Revitalisasi sekolah pasca gempa: lebih dari sekadar membangun ulang
Revitalisasi sekolah pasca gempa adalah rangkaian kebijakan dan proyek fisik untuk memulihkan serta meningkatkan infrastruktur pendidikan rusak, mengganti sekolah tidak layak fungsi dengan bangunan aman, dan menjamin kontinuitas proses belajar mengajar tanpa mengorbankan keselamatan siswa maupun guru di daerah terdampak bencana. Program ini tidak hanya fokus pada beton dan atap, tetapi juga pada tata kelola, data, dan skema pembelajaran sementara agar hak atas pendidikan tidak terputus ketika bangunan sekolah runtuh atau harus dikosongkan. Dalam kerangka itulah, Kemendikdasmen menyiapkan revitalisasi terhadap 1.487 satuan pendidikan di Nusa Tenggara Timur sebagai bagian dari pemulihan sektor pendidikan setelah wilayah tersebut terdampak gempa bumi. Anggaran yang dialokasikan mencapai sekitar Rp1,2 triliun, ditujukan untuk menangani kerusakan berat dan mengganti ruang belajar yang masih memakai bangunan darurat. Di balik angka besar ini tersimpan pesan politik yang jelas: negara dipaksa menunjukkan bahwa pendidikan di kawasan bencana bukan kelas dua yang boleh menunggu antrian paling belakang.
NTT dan Sikka: uang besar, target ketat, dan risiko ketertinggalan
Kebijakan di NTT menunjukkan bahwa revitalisasi sekolah pasca gempa akhirnya diperlakukan sebagai prioritas anggaran, bukan sekadar proyek tambal sulam. Mendikdasmen Abdul Mu’ti menegaskan, program ini adalah komitmen pemerintah agar kegiatan belajar mengajar di daerah terdampak bencana dapat kembali berjalan dengan baik. Ini penting, karena tanpa fasilitas yang aman, wacana kualitas belajar dan digitalisasi hanyalah slogan. Contoh konkret tampak di Kabupaten Sikka, yang mendapatkan alokasi Rp73 miliar untuk revitalisasi sarana dan prasarana 101 sekolah. Sebesar Rp60 miliar diarahkan ke 90 sekolah dalam program reguler, sementara Rp13 miliar difokuskan pada 11 sekolah terdampak bencana. Pada tahap pertama, pekerjaan difokuskan pada 16 sekolah reguler dan sudah memasuki tahap finishing. Secara politis, penetapan target bahwa seluruh penanganan 11 sekolah bencana harus rampung pada Desember 2026, tanpa boleh lewat ke tahun berikutnya, adalah janji berani. Namun janji ini akan jadi kosong bila koordinasi pusat-daerah buruk atau proses pencairan anggaran lambat.
Nganjuk: sekolah tidak layak fungsi memaksa pemerintah turun tangan
Kasus Nganjuk memperlihatkan sisi lain persoalan infrastruktur pendidikan rusak: bukan hanya karena gempa, tetapi juga karena pembiaran jangka panjang. Ratusan sekolah di kabupaten ini dilaporkan rusak parah, dari jenjang SDN hingga SMPN, tersebar di 20 kecamatan. Kepala dinas setempat menyebut sekitar 200 sekolah membutuhkan perbaikan, namun baru sekitar 160 yang mendapatkan bantuan revitalisasi dari pemerintah pusat. Artinya, puluhan sekolah masih menunggu kepastian apakah akan direvitalisasi atau tidak. Fakta bahwa pengajuan bantuan dilakukan karena kondisi bangunan tidak layak fungsi menunjukkan betapa lama persoalan keselamatan siswa diabaikan. Proses verifikasi oleh Kemendikdasmen dijadwalkan berlangsung hingga akhir Oktober, dengan harapan rampung lebih cepat seperti pengalaman tahun sebelumnya. Di atas kertas, verifikasi ketat penting agar bantuan pemerintah sekolah tepat sasaran. Tetapi dari sudut pandang publik, lamanya proses juga berarti siswa tetap belajar di ruang yang berpotensi membahayakan. Di sinilah komitmen pemerintah diuji: berani memotong birokrasi ketika nyawa anak dipertaruhkan.
Kontinuitas pembelajaran: tantangan nyata di tengah pembangunan
Hal paling krusial dalam program revitalisasi adalah memastikan bahwa hak belajar tidak berhenti sementara beton dituang. Di Nganjuk, sebelum fisik sekolah diperbaiki, dinas pendidikan dan pihak sekolah menggelar bimbingan teknis untuk menjamin kegiatan belajar mengajar tetap berjalan lancar selama proses revitalisasi berlangsung. Ini langkah yang patut diapresiasi, karena banyak proyek infrastruktur lain membuat siswa pindah ke ruang sempit tanpa perencanaan pedagogis. Di Sikka, dinas pendidikan menyiapkan skema pembelajaran sementara karena sejumlah ruang kelas harus dikosongkan selama pembangunan. Kepala dinas berharap revitalisasi membuat lingkungan sekolah menjadi lebih aman dan nyaman bagi siswa maupun tenaga pendidik. Namun publik berhak menuntut lebih dari sekadar kenyamanan fisik: proyek ini harus diiringi penataan jadwal, penggunaan ruang alternatif, dan dukungan psikososial bagi anak yang baru saja mengalami gempa. Bila tidak, revitalisasi sekolah pasca gempa hanya akan mengobati luka di dinding, bukan trauma dalam ingatan.
Data, transparansi, dan akuntabilitas: syarat agar revitalisasi tidak jadi proyek sesaat
Keberhasilan revitalisasi infrastruktur pendidikan rusak bergantung pada data dan akuntabilitas. Di Sikka, dinas pendidikan menekankan pentingnya pembaruan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) karena informasi tingkat kerusakan bangunan dan keterbatasan sarana menjadi dasar penentuan sekolah penerima bantuan pemerintah sekolah. Ini langkah tepat, tetapi sekaligus pengingat bahwa manipulasi atau kelalaian pembaruan data dapat membuat sekolah paling rentan justru tidak terdeteksi. Kasus informasi viral tentang SD negeri di NTT yang disebut menerima perangkat digital sementara sebagian bangunannya rusak juga menunjukkan pentingnya transparansi. Mendikdasmen menjelaskan bahwa ruang kelas dalam video adalah bagian yang tidak berfungsi, sementara kelas lain dan perangkat Interactive Flat Panel masih digunakan. Penjelasan ini mencegah kesimpulan serampangan, tetapi tetap membuka pertanyaan: mengapa distribusi perangkat berjalan ketika bangunan fisik sebagian besar belum layak? Jika pemerintah sungguh ingin memastikan siswa belajar di lingkungan yang aman dan layak, urutan prioritas harus jelas: keselamatan struktural dahulu, kemudian kelengkapan digital. Tanpa penataan prioritas dan pelibatan publik dalam pengawasan, revitalisasi berisiko menjadi proyek sesaat yang sibuk mengejar target serapan anggaran, bukan kualitas pendidikan.
