Perbaikan ruang belajar menjadi ujian utama
Revitalisasi sekolah rusak adalah upaya memperbaiki bangunan dan fasilitas belajar yang tidak layak agar murid dan guru dapat menjalankan kegiatan pendidikan dengan aman. Program ini penting bukan sebagai proyek fisik semata, melainkan sebagai syarat dasar agar proses belajar tidak berlangsung di ruang yang bocor, retak, atau membahayakan.
Data pendidikan 2024 mencatat 1.068.501 ruang kelas mengalami kerusakan ringan, sedang, atau berat—setara 53,8 persen dari ruang kelas yang tercatat. Luasnya persoalan itu, ditambah keterbatasan anggaran pemerintah daerah, menjelaskan mengapa perbaikan perlu dipercepat melalui kebijakan nasional. Setelah Presiden Prabowo Subianto dilantik pada Oktober 2024, pemerintah mengangkat revitalisasi sebagai agenda percepatan. Pada Desember tahun itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti mengalokasikan Rp17,1 triliun untuk pemugaran sekolah pada 2025.
Menurut data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, hingga 20 Oktober 2026 sedikitnya 55.451 sekolah telah direvitalisasi: 16.167 pada 2025 dan 39.284 sepanjang 2026 hingga tanggal tersebut. Angka itu menunjukkan laju kerja yang berarti, tetapi tak boleh menutupi skala kebutuhan. Pemerintah perlu memastikan prioritas ditentukan oleh kondisi nyata sekolah, bukan sekadar kemudahan pengerjaan atau capaian jumlah.
Swakelola menghubungkan perbaikan sekolah dengan ekonomi warga
Pilihan swakelola pembangunan sekolah memberi pihak sekolah kendali dalam pelaksanaan, antara lain melalui pembentukan Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan. Pendekatan ini berpotensi membuat keputusan lebih dekat dengan kebutuhan setempat dan membuka ruang bagi warga untuk ikut bekerja. Namun, manfaatnya bergantung pada pengawasan, keterbukaan penggunaan dana, dan mutu bangunan; partisipasi lokal tidak boleh menjadi alasan untuk melonggarkan standar keselamatan.
Dampak ekonominya terlihat dari laporan atas sampel 120 sekolah di 30 provinsi: 92,8 persen pemasok material lokal menyatakan omzet mereka meningkat, sementara 91,8 persen rumah tangga di sekitar proyek mengonfirmasi ada anggota keluarga yang terserap sebagai pekerja konstruksi. Angka-angka ini memperlihatkan bahwa belanja pembangunan dapat berputar di lingkungan sekitar, bukan hanya menghasilkan gedung yang diperbaiki.
Peningkatan kehadiran guru dan murid setelah rehabilitasi juga menjadi tanda bahwa fasilitas yang lebih layak dapat memengaruhi keseharian sekolah. Meski demikian, keberhasilan tidak cukup diukur dari gedung yang selesai atau pekerjaan sementara yang tercipta. Pemeliharaan jangka panjang dan pemeriksaan hasil perlu menyertai proyek agar dampak pendidikan dan ekonomi tidak berhenti ketika konstruksi rampung.
Digitalisasi perlu disertai kesiapan mengajar
Digitalisasi pendidikan memperluas agenda reformasi dari perbaikan bangunan ke akses terhadap perangkat dan materi belajar. Sepanjang 2025 hingga 2026, program digitalisasi menjangkau 368.310 satuan pendidikan dan lebih dari 51 juta peserta didik di 38 provinsi. Pada 2025, sebanyak 288.865 sekolah dari jenjang PAUD hingga SMA/SMK menerima masing-masing satu perangkat papan interaktif digital.
Perangkat tidak akan banyak berarti tanpa listrik, internet, dan kemampuan menggunakannya untuk mengajar. Program ini juga menyediakan sambungan listrik bagi 227.365 sekolah, akses internet di 10.121 titik satuan pendidikan, serta tambahan perangkat digital untuk 247.512 sekolah. Pada 2026, alokasi diperluas dengan tambahan tiga unit papan interaktif digital bagi setiap sekolah sasaran, sementara 30.750 pendidik dan tenaga kependidikan mengikuti pelatihan pedagogi Pembelajaran Mendalam.
Kombinasi infrastruktur dan pelatihan adalah arah yang tepat, tetapi ukuran keberhasilannya harus berupa perubahan praktik belajar, bukan jumlah perangkat yang dibagikan. Pemerintah perlu memperhatikan kesenjangan konektivitas dan memastikan sekolah mampu merawat alat serta mengintegrasikannya ke pembelajaran sehari-hari.
Kesejahteraan guru menentukan daya tahan reformasi
Gedung yang aman dan perangkat digital tetap bergantung pada guru yang dapat mengajar dengan baik. Pemerintah memasukkan tunjangan kesejahteraan guru ke dalam agenda peningkatan mutu pendidikan. Dukungan ini penting karena tuntutan terhadap pendidik bertambah ketika sekolah menjalani perbaikan fasilitas dan mengadopsi teknologi.
Namun, kesejahteraan guru bukan pelengkap yang bisa dinilai hanya dari adanya tunjangan. Kebijakan perlu konsisten dan menjangkau pendidik yang membutuhkan, sembari memberi ruang bagi pelatihan serta dukungan kerja yang memadai. Tanpa guru yang sejahtera dan siap, perangkat berisiko menjadi pajangan, sedangkan bangunan yang lebih baik belum tentu menghasilkan pembelajaran yang lebih bermutu.
Reformasi pendidikan ini layak dinilai dari keterpaduan empat hal: ruang belajar yang aman, pelaksanaan yang melibatkan warga, teknologi yang dapat digunakan, dan guru yang didukung. Revitalisasi sekolah rusak memberi fondasi fisik, sedangkan digitalisasi dan kesejahteraan guru menentukan apakah fondasi itu berubah menjadi pengalaman belajar yang lebih baik. Kesimpulannya, keberhasilan tidak ditentukan oleh besarnya daftar proyek, tetapi oleh manfaat yang bertahan bagi murid, guru, dan masyarakat.
