Temukan minat Anda, bersama

Promo pilihan, ulasan jujur, dan cerita belanja dari mereka yang seminat dengan Anda — setiap hari di Kuybeli.

Temukan minat Anda, bersamaPromo pilihan, ulasan jujur, dan cerita belanja dari mereka yang seminat dengan Anda — setiap hari di Kuybeli.

Tunggakan PBB-P2 Menggunung, Tegal Kejar Setoran

Tunggakan PBB-P2 Menggunung, Tegal Kejar Setoran
Minat|Asia Tenggara

Penagihan yang terarah membedakan capaian daerah

PBB-P2 adalah pajak daerah atas bumi dan bangunan di kawasan perdesaan dan perkotaan yang menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah. Perbandingan Kabupaten Tegal dan Bengkulu Utara memperlihatkan bahwa potensi penerimaan tidak otomatis berubah menjadi setoran: tata kelola penagihan dan kepatuhan di tingkat desa ikut menentukan hasil.

Hingga Oktober 2026, realisasi PBB-P2 Kabupaten Tegal mencapai 91,94 persen atau Rp55,76 miliar. Sementara itu, PBB-P2 Bengkulu Utara baru mencapai 38,29 persen hingga 2 November. Angka tersebut menonjol di tengah penerimaan seluruh 13 jenis pajak daerah Bengkulu Utara yang telah mencapai Rp47 miliar, atau 101 persen dari target Rp46,3 miliar. Kontras ini menunjukkan bahwa capaian agregat penerimaan pajak tidak cukup untuk menutupi masalah pada satu sektor. Tunggakan PBB-P2 perlu dibaca sebagai persoalan pelaksanaan dan kepatuhan yang menuntut perhatian khusus, bukan sekadar akibat target yang terlalu tinggi.

Tegal mengandalkan pengawasan dan penagihan langsung

Di Tegal, Bapenda menggandeng Kejaksaan Negeri untuk membina dan mengawasi pemerintah desa dalam proses penagihan PBB. Upaya ini diarahkan, antara lain, pada piutang dari aset desa seperti tanah bengkok yang dinilai berpotensi menghasilkan penerimaan besar, tetapi selama ini belum dikelola optimal. Bapenda juga melakukan penagihan langsung untuk mengejar target. Kombinasi pendampingan hukum, pengawasan administrasi, dan tindakan lapangan memberi pesan bahwa kewajiban menyetor hasil pemungutan harus ditangani dengan tertib.

Pendekatan tersebut lebih meyakinkan daripada sekadar berharap penerimaan meningkat menjelang akhir tahun. Kerja sama dengan Kejaksaan ditujukan untuk memperbaiki akuntabilitas pemerintah desa sekaligus mengamankan sumber PAD bagi pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan warga. Bapenda memproyeksikan bahwa evaluasi desa dan pengawasan piutang yang konsisten dapat mendorong realisasi melampaui 100 persen pada penutupan tahun anggaran di Desember. Proyeksi itu tetap bergantung pada hasil penagihan, tetapi arah kebijakannya jelas: desa perlu didampingi sekaligus diminta bertanggung jawab.

Piutang lama Bengkulu Utara menuntut kerja sampai tingkat desa

Bengkulu Utara menghadapi masalah yang lebih menahun: piutang pajak bumi dan bangunan mencapai Rp39,3 miliar, terakumulasi sejak 2012. Data realisasi 2025 menunjukkan 34 desa membukukan pembayaran di bawah 10 persen; enam di antaranya belum mencatat pembayaran sama sekali. Kondisi tersebut dibahas dalam kegiatan pemantauan dan evaluasi optimalisasi PAD pada awal November 2026. Besarnya piutang lintas tahun dan rendahnya capaian sejumlah desa menandakan bahwa pemantauan umum saja belum cukup. Penagihan PBB desa perlu diikuti tindak lanjut yang jelas, pendataan kewajiban yang tertib, serta komunikasi yang mendorong kepatuhan.

Wakil Bupati Sumarno menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak akan menaikkan tarif, melainkan mengoptimalkan potensi yang sudah ada dan meningkatkan kesadaran serta kepatuhan masyarakat. Sikap ini masuk akal: sebelum membebani wajib pajak dengan tarif lebih tinggi, pemerintah perlu membuktikan bahwa tagihan yang berlaku dapat ditagih dan disetorkan dengan baik. Namun, angka 34 desa di bawah 10 persen menuntut langkah yang lebih terukur daripada imbauan. Tanpa evaluasi berkala dan penanggung jawab tindak lanjut di tiap desa, piutang lama berisiko terus membebani penerimaan daerah.

Tunggakan PBB-P2 Menggunung, Tegal Kejar Setoran

Kejar setoran dengan disiplin, bukan sekadar target

Perbedaan kedua daerah memberi pelajaran yang tegas: kinerja realisasi PBB daerah ditentukan bukan hanya oleh potensi pajak, tetapi juga oleh kemampuan mengubah tagihan menjadi pembayaran. Tegal menunjukkan manfaat kemitraan, pengawasan, dan penagihan langsung untuk mengejar target. Bengkulu Utara memperlihatkan akibat ketika piutang menumpuk bertahun-tahun dan banyak desa tertinggal jauh dalam pembayaran. Meski konteks daerah berbeda, keduanya membutuhkan administrasi yang transparan dan tindak lanjut yang konsisten.

Bagi warga, penerimaan PBB yang tertagih dengan baik dapat membantu membiayai layanan dan pembangunan daerah; bagi pemerintah, setiap angka tunggakan harus diikuti rencana penyelesaian yang dapat diperiksa. Tegal perlu menjaga ritme penagihan hingga tutup tahun, sedangkan Bengkulu Utara perlu memprioritaskan desa dengan capaian terendah dan memastikan piutang lama tidak terus diwariskan. Kesimpulannya, target setoran baru berarti jika disertai kerja penagihan yang nyata, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kuybeli memperoleh komisi saat Anda berbelanja melalui tautan kami, tanpa biaya tambahan untuk Anda.

You May Also Like

Comments
Tulis sesuatu...
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berbagi pendapat!