Harga menjadi gerbang ekspor
Ekspor listrik adalah penjualan tenaga listrik lintas negara yang hanya dapat berjalan setelah kebutuhan domestik dan syarat komersialnya dinilai memadai. Dalam rencana pengiriman listrik hijau ke Singapura, syarat harga kini menjadi penghalang utama, bukan sekadar rincian teknis yang bisa diselesaikan belakangan. Pemerintah Indonesia menyatakan proyek itu belum berjalan karena harga yang ditawarkan pihak Singapura belum cocok. Pada Selasa, 3 November 2026, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan listrik tidak akan dijual ke luar negeri selama harga belum disepakati. Sikap ini tepat: sumber daya energi tidak semestinya dilepas hanya demi menyatakan proyek ekspor berjalan. Namun, penundaan juga menunjukkan bahwa kedua pihak belum menemukan dasar komersial yang dapat diterima bersama. Tanpa kesepakatan energi yang jelas, wacana ekspor tetap sebatas rencana.
Kebutuhan domestik mendahului pasar luar
Ada alasan strategis di balik sikap menahan ekspor listrik. Bahlil menyebut pemerintah memprioritaskan pasokan dalam negeri, terutama untuk mendukung pertumbuhan pusat data yang membutuhkan daya besar. Prioritas itu masuk akal: kebutuhan energi domestik harus dihitung sebelum listrik dialihkan ke pasar lain. Tetapi kepentingan dalam negeri tidak menghapus kebutuhan untuk menilai tawaran ekspor secara cermat. Harga listrik harus mencerminkan nilai pasokan, kebutuhan investasi, dan hitungan keekonomian pemerintah, bukan tekanan untuk segera mencapai kesepakatan. Bahlil menyatakan keran ekspor baru akan dibuka jika harga yang disepakati sesuai dengan perhitungan tersebut dan menghasilkan manfaat bagi kedua pihak. Dengan demikian, langkah berikutnya bukan sekadar memilih antara ekspor atau tidak, melainkan merundingkan syarat yang tidak mengorbankan kepentingan pasokan domestik.
Calvin Cheng menyebut ancaman itu gertakan
Politisi Singapura Calvin Cheng menilai ancaman Bahlil untuk tidak menjual listrik ke Singapura hanya gertakan. Ia juga menyatakan Singapura mampu membayar lebih dari dua kali harga yang dapat diperoleh dari penjualan domestik Indonesia sebelum subsidi. Klaim itu mengubah nada perdebatan, tetapi belum menyelesaikan persoalan: kesediaan membayar lebih, sebagaimana disampaikan Cheng, bukan bukti bahwa kedua pemerintah sudah menyepakati harga atau syarat penjualan. Cheng bahkan mendorong Singapura mencari sumber lain dan tidak membeli jika pihak Indonesia menolak. Sikap tersebut memperlihatkan adanya daya tawar di kedua sisi, bukan kepastian bahwa listrik akan segera mengalir. Menyebut penundaan sebagai gertakan berisiko menyederhanakan persoalan yang, menurut pemerintah Indonesia, berpusat pada harga dan prioritas pasokan.
Kesepakatan harus lebih dari adu gertak
Kebuntuan ini sebaiknya tidak diperlakukan sebagai kontes siapa yang lebih keras berbicara. Bagi Indonesia, keputusan untuk menahan ekspor memberi ruang menjaga pasokan domestik dan menolak harga yang dianggap belum cocok. Bagi Singapura, pernyataan Cheng menunjukkan keyakinan bahwa tawaran lebih tinggi dapat membuka jalan, sekaligus menyebut opsi mencari sumber lain. Namun, bahan yang tersedia tidak memastikan bahwa tawaran tersebut telah diajukan secara resmi atau diterima dalam perundingan. Karena itu, ukuran kemajuan yang paling masuk akal ialah tercapainya kesepakatan harga yang transparan dan sesuai hitungan keekonomian, bukan klaim sepihak mengenai kemampuan membayar. Ekspor listrik baru layak berjalan jika syaratnya jelas, kepentingan domestik terlindungi, dan kedua pihak benar-benar sepakat. Sampai saat itu, ketegasan Bahlil adalah posisi tawar, sedangkan pernyataan Cheng tetap menjadi tanggapan politik.
