Capaian pajak mencerminkan mutu penagihan
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah pajak daerah atas bumi dan bangunan yang penerimaannya bergantung pada pendataan objek, kepatuhan wajib pajak, dan kemampuan pemerintah menagih kewajiban secara tertib. Perbedaan capaian PBB-P2 di Kabupaten Tegal dan Bengkulu Utara memperlihatkan bahwa besarnya potensi pajak saja tidak menjamin penerimaan yang kuat. Pengelolaan dan tindak lanjut tunggakan turut menentukan hasil. Di Tegal, Bapenda melaporkan realisasi PBB-P2 sebesar 91,94 persen atau Rp55,76 miliar per Oktober 2026. Sebaliknya, Bengkulu Utara mencatat piutang PBB-P2 Rp39,3 miliar yang menumpuk sejak 2012, sementara data 2025 menunjukkan 34 desa memperoleh realisasi di bawah 10 persen. Perbandingan ini bukan sekadar soal angka: ia menyoroti perbedaan kapasitas penagihan dan pengawasan pajak di tingkat daerah.
Tegal mengandalkan pendampingan dan pengawasan
Capaian Tegal mendekati target, tetapi belum berarti pekerjaan penagihan selesai. Bapenda Kabupaten Tegal menggandeng Kejaksaan Negeri melalui kerja sama resmi yang berfokus pada pembinaan, pengawasan, dan pendampingan pemerintah desa dalam mengelola serta menyetorkan hasil pemungutan pajak secara akuntabel. Langkah ini relevan karena aset desa, termasuk tanah bengkok, dinilai memiliki potensi penerimaan besar yang selama ini belum dikelola optimal. Kerja sama dengan aparat penegak hukum dapat memperjelas tanggung jawab administrasi dan mendorong disiplin, tetapi keberhasilannya tetap harus diukur dari setoran nyata dan penurunan piutang pajak tanah. Bapenda memproyeksikan evaluasi desa dan pengawasan piutang yang konsisten dapat mendorong realisasi PBB-P2 melampaui 100 persen pada penutupan tahun anggaran di Desember. Itu target yang masuk akal sebagai dorongan, bukan hasil yang sudah tercapai.

Bengkulu Utara menghadapi tunggakan menahun
Situasi Bengkulu Utara menunjukkan sisi lain persoalan: penerimaan pajak daerah secara keseluruhan telah melampaui target, tetapi kepatuhan PBB-P2 masih tertinggal. Hingga 2 November 2026, penerimaan dari 13 jenis pajak mencapai Rp47 miliar, atau 101 persen dari target Rp46,3 miliar; namun realisasi PBB-P2 baru 38,29 persen. Angka agregat yang baik tidak boleh menutupi tunggakan PBB daerah sebesar Rp39,3 miliar sejak 2012. Data realisasi 2025 juga mencatat 34 desa berada di bawah 10 persen, termasuk enam desa tanpa realisasi pembayaran sama sekali. Kondisi ini menandakan masalah yang lebih spesifik daripada sekadar rendahnya penerimaan: pemerintah perlu memahami hambatan di desa-desa tersebut dan memastikan kewajiban yang telah tercatat benar-benar ditindaklanjuti. Tanpa langkah terarah, piutang lama berisiko terus menjadi beban administrasi.
Penagihan harus konsisten, bukan hanya mengejar target
Kedua daerah memperlihatkan bahwa penagihan PBB-P2 memerlukan lebih dari imbauan menjelang akhir tahun. Tegal menggabungkan pendampingan desa dengan pengawasan Kejaksaan, sedangkan Bengkulu Utara perlu menerjemahkan evaluasi PAD menjadi tindak lanjut pada desa dengan realisasi sangat rendah. Wakil Bupati Bengkulu Utara menyatakan pemerintah tidak berencana menaikkan tarif dan memilih mengoptimalkan potensi yang ada dengan meningkatkan kesadaran serta kepatuhan wajib pajak. Arah itu tepat, tetapi harus disertai pemantauan berkala dan pertanggungjawaban yang jelas agar tunggakan lama tidak sekadar tercatat dari tahun ke tahun. Ukuran keberhasilan semestinya bukan hanya persentase penerimaan pada satu tanggal, melainkan juga apakah piutang menurun dan proses setoran desa makin tertib. Kesenjangan antara Tegal dan Bengkulu Utara menegaskan bahwa kemampuan mengelola serta menagih pajak bumi dan bangunan adalah ujian nyata bagi pemerintah daerah.






