Dugaan kontaminasi perlu ditelusuri, bukan diasumsikan
Keamanan pangan MBG adalah rangkaian pemeriksaan dan praktik pengolahan yang memastikan makanan aman dikonsumsi, mulai dari dapur dan bahan pangan hingga penyaluran kepada penerima manfaat. Karena itu, video ayam goreng berulat yang beredar di Palopo patut ditanggapi serius, tetapi belum boleh diperlakukan sebagai bukti bahwa seluruh layanan atau dapur terkait bermasalah. Potongan ayam dalam ompreng pada video viral itu menjadi perhatian Dinas Kesehatan Palopo; dugaan tersebut dikaitkan dengan distribusi dari SPPG Kelurahan Lagaligo, Kecamatan Wara.
Pada Rabu, 21 Oktober 2026, Kepala Dinkes Palopo Irsan Anugrah menyatakan bahwa tim gabungan telah diturunkan untuk memeriksa kebenaran dan asal video yang beredar sejak sehari sebelumnya. Petugas memeriksa dapur sekaligus mendatangi penerima manfaat, dengan melibatkan Dinas Pertanian, pemerintah kelurahan, dan pengelola SPPG. Langkah ini tepat: verifikasi lapangan lebih berguna daripada kesimpulan tergesa-gesa dari unggahan media sosial. Namun, bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita yang menjadi sasaran program, pemeriksaan juga harus menghasilkan penjelasan yang terang dan tindak lanjut yang dapat dipahami.
Catatan fasilitas di Sukoharjo adalah perkara tersendiri
Kasus Palopo harus dibedakan dari evaluasi dapur di Sukoharjo: sumber informasi tidak menghubungkan kedua peristiwa sebagai akibat dari penyebab yang sama. Pada Senin, 26 Oktober 2026, Satgas MBG Sukoharjo memeriksa tata kelola di dua dapur SPPG, di Desa Kedungwinong dan Kelurahan Begajah. Pemeriksaan mencakup perizinan, bangunan, bahan pangan, rantai pasok, pelibatan UMKM, instalasi pengolahan air limbah, dan sampah.
Di dapur Begajah, pengelola menerima catatan untuk memperbaiki pengelolaan limbah, menambah pendingin ruangan, dan menutup lubang pada ruangan demi menjaga higienitas makanan. Itu merupakan temuan evaluasi fasilitas, bukan bukti bahwa makanan di sana tercemar atau bahwa catatan tersebut menjelaskan dugaan di Palopo. Pemisahan ini penting agar pengawasan makanan tetap berbasis fakta: dugaan kontaminasi perlu ditelusuri melalui bukti dan asal makanan, sedangkan kekurangan fasilitas harus ditindaklanjuti melalui perbaikan yang terukur.
Skala program menuntut pemeriksaan berkelanjutan
Catatan Sukoharjo menunjukkan mengapa evaluasi tidak bisa berhenti pada satu kunjungan. Kabupaten itu memiliki 110 dapur SPPG yang telah beroperasi, sementara 24 dapur menjadi sasaran pemantauan bertahap; gelombang kedua ditargetkan selesai pada pertengahan November 2026 dan pemeriksaan akan berlanjut ke dapur lain. Dapur Begajah sendiri melayani 1.500 penerima manfaat. Angka-angka ini memperlihatkan bahwa mutu operasional berpengaruh langsung pada banyak orang, sehingga rekomendasi perlu disertai tenggat, pemeriksaan ulang, dan kejelasan tanggung jawab.
Satgas melibatkan tujuh organisasi perangkat daerah dengan kewenangan teknis berbeda. Dinas Lingkungan Hidup menangani urusan limbah, sedangkan Dinas Kesehatan Kabupaten menerbitkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi apabila dapur memenuhi standar keamanan, kebersihan, dan kelayakan pangan. Pembagian tugas seperti ini dapat memperkuat keamanan pangan MBG, tetapi hanya jika catatan pemeriksaan benar-benar diubah menjadi koreksi yang selesai, bukan daftar masalah yang terus berulang.
Respons harus berujung pada bukti dan perbaikan
Dua peristiwa ini menuntut jenis respons yang berbeda. Di Palopo, prioritasnya memastikan asal video, memeriksa makanan dan proses penyalurannya, lalu menyampaikan hasil penelusuran secara jelas. Di Sukoharjo, prioritasnya menutup kekurangan fasilitas yang telah dicatat dan memastikan perbaikannya benar-benar terlaksana. Menyatukan keduanya dalam satu dugaan penyebab justru mengaburkan fakta dan dapat merugikan penerima manfaat maupun pengelola yang belum terbukti melakukan pelanggaran.
Kesimpulannya, pengawasan makanan yang dapat dipercaya harus tegas terhadap dugaan kontaminasi sekaligus konsisten dalam mengevaluasi dapur SPPG. Video viral layak memicu pemeriksaan, bukan vonis; catatan fasilitas layak memicu pembenahan, bukan tuduhan tentang kejadian lain. Keamanan program MBG bergantung pada verifikasi yang terbuka, koreksi yang dituntaskan, dan komunikasi yang membuat penerima manfaat tahu bahwa keselamatan mereka menjadi ukuran utama.
