Penindakan dan insentif, dua pendekatan
Penagihan pajak adalah upaya pemerintah memperoleh kewajiban yang belum dibayar, melalui penegakan hukum atau insentif yang memudahkan wajib pajak melunasi tunggakan. Perbedaan dua cara itu tampak di Sumatera Selatan dan Palembang: DJP melelang aset penunggak, sedangkan pemerintah kota memberi keringanan PBB-P2. Pada 3 November 2026, Kanwil DJP Sumselbabel melelang serentak 16 aset milik penanggung pajak dengan nilai limit total Rp2.244.687.601. Sehari kemudian, Kepala Bapenda Palembang Jamiah Haryanti menjelaskan diskon PBB-P2 hingga 80 persen serta penghapusan denda administratif. Keduanya mengejar kepatuhan dan penerimaan, tetapi mengirim pesan berbeda. Lelang menandai bahwa pengabaian berulang berujung konsekuensi; diskon PBB-P2 memberi kesempatan untuk kembali patuh dengan beban lebih ringan. Kebijakan yang efektif perlu memadukan kejelasan batas penindakan dan kemudahan membayar.
Lelang sebagai langkah terakhir penagihan
Lelang aset pajak bukan tindakan pertama, melainkan kelanjutan proses setelah penunggak tidak melunasi kewajiban meski telah menerima Surat Teguran dan Surat Paksa, hingga aset disita. Dalam lelang serentak itu, 16 aset dari 13 wajib pajak mencakup tanah, alat berat, kendaraan bermotor, dan emas batangan. Aset tersebut disita oleh delapan KPP di lingkungan Kanwil DJP Sumselbabel; pelaksanaan lelang melibatkan juru sita pajak negara dan KPKNL. Kepala Kanwil DJP Sumselbabel Retno Sri Sulistyani menyebut tindakan itu ditujukan kepada wajib pajak yang tetap mengabaikan penagihan, sekaligus untuk memberi efek jera dan menjaga keadilan bagi pembayar yang patuh. Pendekatan tegas diperlukan agar tunggakan tidak dianggap tanpa konsekuensi. Namun, penjualan aset sepatutnya tetap dipahami sebagai tahap lanjutan setelah upaya penagihan formal, bukan pengganti komunikasi dan kesempatan membayar.
Keringanan untuk mengurai tunggakan PBB Palembang
Pemkot Palembang memilih jalan berbeda karena kepatuhan PBB-P2 yang rendah ikut menghambat pencapaian Pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak, menurut Jamiah. Untuk tunggakan PBB Palembang periode 2002–2020, warga mendapat potongan 80 persen; tunggakan 2021–2025 memperoleh potongan 50 persen. Denda atau sanksi administratif untuk periode tersebut juga dihapuskan. Insentif ini berlaku 27 Oktober hingga 30 Desember 2026 berdasarkan Peraturan Wali Kota Palembang Nomor 32 Tahun 2026. Ada syarat penting: wajib pajak harus melunasi PBB-P2 tahun 2026 terlebih dahulu untuk memperoleh potongan. Bapenda juga bekerja sama dengan ritel modern agar pembayaran bisa dilakukan secara daring. Keringanan berpotensi membuat tunggakan lama lebih mudah dibereskan, tetapi tenggat yang terbatas menuntut warga segera memeriksa tagihan dan memastikan syaratnya terpenuhi.
Kepatuhan membutuhkan tongkat dan jalan keluar
DJP dan Pemkot Palembang tidak sedang menerapkan kebijakan yang sama pada jenis tunggakan yang sama. Lelang DJP menegakkan penagihan pajak setelah surat teguran, surat paksa, dan penyitaan; program Palembang menawarkan pengurangan pokok serta penghapusan denda agar warga bersedia membayar. Karena itu, keduanya lebih tepat dibaca sebagai dua alat yang saling melengkapi: konsekuensi bagi mereka yang terus mengabaikan kewajiban dan kesempatan pemulihan bagi penunggak yang siap melunasi. Program diskon hanya akan berdampak jika prosedurnya mudah dipahami dan layanan pembayarannya lancar. Sebaliknya, penegakan hukum perlu konsisten agar pembayar tepat waktu tidak merasa dirugikan. Bagi warga Palembang, batas program adalah 30 Desember 2026 dan pelunasan PBB-P2 tahun berjalan menjadi prasyarat. Informasi layanan perpajakan DJP tersedia melalui pajak.go.id atau Kring Pajak 1500200.
Kesimpulannya, penindakan dan insentif sama-sama penting, tetapi hasilnya bergantung pada penerapan yang adil. Lelang menunjukkan tunggakan memiliki konsekuensi; penghapusan denda administratif pajak dan potongan PBB memberi jalan untuk kembali patuh. Pemerintah sebaiknya menjaga keduanya: tegas terhadap pengabaian yang berulang, sekaligus mempermudah pelunasan bagi warga yang ingin menyelesaikan kewajiban.
