Angka besar perlu dibaca dengan cermat
Capaian pendidikan adalah hasil terukur dari kebijakan yang memperluas akses belajar, memperbaiki mutu pembelajaran, dan meningkatkan dukungan bagi guru serta murid. Dalam paparan dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menyampaikan capaian dan arah kebijakan Kemendikdasmen pada acara Rapor untuk Rakyat di Jakarta, 28 Oktober 2026. Klaim paling menonjol ialah revitalisasi puluhan ribu sekolah dan peningkatan kesejahteraan guru. Namun angka yang tersedia tidak sepenuhnya seragam: satu paparan menyebut 55.451 sekolah, sedangkan paparan lain menyatakan lebih dari 59.000 satuan pendidikan sepanjang 2025–2026. Perbedaan itu tidak otomatis membatalkan kemajuan, tetapi menuntut kejelasan tentang cakupan, tanggal penghitungan, dan apakah pembangunan baru dihitung bersama renovasi. Tanpa rincian yang sebanding, angka besar lebih tepat dibaca sebagai klaim pemerintah, bukan ukuran lengkap mutu hasil.
Ada rincian yang membuat klaim revitalisasi lebih konkret. Pada 2025, program menjangkau 16.167 sekolah dari target 10.440, dengan penyelesaian fisik 99,96 persen. Hingga 20 Oktober 2026, angka yang dilaporkan mencapai 39.284 sekolah dari target 31.744, atau 123,75 persen. Ini menunjukkan pelampauan target tahunan menurut data yang dipaparkan, tetapi belum menjawab apakah bangunan yang diperbaiki aman, layak digunakan, dan terawat dalam jangka panjang. Arahan Presiden, sebagaimana disampaikan Mu’ti, menekankan agar murid tidak belajar di kelas rusak atau menggunakan sanitasi tak layak. Ukuran keberhasilan berikutnya semestinya bukan hanya jumlah proyek, melainkan kondisi sekolah setelah pekerjaan selesai dan manfaatnya bagi murid.
Empat fondasi, dari bangunan hingga tata kelola
Program Kemendikdasmen dibingkai dalam empat fondasi: infrastruktur fisik, pedagogis, budaya, dan manajerial. Fondasi fisik mencakup revitalisasi dan digitalisasi pembelajaran; pemerintah menyatakan lebih dari 300.000 panel interaktif telah didistribusikan ke sekolah. Perangkat dapat mendukung pembelajaran, tetapi jumlah distribusi belum membuktikan bahwa teknologi dipakai secara efektif atau merata. Fondasi pedagogis berpusat pada kompetensi guru dan proses belajar. Program Rekognisi Pembelajaran Lampau memberi beasiswa Rp3 juta per peserta; 12.500 guru disebut telah menyelesaikan program pada tahun pertama, sementara gelombang berikutnya disiapkan bagi lebih dari 50.000 guru. Ini adalah capaian dan rencana yang berbeda: penyelesaian gelombang pertama sudah dilaporkan, sedangkan jumlah peserta gelombang kedua masih berupa sasaran.
Dua fondasi lainnya, budaya dan manajerial, memperluas agenda melampaui sarana dan pelatihan. Penguatan karakter murid masuk dalam arah kebijakan, sementara pembenahan tata kelola diperlukan agar program sampai ke sekolah dan kelompok yang membutuhkan. Pemerintah juga melaporkan lebih dari 58.000 UMKM lokal terlibat dan 238.000 tenaga kerja terserap melalui skema swakelola revitalisasi. Dampak ekonomi ini patut dicatat, tetapi tidak menggantikan ukuran pendidikan seperti kualitas pengajaran dan kemajuan belajar. Karena itu, empat fondasi akan lebih meyakinkan bila pemerintah menyajikan indikator hasil yang konsisten, termasuk pemanfaatan perangkat, perkembangan kompetensi guru, serta kondisi sekolah setelah renovasi.
Kenaikan tunjangan bukan akhir persoalan guru
Kesejahteraan guru menjadi sorotan, tetapi istilah “gaji naik” perlu dibedakan dari rincian tunjangan dan insentif yang dilaporkan. Sejak 2025, Tunjangan Profesi Guru non-inpassing disebut naik dari Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta, sementara insentif bulanan guru non-ASN meningkat dari Rp300.000 menjadi Rp400.000. Seorang guru SMK Negeri 5 Tangerang yang berstatus PPPK penuh waktu menyebut manfaat yang ia rasakan mencakup BPJS Kesehatan, tunjangan, tunjangan kinerja, sertifikasi, dan kenaikan gaji. Kesaksian itu memberi gambaran pengalaman individu, bukan bukti bahwa seluruh guru menerima perubahan yang sama. Kenaikan dukungan finansial layak diapresiasi, tetapi pemerataan penerima, kepastian pembayaran, status kerja, dan akses pengembangan kompetensi tetap menentukan apakah kesejahteraan membaik secara luas.
Pemerintah berencana mengalihkan 240.000 guru PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu secara bertahap mulai Januari 2027 tanpa tes. Pendataan yang melibatkan Kemendikdasmen, KemenPAN-RB, Kemendagri, dan pemerintah daerah dilaporkan telah mencapai 80 persen pada pekan sebelum pemberitaan. Jadi, peralihan status itu masih rencana, bukan hasil yang sudah terlaksana. Demikian pula, target membangun 100 Sekolah Nasional Terintegrasi tambahan pada 2027 adalah agenda ke depan, sementara 17 sekolah disebut telah beroperasi. Pembedaan antara hasil, proses berjalan, dan janji lanjutan penting agar klaim capaian tidak mencampur pekerjaan selesai dengan komitmen.
Kesimpulan: ukur manfaat, bukan hanya jumlah
Pemerintah telah menyajikan angka dan program yang menunjukkan gerak nyata: target revitalisasi tahunan dilampaui menurut data yang dirilis, dukungan finansial guru bertambah, dan pendidikan guru serta digitalisasi memperoleh perhatian. Namun selisih antara klaim 55.451 dan lebih dari 59.000 satuan pendidikan perlu diterangkan dengan definisi dan periode penghitungan yang sama. Kenaikan tunjangan juga tidak boleh disamakan begitu saja dengan kenaikan gaji semua guru, sementara rencana perubahan status PPPK masih menunggu pelaksanaan. Penilaian yang kuat atas capaian pendidikan membutuhkan pelaporan terbuka tentang hasil akhir, penerima manfaat, dan dampak pada pembelajaran. Revitalisasi sekolah penting, tetapi keberhasilan pada akhirnya ditentukan oleh apakah ruang belajar lebih aman, guru lebih sejahtera, dan murid memperoleh pendidikan bermutu secara merata.
