikulum bukan berarti menolak evaluasi atau standar akademik. Nilai tetap memberi informasi, tetapi tidak cukup untuk menggambarkan kreativitas, kemampuan analitis, kolaborasi, kepekaan sosial, maupun perkembangan tiap anak. Kritik lain juga tepat: perubahan tidak boleh berhenti pada fasilitas megah atau adopsi kurikulum asing secara formal. Kurikulum perlu berpijak pada potensi dan konteks siswa, termasuk hambatan bahasa yang bisa membuat pembelajaran terasa jauh. Pendidikan yang baik memperluas pilihan anak, bukan menyederhanakan mereka menjadi angka atau satu gambaran tentang murid ideal.
Solusi memerlukan tanggung jawab bersama
Tidak ada satu aktor yang dapat memperbaiki sistem sendirian. Kolaborasi pemangku kepentingan perlu diterjemahkan menjadi pembagian tanggung jawab yang jelas: pemerintah mengarahkan anggaran pada fasilitas, listrik, dan teknologi di wilayah 3T, sekaligus memperbaiki kesejahteraan serta kompetensi guru dan mengurangi beban administrasi. Pimpinan sekolah dan pendidik dapat menggeser pembelajaran dari ceramah serta hafalan pasif menuju proyek, diskusi, dan pemecahan masalah nyata; komunitas guru juga penting untuk berbagi praktik yang berhasil. Sekolah harus aman dan inklusif, bukan ruang yang membiarkan perundungan. Di rumah, orang tua dan masyarakat perlu berkomunikasi dengan sekolah dan menghargai proses belajar anak, alih-alih menyerahkan seluruh tanggung jawab kepada guru atau hanya menuntut nilai tinggi. Kerja bersama harus memengaruhi keputusan dan rutinitas kelas, bukan berhenti pada seruan umum.
Bimbingan yang adil melengkapi pembenahan
Pemerataan pendidikan juga berarti membantu siswa memahami pilihan setelah lulus. Salah satu usulan evaluasi ialah mendorong aturan agar layanan Bimbingan Konseling di setiap sekolah ditangani lulusan Psikologi atau Bimbingan Konseling, lalu menyediakan konseling karier gratis sebelum kelulusan SMA atau SMK. Tujuannya memetakan pilihan jurusan kuliah atau jalur kerja berdasarkan potensi siswa, sehingga akses bimbingan tidak hanya dimiliki keluarga yang mampu membayar bimbingan belajar mahal. Usulan ini mengingatkan bahwa kebutuhan anak beragam: sebagian memerlukan dukungan akademik, sebagian membutuhkan bantuan mengenali minat, bahasa, atau arah karier. Kebijakan yang baik perlu menguji kelayakan dan pemerataan layanan itu bersama sekolah, guru, keluarga, dan siswa. Kesimpulannya, pembaruan pendidikan harus menggabungkan fasilitas yang setara, kurikulum yang mengembangkan manusia, dan dukungan yang menghormati perbedaan potensi. Tanpa itu, perubahan hanya akan tampak di atas kertas.
