Insentif fiskal untuk mendorong dukungan daerah
Insentif MBG adalah penghargaan fiskal yang disiapkan pemerintah untuk pemerintah daerah yang dinilai mendukung atau menyukseskan program Makan Bergizi Gratis, dengan tujuan mendorong keterlibatan daerah dalam pelaksanaannya. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan rencana alokasi Rp1 triliun itu di Kantor Kemendagri, Jakarta, pada Rabu, 28 Oktober 2026. Langkah ini masuk akal: program berskala luas membutuhkan dukungan pemda, bukan hanya arahan dari pemerintah pusat. Dengan menjadikan keberhasilan MBG salah satu indikator prestasi daerah, pemerintah berupaya memberi alasan tambahan bagi kepala daerah untuk mengambil peran aktif. Namun, penghargaan uang hanya akan berguna jika diikuti kerja pelaksanaan yang nyata, bukan sekadar perlombaan mengejar peringkat.
Menurut Tito, skema tahun ini dibagi dalam tiga gelombang dan mencakup enam wilayah atau region. Ia juga menyebut Menteri Keuangan Suahasil Nazara telah berkomitmen menyiapkan anggaran tersebut. Bagi pembaca yang mencari informasi tentang dana MBG daerah, penting membedakan alokasi total dari hadiah bagi daerah terbaik: Rp1 triliun adalah nilai insentif fiskal yang disiapkan, bukan jumlah yang otomatis diterima satu daerah. Rincian pembagian keseluruhan alokasi di antara peserta tidak dijelaskan dalam informasi yang tersedia.
Hadiah peringkat dan arti dukungan pemda
Nilai penghargaan yang disebutkan untuk tiga posisi teratas adalah Rp3 miliar bagi peringkat pertama, Rp2 miliar bagi peringkat kedua, dan Rp1 miliar bagi peringkat ketiga. Jadi, angka Rp3 miliar merupakan hadiah untuk daerah di posisi teratas, bukan total dana program insentif. Tito menyatakan skema ini akan dilanjutkan tahun depan, sementara apresiasi ditujukan kepada kepala daerah yang dinilai kreatif dan paling mendukung pelaksanaan MBG. Penghargaan dapat diberikan kepada pemerintah daerah di berbagai tingkatan, dari provinsi hingga kabupaten dan kota.
Dukungan pemda patut dinilai dari kontribusi terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis, bukan semata-mata dari ambisi memenangkan hadiah. Insentif fiskal daerah bisa menjadi pendorong, tetapi sumber yang tersedia belum merinci kriteria penilaian maupun jadwal penyaluran. Karena itu, belum jelas bagaimana keberhasilan dan kreativitas daerah akan dibandingkan, atau kapan dana akan diterima. Kejelasan aturan akan menentukan apakah kompetisi ini mendorong kerja yang bermanfaat atau hanya menambah tekanan administratif bagi pemerintah daerah.
Hadiah harus mengikuti hasil, bukan menggantikannya
Rencana insentif memberi sinyal bahwa pemerintah pusat ingin pemda ikut bertanggung jawab atas keberhasilan MBG. Itu arah yang tepat, sebab pelaksanaan program tidak akan cukup ditopang oleh penetapan kebijakan dari pusat. Namun, persaingan antarwilayah perlu disertai ukuran yang jelas dan penerapan yang konsisten agar penghargaan terasa adil. Tanpa rincian kriteria dan jadwal penyaluran, daerah belum memiliki gambaran lengkap mengenai dasar penilaian maupun tindak lanjut anggarannya.
Kesimpulannya, alokasi Rp1 triliun menunjukkan besarnya skema insentif yang disiapkan, sedangkan Rp3 miliar adalah penghargaan bagi daerah peringkat pertama. Pembedaan ini penting agar publik tidak mengira satu daerah akan menerima seluruh alokasi. Insentif MBG dapat membantu mendorong pemda lebih aktif, tetapi nilai keberhasilannya pada akhirnya bergantung pada dukungan yang benar-benar memperkuat pelaksanaan program. Pemerintah perlu menyampaikan aturan penilaian dan penyaluran secara terbuka agar kompetisi menghasilkan kontribusi, bukan sekadar peringkat.
