Lahan menjadi bagian penting dari kesiapan proyek
Lahan tower transmisi adalah bidang tanah yang disiapkan untuk menopang menara jaringan listrik, dengan status, administrasi, dan perizinan yang perlu dipastikan sebelum pembangunan berlangsung. Karena itu, kemajuan infrastruktur PLN tidak hanya ditentukan pekerjaan konstruksi: koordinasi pertanahan juga menentukan apakah setiap titik tower dapat disiapkan sesuai kebutuhan teknis dan ketentuan yang berlaku. PLN UIP Sumbagteng berkoordinasi dengan PT Perkebunan Nusantara IV (PTPN IV) mengenai pengadaan lahan tapak tower untuk mendukung pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan. Langkah ini tepat, sebab kejelasan penguasaan dan pemanfaatan lahan sejak awal dapat mengurangi ketidakpastian dalam penyiapan proyek. Namun koordinasi perlu menghasilkan tindak lanjut administratif yang jelas, bukan berhenti sebagai pertemuan. Pengadaan lahan PLN akan lebih tertib bila kebutuhan teknis, status hukum, dan kelengkapan dokumen dibahas bersama pemangku kepentingan terkait.
PLN menyatakan koordinasi dengan PTPN IV dimaksudkan agar penyiapan lahan berjalan sesuai ketentuan, dengan memperhatikan legalitas, administrasi pertanahan, dan kebutuhan pembangunan. Pendekatan ini penting karena tapak tower bukan sekadar lokasi di peta: setiap titik harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum sekaligus cocok dengan rancangan jaringan. Dengan demikian, komunikasi antara pemilik atau pengelola lahan dan pengembang jaringan sebaiknya dipandang sebagai bagian dari kesiapan proyek, bukan urusan sampingan.
Pendampingan hukum untuk SUTT menuju IKN
Di Kalimantan Timur, persoalan lahan tapak tower pada jalur SUTT 150 kilovolt (kV) Kuaro–GIS 4 IKN mendorong PLN UIP Kalbagtim melalui UPP KLT 1 berkoordinasi dengan Kejaksaan Negeri Paser. Pertemuan di kantor kejaksaan pada 21 September 2026 membahas penyelesaian persoalan tersebut serta alternatif langkah yang sesuai aturan. Ini adalah penggunaan pendampingan hukum yang relevan: PLN dapat memperoleh pertimbangan sebelum menentukan langkah, sementara penanganan lahan tetap berada dalam koridor hukum. Pembangunan SUTT menuju IKN memerlukan lebih dari kesiapan teknis; masalah pertanahan di lapangan juga harus ditangani dengan cermat agar rencana jaringan dapat terus didukung.
Sinergi itu merupakan tindak lanjut kerja sama PLN UIP Kalbagtim dengan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur serta PLN UPP KLT 1 dengan Kejari Paser. Melalui bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejari Paser menyatakan siap memberikan dukungan dan pertimbangan hukum sesuai kewenangannya. Manager PLN UPP KLT 1 Muhammad Subchan Fuad juga menekankan perlunya pertimbangan hukum yang komprehensif agar penyelesaian dapat dilakukan secara tepat dan akuntabel. Keterlibatan kejaksaan bukan pengganti penyelesaian dengan pihak yang berkepentingan atas lahan, tetapi dapat membantu PLN menilai pilihan langkah dan kepatuhannya terhadap peraturan.
Koordinasi harus berujung pada kepastian
Dua upaya tersebut memperlihatkan bahwa pengadaan lahan PLN membutuhkan pendekatan sesuai konteks: koordinasi dengan PTPN IV untuk menyelaraskan kebutuhan tapak tower dan urusan administrasi, serta pendampingan Kejari Paser untuk mengkaji pilihan penyelesaian persoalan lahan pada jalur Kuaro–GIS 4 IKN. Keduanya masuk akal, tetapi ukuran keberhasilannya bukan banyaknya audiensi. Yang menentukan ialah adanya proses lanjutan yang tertib, terdokumentasi, dan sesuai aturan sehingga status setiap lahan dapat ditangani dengan jelas.
PLN menyebut koordinasi dengan PTPN IV sebagai bagian dari penyiapan aspek perizinan dan pertanahan secara terencana, sedangkan kerja sama dengan kejaksaan diharapkan membantu penyelesaian persoalan lahan secara terukur dan sesuai hukum. Maka, kesimpulannya tegas: pembangunan jaringan listrik PLN tidak akan cukup mengandalkan kesiapan konstruksi. Koordinasi dengan pengelola lahan dan pendampingan hukum perlu diteruskan menjadi langkah konkret, agar lahan tower transmisi dapat disiapkan dengan kepastian yang dibutuhkan proyek.
