Lahan adalah bagian dari kesiapan jaringan
Lahan tapak tower adalah area yang dibutuhkan untuk mendirikan menara penyangga penghantar listrik, dan kepastian status serta penggunaannya menentukan apakah konstruksi dapat berjalan sesuai rencana. Karena itu, urusan tanah bukan pekerjaan administratif yang bisa ditunda sampai pembangunan dimulai: tanpa lokasi yang siap dan legalitas yang jelas, jaringan transmisi listrik berisiko tersendat sebelum pekerjaan fisik mencapai titik menara.
Di Sumbagteng, PLN UIP Sumbagteng berkoordinasi dengan PTPN IV mengenai pengadaan lahan untuk tapak tower. Langkah ini menempatkan komunikasi antarpengelola lahan sebagai jalur awal untuk menyelaraskan kebutuhan proyek, administrasi, dan ketentuan yang berlaku. Pendekatan tersebut masuk akal, tetapi hasilnya bergantung pada tindak lanjut: koordinasi baru bernilai jika kebutuhan lokasi dan status hukumnya benar-benar menjadi jelas. Ketersediaan lahan menentukan apakah setiap titik menara bisa disiapkan sesuai kebutuhan teknis, sehingga aspek pertanahan perlu berjalan seiring dengan perencanaan konstruksi.
Di jalur IKN, persoalan mendorong pendampingan hukum
Kasus di Kalimantan Timur memperlihatkan tahap yang berbeda. Karena ada persoalan lahan pada jalur SUTT menuju IKN, PLN UIP Kalbagtim melalui UPP KLT 1 berkoordinasi dengan Kejari Paser. Pertemuan di kantor Kejari pada 21 September 2026 membahas lahan tapak tower untuk jalur SUTT 150 kilovolt Kuaro–GIS 4 IKN. Di sini, fokusnya bukan hanya menyiapkan pengadaan, melainkan mencari alternatif penyelesaian persoalan yang sudah muncul dengan pertimbangan hukum.
PLN dan Kejari mengambil peran yang berbeda namun saling melengkapi: PLN membawa kebutuhan proyek, sementara Kejari melalui bidang Perdata dan Tata Usaha Negara siap memberi dukungan serta pertimbangan sesuai kewenangannya. Manager PLN UPP KLT 1 Muhammad Subchan Fuad menyatakan koordinasi itu diharapkan menghasilkan penyelesaian yang tepat, akuntabel, dan sesuai aturan. Pendampingan hukum dapat membantu menjaga proses tetap tertib, tetapi tidak menggantikan kebutuhan akan penyelesaian konkret atas status dan penggunaan lahan.
Dua pendekatan, satu ukuran keberhasilan
Perbandingan kedua langkah ini menunjukkan bahwa PLN menyesuaikan koordinasi dengan situasi lahan. Di Sumbagteng, pembahasan dengan PTPN IV menekankan penyiapan lahan dan administrasi sejak tahap perencanaan. Di jalur menuju IKN, keterlibatan Kejari Paser menandakan perlunya bantuan hukum untuk membahas persoalan yang sudah menghambat atau berpotensi menghambat pembangunan. Keduanya bukan pilihan yang saling meniadakan: proyek transmisi dapat memerlukan komunikasi dengan pemilik atau pengelola lahan sekaligus kepastian hukum.
Ukuran keberhasilan seharusnya bukan banyaknya rapat atau lembaga yang dilibatkan, melainkan kejelasan tindak lanjut dan kepastian bagi semua pihak. Koordinasi Sumbagteng diarahkan untuk membuat penyiapan lahan berlangsung terencana dan sesuai prosedur; di Paser, PLN berharap penyelesaian persoalan mendukung kelanjutan pembangunan SUTT Kuaro–GIS 4 IKN.
Kelancaran proyek bergantung pada penyelesaian di lapangan
Dampak akhirnya melampaui urusan tapak menara. SUTT Kuaro–GIS 4 IKN merupakan bagian dari upaya memperkuat sistem kelistrikan untuk mendukung kebutuhan listrik dan pembangunan IKN. Bagi pengguna, jaringan yang dibangun tepat waktu membantu memastikan infrastruktur pasokan tersedia seiring kebutuhan berkembang. Namun manfaat itu tidak otomatis muncul dari rencana teknis saja; akses dan kepastian lahan harus ditangani secara tertib agar pekerjaan dapat bergerak.
Ke depan, koordinasi dengan PTPN IV di Sumbagteng diarahkan untuk mendukung kesiapan jaringan transmisi melalui pengelolaan perizinan dan pertanahan yang terencana. Di Paser, PLN berharap pendampingan dan pertimbangan hukum membantu penyelesaian lahan secara terukur, sesuai ketentuan, sehingga pembangunan jaringan dapat terus didukung.
Kesimpulannya, lahan tapak tower bukan detail pinggiran, melainkan salah satu penentu kelancaran pembangunan jaringan transmisi listrik. Koordinasi sejak awal dan pendampingan hukum saat masalah muncul sama-sama diperlukan. PLN perlu memastikan keduanya berujung pada kepastian lahan dan langkah penyelesaian yang nyata; hanya dengan itu tower SUTT dapat dibangun sesuai rencana dan manfaat jaringan sampai kepada masyarakat.
