Rp1 triliun untuk penilaian kinerja daerah
Insentif fiskal daerah adalah tambahan anggaran dari pemerintah pusat untuk memberi penghargaan kepada pemerintah daerah yang menunjukkan kinerja baik dalam pelayanan publik dan pembangunan. Karena itu, alokasi Rp1 triliun bukan dana khusus untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), melainkan total insentif fiskal gelombang ketiga. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menegaskan hal itu pada Jumat, 30 Oktober 2026, saat meluruskan pemahaman publik yang mengaitkan seluruh alokasi dengan pelaksanaan MBG. Klarifikasi ini penting: menyebut dana tersebut sebagai anggaran MBG saja mengaburkan tujuan skema yang lebih luas, yakni mendorong hasil kerja pemerintah daerah di berbagai bidang. MBG masuk dalam penilaian, tetapi bukan satu-satunya alasan daerah bisa memperoleh penghargaan.
Menurut Bima, insentif merupakan tambahan anggaran, bukan sekadar piagam atau piala. Gelombang pertama dan kedua telah menjangkau sekitar 270 kabupaten/kota, termasuk daerah dengan kapasitas fiskal lemah. Skema ini patut dinilai dari manfaat akhirnya bagi warga, bukan hanya dari besarnya alokasi. Pemerintah daerah tetap harus mengusulkan rencana penggunaan dana agar manfaatnya mendukung pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi lokal.
MBG satu indikator di antara banyak ukuran
Kriteria insentif fiskal tidak berhenti pada pertanyaan apakah MBG sudah dijalankan. Pemerintah menilai indikator kinerja daerah yang mencakup penanganan stunting, pengurangan pengangguran dan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, serta tata kelola sektor kesehatan dan pendidikan. Bima juga menyebut kemampuan daerah mencari pendanaan alternatif dan meningkatkan kesejahteraan sebagai hal yang diperhatikan. Dengan cakupan ini, penilaian lebih masuk akal bila berfokus pada hasil kebijakan dan mutu layanan, bukan sekadar kepatuhan melaksanakan satu program.
Dalam skema terbaru, pelaksanaan dan tata kelola MBG memang menjadi salah satu indikator. Pemerintah memperhatikan transparansi penggunaan anggaran, kepatuhan pada aturan, ketepatan sasaran penerima, serta dampak program bagi perekonomian masyarakat setempat. Bima menegaskan bahwa sasaran MBG juga perlu menjangkau balita yang mengalami stunting, ibu hamil, dan ibu menyusui, bukan hanya siswa. Artinya, label keberhasilan tidak cukup: daerah perlu menunjukkan bahwa program dikelola dengan baik dan menjangkau kelompok yang membutuhkan.
Penghargaan, pengawasan, dan penggunaan dana
Besaran penghargaan bagi tiga daerah dengan peringkat teratas adalah Rp3 miliar untuk posisi pertama, Rp2 miliar untuk posisi kedua, dan Rp1 miliar untuk posisi ketiga. Namun, angka penghargaan itu bukan inti kebijakan. Ukuran yang lebih penting ialah apakah dana tambahan memperkuat layanan dan menghasilkan perubahan yang terasa bagi warga. Pemerintah juga menyatakan daerah yang belum berkinerja baik akan didampingi, sedangkan pelanggaran dapat dikenai sanksi.
Pencairan insentif dilakukan oleh Kementerian Keuangan langsung ke kas daerah, bukan melalui Kementerian Dalam Negeri. Meski begitu, pemerintah daerah wajib mengusulkan skema penggunaan anggaran kepada Kemendagri agar pemanfaatannya dapat diarahkan pada pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi lokal. Pada tahun berikutnya, pelaksanaan MBG akan ditambahkan sebagai salah satu kriteria, dengan tata kelola program yang terus dikoreksi. Ini memperjelas bahwa penilaian bukan hadiah untuk menjalankan MBG semata, melainkan penghargaan atas kinerja daerah yang terukur dan bertanggung jawab.
