Tujuan gizi yang berhadapan dengan penolakan
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah program pemerintah untuk membantu memenuhi kebutuhan gizi, terutama bagi anak sekolah dan kelompok sasaran lain, melalui penyediaan makanan tanpa biaya bagi penerimanya. Tujuan itu penting: mutu gizi dapat memengaruhi kesehatan, pertumbuhan, dan kesiapan anak belajar. Namun, niat baik tidak cukup untuk menjamin program layak diteruskan tanpa perubahan. Laporan evaluasi independen CELIOS bertajuk Rapor Kinerja Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, yang dirilis di Jakarta, menyebut 76 persen responden dari masyarakat umum mendesak MBG dihentikan; tuntutan serupa disampaikan 87 persen responden ahli yang menilai program membebani anggaran negara dan tidak tepat sasaran. Angka ini seharusnya dibaca sebagai peringatan atas kepercayaan dan pelaksanaan, bukan bukti bahwa pemenuhan gizi anak tak penting. Kritik program MBG perlu mendorong evaluasi terbuka: apakah penerima yang paling membutuhkan terjangkau, dan apakah mutu makanan sebanding dengan sumber daya publik yang digunakan?
Dapur MBG menentukan manfaat di lapangan
Perdebatan tidak berhenti pada tujuan atau besarnya dukungan publik. Pengelolaan dapur, transparansi anggaran, perekrutan, dan keamanan pangan ikut menentukan apakah makanan sampai kepada penerima dengan aman dan bermutu. Dalam sebuah kesaksian yang dimuat sebagai tulisan pribadi, mantan karyawan MBG mengangkat pertanyaan tentang jumlah dan perencanaan dapur di Kecamatan Wonosari: menurut informasi yang ia ketahui, terdapat sekitar tujuh hingga delapan unit, sementara dua dapur disebut sudah dibangun tetapi belum beroperasi karena penerima di dapur lain telah mencapai batas. Rincian ini merupakan kesaksian, bukan temuan audit yang telah diverifikasi, tetapi cukup menunjukkan mengapa perencanaan perlu diperiksa. Dapur MBG juga berpotensi membuka pekerjaan dan menggerakkan pemasok pangan setempat, namun manfaat itu tidak otomatis merata. Perekrutan yang tidak transparan dapat menutup peluang pelamar lain, sedangkan makanan bagi anak dan kelompok rentan harus disiapkan secara higienis, disimpan dengan tepat, dan dibagikan sesuai waktu penyajian. Pengadaan, kapasitas, dan pengawasan harus dinilai dari kebutuhan penerima, bukan kepentingan pengelola.
Argumen pendukung: gizi sebagai investasi pendidikan
Ada alasan jangka panjang untuk tidak membuang tujuan MBG bersama persoalan pelaksanaannya. Ketua Komite IV DPD RI AA. Ahmad Nawardi menyebut program ini sebagai investasi pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045. Menurut Nawardi, pemenuhan gizi pada usia dini, disertai pendampingan orang tua dan guru, dapat mendukung perkembangan anak; hasil investasi itu, katanya, baru terlihat dalam 20 hingga 25 tahun. Ia juga menyoroti bahwa lulusan sarjana berjumlah 13,3 juta orang atau sekitar 4,6 persen dari penduduk. Pandangan ini memberi alasan untuk mempertahankan ambisi memperbaiki gizi, tetapi bukan cek kosong bagi cara program dijalankan. Manfaat pendidikan yang dijanjikan tidak dapat dipastikan hanya dengan membagikan makanan: kualitas menu, keamanan pangan, ketepatan penerima, serta kesinambungan pelaksanaan ikut menentukan hasil. Karena jangka waktunya panjang, pemerintah perlu menetapkan ukuran keberhasilan yang dapat dipantau sekarang, bukan meminta publik menunggu puluhan tahun tanpa bukti bahwa anak-anak menerima makanan layak.
Kesimpulan: perbaiki atau kehilangan kepercayaan
Survei CELIOS MBG memperlihatkan penolakan yang besar, sementara pendukung melihat peluang investasi sosial jangka panjang. Kedua sisi mengarah pada satu kesimpulan: program tidak patut dipertahankan sekadar karena tujuannya mulia, dan tidak semestinya pula dihentikan tanpa menilai dampak pemenuhan gizi bagi kelompok sasaran. Jalan yang lebih bertanggung jawab ialah memperbaiki pelaksanaan dengan data terbuka tentang penerima, kapasitas dapur, mutu makanan, pengadaan, dan penggunaan anggaran; memastikan pembangunan dapur sesuai kebutuhan; serta menyediakan mekanisme pengaduan dan pemeriksaan yang dapat dipercaya. Pengawasan juga harus menguji dugaan penyimpangan berdasarkan bukti, bukan menganggapnya sebagai fakta. Evaluasi berkala perlu menunjukkan siapa yang terlayani, apa mutu makanan yang diterima, dan apakah peluang kerja maupun pembelian bahan pangan benar-benar menjangkau masyarakat sekitar. Tanpa ukuran dan pertanggungjawaban yang jelas, kritik akan terus menggerus kepercayaan. Dengan pengawasan konsisten dan koreksi yang terbuka, MBG masih dapat mengejar tujuan gizinya tanpa mengabaikan tanggung jawab terhadap publik.
