Dua angka, dua mekanisme pengendalian
Anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) mencakup biaya untuk menyediakan makanan dan menjalankan layanan, sehingga pengendaliannya perlu memastikan uang publik benar-benar mendukung penerima manfaat. Pada 29 Oktober 2026, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mengumumkan batas baru biaya operasional MBG, sementara BGN juga mengungkap pengembalian dana dari rekening virtual Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terduplikasi. Dua kabar ini sama-sama menyoroti tata kelola, tetapi bukan satu transaksi atau satu jenis penghematan. BGN memperkirakan pembatasan biaya operasional dapat menghemat anggaran negara hingga Rp3 triliun sampai akhir 2026. Adapun Rp414 miliar merupakan dana yang, menurut Sudaryono, sudah dikembalikan ke kas negara setelah ditemukan dalam rekening ganda.
Pembedaan ini penting: Rp3 triliun adalah proyeksi penghematan dari kebijakan yang membatasi pengeluaran ke depan, sedangkan Rp414 miliar adalah dana yang ditemukan dan diproses untuk dikembalikan. Menyatukan keduanya sebagai satu capaian akan mengaburkan apakah angka tersebut merupakan target, belanja yang dicegah, atau uang yang telah dipulihkan. Ukuran keberhasilan semestinya mencakup ketiganya secara terpisah.
Batas operasional harus menjaga fokus layanan
Aturan yang ditandatangani Sudaryono pada 29 Oktober menetapkan biaya operasional MBG maksimal Rp3.000 per porsi. BGN mengambil langkah ini setelah menemukan biaya operasional dapur dalam praktik mencapai Rp4.500–Rp5.000 per porsi. Sebelumnya, skema at cost memungkinkan pengeluaran tambahan, termasuk sewa dan label, dimasukkan ke perhitungan. Dengan batas baru, angka Rp3.000 bukan lagi patokan yang dapat dilampaui, melainkan plafon.
Dalam skema pembiayaan yang dijelaskan BGN, biaya operasional terpisah dari biaya bahan pangan Rp10.000 per porsi dan insentif Rp2.000 per porsi. Pemisahan tersebut menegaskan alasan pengendalian: anggaran MBG seharusnya lebih banyak menopang penyediaan makanan, bukan terserap berlebihan untuk kebutuhan di luar hidangan. Target penghematan anggaran hingga akhir 2026 baru bermakna jika pembatasan tidak mengurangi mutu, kebersihan, atau kelancaran layanan. Ketegasan batas perlu berjalan bersama pengawasan agar efisiensi tidak menjadi alasan untuk menekan kebutuhan dapur yang memang diperlukan.
Rekening ganda menuntut pembenahan tata kelola
Kasus rekening ganda SPPG memperlihatkan sisi lain dari pengawasan: dana dapat terisi sebelum dapur beroperasi. Sudaryono mengatakan BGN menemukan lebih dari 400 rekening virtual ganda dengan saldo total Rp414 miliar saat dirinya baru menjabat; menurut keterangannya, rekening-rekening itu terkait dapur yang belum beroperasi. BGN menyisir akun tersebut dan menyatakan dana Rp414 miliar telah dikembalikan ke kas negara. Ini bukan penghematan yang diproyeksikan dari plafon biaya, melainkan pemulihan dana yang telah terlanjur mengendap.
Sudaryono juga menyebut adanya yayasan yang hanya menempatkan titik layanan tanpa modal, serta dugaan potongan per porsi oleh pihak perantara; potongan yang tidak perlu, menurutnya, dapat berkontribusi pada menu yang tidak standar. Karena itu, persoalannya bukan sebatas rekening ganda: akses, penunjukan mitra, dan aliran dana harus bisa ditelusuri. BGN menyatakan SPPG yang bermasalah dan tidak memenuhi standar kelayakan ditutup, sementara dapur yang ditutup karena syarat higienis dan sanitasi tidak terpenuhi disebut berjumlah lebih dari dua ribu.
Keberhasilan diukur dari hasil, bukan janji
Batas biaya dan pemeriksaan rekening adalah dua instrumen yang saling melengkapi: satu mencegah pembengkakan belanja, satu lagi memperbaiki penyimpangan yang sudah ditemukan. Namun, pengumuman target belum membuktikan penghematan telah terealisasi, dan pengembalian dana tidak otomatis menyelesaikan celah tata kelola yang memungkinkan rekening terduplikasi atau dapur dibayar sebelum beroperasi. Publik perlu memperoleh pelaporan yang membedakan proyeksi penghematan, realisasi belanja, dan dana yang benar-benar masuk kembali ke kas negara.
Pada akhirnya, kebijakan ini patut dinilai dari apakah uang MBG lebih tepat mengalir ke makanan bergizi dan layanan yang layak. BGN menargetkan penggunaan dana yang lebih efisien melalui pembatasan biaya operasional, sekaligus menertibkan rekening dan SPPG bermasalah. Pemisahan angka Rp3 triliun dan Rp414 miliar bukan soal istilah semata: itu syarat agar capaian dapat diperiksa secara jujur. Penghematan yang dijanjikan dan dana yang dipulihkan harus dilaporkan sebagai hasil berbeda, dengan mutu layanan sebagai ukuran akhirnya.
