Bukan hadiah khusus untuk pelaksanaan MBG
Insentif daerah MBG adalah bagian dari mekanisme apresiasi fiskal bagi pemerintah daerah berprestasi, dengan pelaksanaan Makan Bergizi Gratis hanya menjadi salah satu unsur penilaian, bukan tiket otomatis untuk menerima dana. Klarifikasi ini penting setelah pernyataan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian tentang insentif fiskal Rp1 triliun bagi daerah yang mendukung program memicu kesan bahwa seluruh anggaran itu disediakan khusus untuk MBG. Badan Gizi Nasional menegaskan bahwa dana tersebut bukan hadiah khusus MBG. Pada 2027, dukungan dan peran aktif pemda dalam program direncanakan menjadi indikator tambahan dalam penilaian. Artinya, keberhasilan MBG dapat membantu penilaian, tetapi tidak menggantikan ukuran kinerja daerah lainnya. Menyebutnya sebagai hadiah otomatis berisiko mendorong pemda mengejar label sukses sebelum ukuran keberhasilan dan tanggung jawabnya jelas.
Kriteria insentif pemda selama ini mencakup pengendalian inflasi, penurunan kemiskinan, stunting dan pengangguran, serta inovasi pembiayaan daerah. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menjelaskan bahwa Rp1 triliun merupakan akumulasi stimulus pada termin ketiga untuk berbagai daerah berprestasi, bukan alokasi khusus bagi MBG. Skema penghargaan per kategori yang disebutkan pemerintah adalah Rp3 miliar untuk peringkat pertama, Rp2 miliar untuk kedua, dan Rp1 miliar untuk ketiga. Karena itu, pemda sebaiknya membaca dana stimulan daerah sebagai apresiasi atas kinerja yang luas, bukan bonus untuk sekadar memperbesar cakupan program.
Ukuran keberhasilan harus menyentuh penerima manfaat
Pemerintah menyebut penilaian MBG akan mencakup tata kelola dan transparansi, ketepatan sasaran, serta kontribusi program terhadap ekonomi lokal. Penerima manfaat yang harus dijangkau termasuk peserta didik, kelompok yang mengalami stunting, ibu hamil, dan ibu menyusui. Ukuran seperti ini lebih bermakna daripada sekadar menghitung jumlah makanan yang dibagikan: warga perlu menerima layanan yang aman, tepat sasaran, dan layak. Pemerintah juga mengarahkan penggunaan insentif untuk memperbaiki pelayanan publik, terutama kesehatan dan pendidikan, serta mendukung kapasitas ekonomi masyarakat setempat. Namun, indikator teknisnya masih disusun bersama BGN. Selama ukuran mutu, keamanan pangan, dan hasil program belum transparan, daerah sulit membedakan capaian yang benar-benar memperbaiki layanan dari kepatuhan administratif semata.
Waktu pengumuman ini juga patut diperhatikan. Insentif dibicarakan di tengah laporan kasus keracunan yang menimpa sejumlah peserta didik penerima program Makan Bergizi Gratis. P2G menilai pemberian dana kepada pemda belum menyentuh akar masalah, yang menurut organisasi itu berada pada tata kelola BGN dan pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Kritiknya mencakup penganggaran, desain dan sasaran program, pertanggungjawaban, penanganan sisa makanan, serta pembagian kewenangan. Jika persoalan keamanan pangan dan pengawasan dibiarkan, insentif dapat memberi penghargaan pada pelaksanaan yang tampak berhasil, sementara risiko yang dirasakan anak dan keluarga tetap ada.
Pemda perlu kewenangan, bukan hanya target tambahan
Sejumlah pemerintah daerah mulai mengkaji kebijakan dan konsekuensi mengejar insentif. Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen mengatakan kebijakan itu akan dikaji, sekaligus menyoroti terbatasnya kewenangan pemda dalam mengawasi SPPG. Pemerintah provinsi tersebut mengusulkan agar Satgas Percepatan MBG dapat melakukan inspeksi mendadak dan menyampaikan rekomendasi penertiban kepada BGN. Usulan itu menunjukkan persoalan praktis: daerah bisa diminta bertanggung jawab atas kelancaran program, tetapi perlu kewenangan yang cukup untuk menindak masalah di lapangan. Tanpa kejelasan pembagian tugas dan jalur penegakan, kriteria insentif berisiko menambah beban pemda tanpa memberi mereka alat yang memadai untuk menjamin keamanan dan mutu layanan.
Penambahan MBG dalam penilaian mulai 2027 semestinya disertai pedoman yang terbuka: bagaimana kepatuhan diukur, siapa memverifikasi hasil, dan bagaimana keluhan penerima ditindaklanjuti. Pemerintah juga perlu memastikan dana yang diterima daerah diarahkan pada kebutuhan warga, bukan semata-mata menjadi alasan untuk memperluas kegiatan. Dana tambahan dapat membantu memperkuat pelayanan kesehatan dan pendidikan serta ekonomi lokal, tetapi manfaat itu bergantung pada pengawasan dan rencana penggunaan yang jelas. Pemda sebaiknya tidak mengejar insentif dengan mengorbankan tugas layanan dasar atau membebankan pekerjaan tambahan kepada sekolah tanpa dukungan dan pembagian kewenangan yang tegas.
Insentif hanya layak jika tata kelola ikut diperbaiki
Insentif fiskal dapat menjadi dorongan yang berguna apabila penghargaan mengikuti kinerja yang terukur dan manfaatnya sampai kepada warga. Namun, dana stimulan daerah bukan pengganti evaluasi menyeluruh atas keamanan pangan, pengawasan SPPG, sasaran penerima, dan pertanggungjawaban program. Pemerintah pusat perlu menyelesaikan indikator teknis bersama BGN dan memberi pemda ruang bertindak ketika menemukan pelanggaran. Pada saat yang sama, daerah harus dinilai berdasarkan hasil yang dapat diperiksa, bukan hanya pernyataan dukungan terhadap program. Kesimpulannya, keberhasilan MBG boleh menjadi salah satu kriteria insentif pemda, tetapi bukan hadiah otomatis dan bukan alasan untuk menunda perbaikan tata kelola. Yang seharusnya dihargai adalah layanan yang aman, transparan, dan benar-benar bermanfaat.
