Temuan yang menandai celah verifikasi
Dapur fiktif MBG adalah titik layanan yang tercatat dalam program Makan Bergizi Gratis, tetapi tidak memiliki fasilitas atau kegiatan operasional nyata untuk menyiapkan makanan. Temuan BGN menunjukkan masalahnya bukan sekadar administrasi: sekitar 500 dapur diduga dikuasai yayasan calo yang tidak memiliki modal maupun bangunan dapur, tetapi memotong Rp500 hingga Rp1.500 dari setiap porsi yang dikelola investor. Kepala BGN Sudaryono mengungkap penyimpangan tersebut dalam evaluasi internal selama 100 hari, yang juga memicu pembatalan pengadaan yang dinilai tidak relevan dengan pemenuhan gizi siswa. Jika pihak yang tidak memasak dapat mengambil bagian anggaran, verifikasi mitra sejak awal jelas belum cukup ketat. Uang program semestinya mengikuti layanan yang benar-benar diberikan, bukan sekadar nama yayasan atau titik lokasi dalam daftar.
Rekening harus cocok dengan dapur yang beroperasi
Masalah kedua memperlihatkan betapa berisikonya memisahkan pencatatan rekening dari pemeriksaan lapangan. BGN temukan rekening virtual ganda: sekitar 400 rekening terkait dapur yang belum beroperasi, dengan dana bermasalah senilai Rp414 miliar. Temuan lain juga menyebut sekitar 400 rekening milik dapur nonaktif telah terisi anggaran negara sebesar Rp414 miliar. BGN menyatakan telah menelusuri rekening-rekening tersebut dan mengembalikan dana itu ke kas negara. Pengembalian dana adalah langkah penting, tetapi tidak menggantikan kebutuhan untuk menjelaskan bagaimana rekening ganda dapat menerima alokasi sebelum dapurnya aktif. Pengawasan dana MBG harus mencocokkan identitas dapur, status operasional, rekening tujuan, dan bukti penyaluran secara berkala. Tanpa pencocokan itu, sistem pembayaran berisiko menganggap keberadaan administratif sebagai bukti layanan.
Dampak akhirnya dirasakan penerima makanan
Potongan Rp500 hingga Rp1.500 per porsi bukan sekadar soal pembagian keuntungan antarmitra. Menurut Sudaryono, praktik yayasan perantara berpotensi mengurangi anggaran operasional dapur dan memengaruhi kualitas makanan. Bagi siswa, dampaknya dapat muncul pada mutu dan keamanan makanan yang seharusnya menjadi tujuan utama program. BGN juga melaporkan penutupan permanen lebih dari 2.000 dapur yang tidak memenuhi persyaratan kesehatan, serta temuan lokasi memasak yang dinilai tidak layak. Fakta-fakta ini memperkuat satu prinsip: keberadaan dapur di atas kertas tidak membuktikan bahwa makanan aman, bergizi, dan benar-benar sampai kepada penerima. Keabsahan mitra, standar kebersihan, dan aliran dana harus dinilai sebagai satu rangkaian, bukan diperiksa terpisah.
Pengawasan harus bergerak dari catatan ke pemeriksaan
BGN menyatakan akan memperketat pengendalian dengan mewajibkan setiap dapur menyampaikan Laporan Penggunaan Dana Harian, disertai inspeksi harian dan pemantauan CCTV berbasis kecerdasan buatan yang terhubung ke pusat. Lembaga itu juga berkomitmen menertibkan yayasan yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan dapur. Arah kebijakannya tepat, tetapi laporan dan kamera hanya berguna jika datanya diuji terhadap kenyataan: dapur harus benar-benar beroperasi, jumlah porsi harus masuk akal, dan rekening harus terkait dengan mitra yang sah. Pemeriksaan perlu menandai rekening yang menerima dana saat dapur belum aktif, lalu menghentikan aliran sebelum masalah membesar. Tanpa disiplin pencocokan tersebut, pengawasan berisiko menjadi tumpukan dokumen tanpa kendali nyata.
Kesimpulan: dana harus mengikuti layanan nyata
Temuan dapur fiktif MBG dan rekening ganda MBG bukan perkara teknis kecil; keduanya menyingkap celah antara daftar mitra, kegiatan di lapangan, dan penyaluran anggaran. Pengembalian Rp414 miliar menunjukkan dana bermasalah dapat ditelusuri, tetapi pencegahan harus menjadi ukuran keberhasilan berikutnya. BGN perlu memastikan setiap rekening terhubung dengan dapur yang aktif dan memenuhi syarat, sementara setiap pembayaran didukung bukti operasional yang dapat diperiksa. Prinsipnya sederhana: anggaran hanya boleh mengalir ketika layanan benar-benar berjalan. Itulah dasar agar program tidak berhenti pada tata kelola yang tampak rapi, melainkan benar-benar menyediakan makanan aman dan bergizi bagi siswa.
