Persiapan dimatangkan, bukan sekadar diumumkan
Pos Lintas Batas Negara (PLBN) adalah fasilitas resmi di kawasan perbatasan yang mendukung pemeriksaan dan pengelolaan arus orang serta barang lintas negara. Pemerintah melalui BNPPDT sedang mematangkan pembangunan PLBN baru di Temajuk, Sei Manggaris, dan Waris—namun kesiapan lahan dan persyaratan menentukan apakah rencana ini dapat maju dari pembahasan ke tahap pengajuan. Pada Rabu, 4 November 2026, BNPPDT membahas rencana aksi bersama pemerintah daerah dalam forum daring dari Jakarta. Pertemuan itu mengevaluasi kelengkapan persyaratan, mengklarifikasi data dan dokumen, serta memetakan kendala tiap lokasi. Ini langkah yang patut disambut, tetapi jumlah pos yang direncanakan bukan ukuran kemajuan. Ukurannya adalah apakah setiap daerah mampu menuntaskan kewajibannya dan menyusun matriks kesiapan yang dapat menjadi dasar koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait.
Temajuk punya pijakan, layanan perlu menyusul
Di Kabupaten Sambas, PLBN Temajuk direncanakan sebagai peningkatan dari Pos Lintas Batas (PLB) yang sudah ada di Desa Temajuk, Kecamatan Paloh, berhadapan dengan Telok Melano, Sarawak. Kondisi dasarnya relatif mendukung: jalan agregat dilaporkan dalam keadaan baik, listrik tersedia melalui jaringan PLN, air bersih berasal dari air tanah yang dipompa, dan komunikasi operasional menggunakan jaringan 4G Starlink. Pemerintah merencanakan wisma petugas serta koridor pemeriksaan dengan pemindai X-Ray; DAMRI juga menyusun rencana layanan pulang-pergi Sambas–Aruk–Temajuk. Bagi warga dan pelintas, manfaat PLBN tidak berhenti pada gedung atau alat pemeriksaan. Akses transportasi dan fasilitas operasional harus berjalan seiring agar pos baru benar-benar memudahkan perjalanan dan mendukung pemeriksaan. Pembangunan Border Post Telok Melano oleh pemerintah Sarawak menjadi konteks tambahan bagi pengembangan kawasan perbatasan ini.
Sei Manggaris menunjukkan titik paling rapuh
Berbeda dari Temajuk, persiapan PLBN Sei Manggaris di Kabupaten Nunukan masih terkendala kepastian lokasi dan status lahan. Hambatan ini bukan urusan administratif kecil: tanpa lokasi yang jelas, rencana pembangunan sulit dipastikan siap untuk masuk ke tahap berikutnya. Border Crossing Agreement (BCA) 2023 telah mencantumkan kawasan Sei Manggaris–Tawau sebagai titik keluar-masuk, dengan cakupan Serudong dan Tawau Town. Namun, penetapan titik itu masih perlu dibahas melalui forum Joint Technical Committee (JTC) Indonesia–Malaysia. Dengan demikian, kesepakatan yang sudah ada belum menutup pekerjaan teknis maupun persoalan lahan. Pemerintah perlu menyelesaikan keduanya secara terukur sebelum menjadikan rencana ini sebagai usulan yang siap diajukan melalui Instruksi Presiden. Jika tidak, ambisi pembangunan PLBN baru berisiko lebih cepat daripada kepastian yang dibutuhkan untuk mewujudkannya.
Waris masuk rencana, kesiapan harus dibuktikan
PLBN Waris di Kabupaten Keerom, Papua, melengkapi tiga lokasi yang sedang disiapkan bersama Temajuk dan Sei Manggaris. Namun, informasi yang tersedia belum memerinci kondisi fasilitas maupun hambatan khusus di Waris. Karena itu, penilaian yang bertanggung jawab bukan menganggap ketiga lokasi sama siap, melainkan menunggu hasil verifikasi dan pemenuhan persyaratan di tiap daerah. Forum BNPPDT diarahkan untuk menguji data pendukung, memetakan kendala, dan memastikan pemerintah daerah sanggup menuntaskan persyaratan serta melengkapi matriks kesiapan. Dokumen tersebut akan menjadi bahan koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait. Kesimpulannya, rencana tiga PLBN ini memiliki arah yang jelas, tetapi kelayakannya bergantung pada pekerjaan dasar yang belum selesai—terutama kepastian lokasi dan status lahan di Sei Manggaris. Pemerintah sebaiknya memastikan semua persyaratan terpenuhi sebelum membawa rencana ke tahap pengajuan melalui Instruksi Presiden.
