Piutang lama menuntut lebih dari sekadar target penerimaan
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah pajak daerah atas bumi dan bangunan di wilayah perdesaan maupun perkotaan, yang pembayarannya menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah. Besarnya piutang dan rendahnya setoran menunjukkan bahwa penagihan tak bisa hanya mengandalkan penetapan target: pemerintah juga perlu memahami hambatan kepatuhan dan membuat pembayaran lebih mudah.
Di Bengkulu Utara, akumulasi piutang PBB-P2 sejak 2012 mencapai Rp39,3 miliar hingga awal November 2026. Data realisasi 2025 menunjukkan 34 desa membayar kurang dari 10 persen, termasuk enam desa yang belum mencatat pembayaran sama sekali. Sementara itu, realisasi PBB-P2 kabupaten mencapai 38,29 persen. Angka ini kontras dengan penerimaan pajak daerah secara keseluruhan yang sudah melampaui target, sehingga persoalannya bukan semata kemampuan mengumpulkan pajak, melainkan ketimpangan kinerja antarjenis pajak.
Piutang PBB daerah yang menumpuk bertahun-tahun memerlukan penanganan terarah dan konsisten, bukan sekadar dorongan musiman menjelang tutup buku. Pemerintah setempat menekankan peningkatan kesadaran dan kepatuhan tanpa menaikkan tarif. Arah itu masuk akal, tetapi perlu disertai tindak lanjut yang menyasar desa dengan capaian terendah.

Sampang menghadapi tekanan waktu dan kritik politik
Di Sampang, masalah yang menonjol adalah rendahnya realisasi pada tahun berjalan ketika waktu penagihan tersisa sedikit. Hingga 29 Oktober 2026, PBB-P2 baru mencapai Rp2.534.762.344 atau 33,79 persen dari target Rp7,5 miliar. Kekurangannya masih sekitar Rp4,96 miliar, sedangkan akhir tahun tinggal kira-kira dua bulan.
BPPKAD Sampang mengaitkan capaian tersebut dengan setoran pajak yang minim dari sejumlah desa serta rendahnya kesadaran masyarakat. Sosialisasi dan upaya jemput bola telah dilakukan, tetapi belum cukup mengubah perilaku pembayaran. Ini menjadi pengingat bahwa informasi saja tidak otomatis menghasilkan kepatuhan; pemerintah perlu mengevaluasi hambatan yang membuat kewajiban tak kunjung disetor.
Kritik DPRD karena itu bukan sekadar soal angka. Ketua Pansus PAD Rahmat Hidayat menyayangkan capaian tersebut dan menilai upaya pemerintah belum optimal. Dengan waktu yang terbatas, sasaran paling realistis ialah mempercepat setoran dari desa yang belum menyetor, sambil menjelaskan langkah koreksi yang bisa diukur. Tanpa evaluasi terbuka, kritik atas rendahnya realisasi PBB-P2 akan terus berulang.
Tegal memilih insentif, tetapi konteksnya berbeda
Pendekatan Kabupaten Tegal berbeda: selain mendorong penagihan, pemerintah memberi kelonggaran berupa penghapusan denda PBB bagi warga yang membayar tunggakan hingga akhir 2026. Warga yang belum melunasi kewajiban setelah tenggat 31 Agustus dibebaskan dari denda jika membayar dalam periode program. Kebijakan ini dapat mengurangi beban keterlambatan dan memberi alasan praktis bagi wajib pajak untuk segera melunasi.
Capaian Tegal memberi konteks penting. Penerimaan PBB-P2 murni secara keseluruhan telah mencapai 80 persen; 173 desa berada di atas 70 persen dan enam desa sudah mencapai 100 persen. Namun, masih ada 114 desa di bawah 70 persen, termasuk enam desa yang belum mencapai 50 persen. Program jemput bola dan keringanan fiskal diarahkan untuk membantu wilayah yang tertinggal sekaligus mengoptimalkan penerimaan.
Tegal bukan bukti bahwa penghapusan denda otomatis cocok untuk semua daerah. Bengkulu Utara dibebani akumulasi piutang sejak 2012 dan jurang capaian antardesa, sedangkan Sampang berpacu dengan waktu serta menghadapi lemahnya setoran desa. Insentif dapat membantu, tetapi efektivitasnya bergantung pada masalah yang hendak diatasi dan tindak lanjut penagihan.
Penagihan harus mengikuti akar masalah
Tiga daerah ini memperlihatkan bahwa tunggakan PBB-P2 bukan persoalan tunggal. Bengkulu Utara perlu menangani piutang lintas tahun dan desa dengan pembayaran sangat rendah; Sampang harus mengejar target yang tertinggal sambil mengatasi setoran desa dan kesadaran warga; Tegal memadukan dorongan lapangan dengan penghapusan denda untuk mempercepat pelunasan. Menyamakan resep bagi ketiganya berisiko mengabaikan penyebab yang berbeda.
Ukuran keberhasilan seharusnya tidak berhenti pada total penerimaan atau pengumuman program. Pemerintah daerah perlu menunjukkan desa mana yang belum menyetor, hambatan apa yang dihadapi, dan apakah langkah yang dipilih memperbaiki pembayaran. Di Sampang, evaluasi mendesak karena sisa waktu tinggal sekitar dua bulan. Di Tegal, program penghapusan denda berlaku sampai akhir 2026; warga yang memenuhi syarat sebaiknya memanfaatkan masa tersebut untuk melunasi.
Kesimpulannya, target penerimaan tidak akan tercapai hanya dengan tekanan penagihan, dan keringanan pun bukan jalan pintas yang berlaku seragam. Pemerintah perlu memasangkan penegakan kewajiban dengan kemudahan yang sesuai kondisi setempat, lalu mengukur hasilnya secara terbuka. Itulah cara mengubah angka tunggakan menjadi perbaikan kepatuhan yang bertahan.






