Larangan pungutan harus melindungi keluarga
Pungutan sekolah negeri adalah biaya yang diminta sekolah kepada orang tua untuk kebutuhan belajar, operasional, atau kegiatan siswa, dan larangannya bertujuan memastikan akses pendidikan tidak bergantung pada kemampuan membayar keluarga. Mulai November 2026, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi melarang SD dan SMP negeri menarik iuran dalam bentuk apa pun. Ini langkah yang tepat: kebutuhan dasar sekolah negeri semestinya direncanakan dan dipenuhi pemerintah kota, bukan diserahkan kepada wali murid lewat permintaan yang bisa terasa wajib meski disebut sukarela. Larangan mencakup pembelian buku, lembar kerja siswa atau LKS, seragam, dan pemeliharaan fasilitas. Eri menegaskan kebutuhan operasional sekolah negeri menjadi tanggung jawab Pemkot. Karena itu, aturan ini bukan sekadar soal meniadakan tagihan, melainkan soal siapa yang bertanggung jawab menyediakan layanan pendidikan.
Iuran rutin dan biaya perpisahan sama-sama perlu diawasi
Larangan iuran sekolah negeri juga perlu diterapkan pada kegiatan yang kerap dianggap urusan seremonial. Wali kota meminta sekolah tidak menggelar perpisahan berlebihan jika biayanya membebani orang tua; kegiatan dapat dilakukan sederhana di sekolah, misalnya dengan tasyakuran dan makan tumpeng bersama. Pemicu perhatian kali ini adalah aduan wali murid melalui hotline Lapor Cak Eri yang menyebut diminta iuran Rp300 ribu untuk tasyakuran perpisahan dan pembelian batik bagi guru. Biaya perpisahan sekolah tidak semestinya berubah menjadi kewajiban tersembunyi hanya karena acara tersebut dianggap tradisi. Nilai kelulusan lebih layak diukur dari pembelajaran dan dukungan bagi siswa, bukan kemewahan seremoni. Dinas Pendidikan juga meminta sekolah memastikan tidak ada pungutan yang tidak transparan untuk kegiatan maupun perlengkapan guru.
Penegasan wali kota harus diikuti pemeriksaan
Pemkot Surabaya tidak cukup berhenti pada pengumuman larangan. Eri menginstruksikan Kepala Dinas Pendidikan Febrina Kusumawati mendatangi SDN Manukan Wetan IV untuk menindaklanjuti laporan iuran perpisahan. Febrina menyatakan telah menegur kepala sekolah dan meluruskan persoalan tersebut. Pemeriksaan langsung penting agar kebijakan tidak hanya berlaku di atas kertas, terutama ketika orang tua mungkin merasa sulit menolak permintaan sekolah. Eri juga meminta Dinas Pendidikan mendata kebutuhan setiap sekolah secara langsung agar kebutuhan operasional dan fasilitas dapat dihitung dan dimasukkan ke anggaran daerah. Pendataan itu perlu disertai saluran pengaduan yang jelas dan tindak lanjut yang terbuka, sehingga keluarga tahu ke mana harus melapor dan sekolah memahami batas kewajibannya.
Kebijakan baik, pelaksanaan menentukan hasil
Larangan pungutan sekolah negeri akan terasa adil bila orang tua benar-benar tidak lagi diminta menutup kekurangan kebutuhan sekolah, baik untuk pembelajaran rutin maupun acara kelulusan. Pemerintah kota menyatakan kebutuhan operasional menjadi tanggung jawabnya, sementara pendataan sekolah dimaksudkan untuk mengarahkan anggaran ke kebutuhan nyata. Di sisi lain, sekolah tetap perlu menyampaikan kebutuhan secara transparan dan tidak mengarahkan keluarga membeli bahan latihan tambahan. Guru diminta menyusun bahan ajar dan soal sendiri; pembelian buku latihan oleh keluarga hanya boleh atas inisiatif mereka, bukan sebagai kewajiban atau dorongan sekolah. Kesimpulannya, aturan ini menetapkan prinsip yang benar: pendidikan negeri tidak boleh membebani orang tua dengan iuran terselubung. Ukuran keberhasilannya bukan kerasnya larangan, melainkan konsistensi pengawasan dan kecukupan pemenuhan kebutuhan sekolah.
