Insentif besar, tetapi bukan hadiah khusus MBG
Insentif fiskal pemda adalah tambahan dana dari pemerintah pusat untuk daerah yang dinilai berprestasi berdasarkan sejumlah ukuran kinerja, bukan pembayaran khusus bagi satu program tertentu. Pemerintah menyiapkan total Rp1 triliun untuk penghargaan tersebut, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut dukungan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan menjadi salah satu indikator penilaian. Namun, Badan Gizi Nasional menegaskan bahwa anggaran itu bukan khusus untuk MBG: program ini hanya menambah kriteria dalam penilaian daerah. Pembedaan tersebut penting agar angka Rp1 triliun tidak keliru dipahami sebagai anggaran insentif MBG semata. Skema yang diumumkan tahun ini mencakup tiga gelombang di enam wilayah, dengan pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota sebagai calon penerima. Penghargaan bagi peringkat pertama disebut sebesar Rp3 miliar, disusul Rp2 miliar dan Rp1 miliar untuk peringkat kedua dan ketiga. Besarnya angka total memang menarik perhatian, tetapi substansi kebijakan bergantung pada penilaian yang adil dan terbuka.
MBG menjadi satu dari banyak indikator
Mulai 2027, pelaksanaan MBG direncanakan masuk ke dalam indikator kinerja daerah yang sudah mencakup pengentasan kemiskinan, penurunan pengangguran, pengendalian inflasi, dan peningkatan pelayanan publik. Penilaian juga menyentuh kesehatan, pendidikan, stunting, lingkungan, serta kemampuan daerah membangun ekonomi lokal. Dengan cakupan seluas ini, keberhasilan mendukung MBG semestinya dinilai sebagai bagian dari kinerja menyeluruh, bukan perlombaan untuk menunjukkan kepatuhan administratif. Indikator teknis masih disusun bersama Badan Gizi Nasional. Kemungkinan ukuran yang disebut mencakup mutu layanan MBG, ketepatan sasaran penerima—termasuk peserta didik, ibu hamil, dan ibu menyusui—serta kontribusinya terhadap penurunan stunting. Ukuran dampak harus realistis: perbaikan gizi dan tumbuh kembang anak memerlukan waktu, sehingga hasil jangka pendek tidak layak menjadi satu-satunya dasar penghargaan. Pemerintah juga menyebut dana insentif dapat diarahkan untuk memperbaiki layanan publik, terutama kesehatan dan pendidikan, serta memperkuat ekonomi masyarakat setempat.
Asal dana dan aturan penyaluran perlu terang
Pertanyaan anggaran tidak selesai hanya dengan adanya komitmen untuk menyiapkan dana. Informasi yang tersedia menyebut sumbernya berada pada Kementerian Keuangan dan penyalurannya dilakukan langsung ke kas daerah. Itu memberi gambaran jalur pencairan, tetapi publik tetap perlu mengetahui dasar alokasi, jadwal, syarat penerimaan, dan cara menghitung hasil penilaian. Kejelasan ini penting karena pemerintah daerah menghadapi keterbatasan ruang belanja; porsi belanja pegawai yang besar dapat menyisakan ruang lebih sempit untuk pembangunan prioritas. Pada gelombang pertama dan kedua Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026, sekitar 270 kabupaten dan kota telah menerima insentif. Skala tersebut membuat keterbukaan metode penilaian semakin penting, bukan sekadar urusan teknis. Dorongan agar daerah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah juga patut diperhatikan: insentif pusat bisa membantu, tetapi tidak seharusnya menggantikan upaya memperkuat kemampuan fiskal dan membiayai kebutuhan pembangunan secara mandiri.
Jangan sampai mengejar nilai menggeser layanan dasar
Tantangan pemda bukan memilih antara MBG dan layanan lain, melainkan menjalankan program pusat tanpa mengorbankan kebutuhan warga yang sudah menjadi tanggung jawab daerah. Pemerintah meminta daerah membentuk satuan tugas MBG; Tito memberi tenggat satu minggu bagi daerah yang belum membentuknya dan menyatakan akan ada pemeriksaan serta teguran. Satgas juga diarahkan berkoordinasi dengan unsur Badan Gizi Nasional untuk inspeksi dan penilaian kesesuaian satuan pelayanan pemenuhan gizi. Langkah pengawasan dapat memperbaiki mutu pelaksanaan, tetapi keberadaan satgas saja tidak cukup membuktikan hasil. Insentif akan lebih bermakna bila ukuran keberhasilan mengutamakan layanan yang tepat sasaran, tata kelola transparan, dan manfaat yang dapat diperiksa, sambil tetap melindungi prioritas kesehatan, pendidikan, serta pelayanan dasar lainnya. Skema ini direncanakan berlanjut tahun depan. Sebelum kompetisi diperluas, pemerintah perlu menerangkan aturan penilaian dan penggunaan dana secara rinci. Tanpa itu, penghargaan berisiko mendorong kepatuhan formal, bukan perbaikan layanan.
