Anggaran Pendidikan 2027: Gedung Mewah Bukan Jawaban Utama
Ketegangan antara renovasi sekolah dan peningkatan kesejahteraan guru adalah perdebatan tentang bagaimana anggaran pendidikan 2027 sebaiknya digunakan: apakah fokus pada infrastruktur pendidikan yang megah, atau menyeimbangkannya dengan investasi serius pada sumber daya manusia, pelatihan, dan perlindungan tenaga pendidik agar kualitas pembelajaran benar-benar naik, bukan sekadar penampilan fisik sekolah. Anggota Komisi X Abdul Fikri Faqih menyoroti anggaran pendidikan dalam RAPBN 2027 yang diproyeksikan mencapai Rp819,44 triliun, menuntut agar kenaikan ini menyentuh masalah mendasar pendidikan, bukan hanya proyek fisik yang fotogenik di media. Sikap ini menjadi penanda penting: era gedung baru tanpa guru sejahtera dan terlatih seharusnya berakhir. Tanpa koreksi arah, kita berisiko mengulang pola lama—papan nama program besar, tetapi mutu belajar murid tetap tertinggal di belakang.
Renovasi Sekolah Hingga 2029: Peluang Emas yang Bisa Salah Arah
Rencana merampungkan renovasi seluruh sekolah rusak dan melengkapinya dengan interactive flat panel (IFP) pada 2029 adalah peluang emas untuk melompatkan mutu pendidikan, tetapi juga jebakan jika dipahami sempit sebagai proyek konstruksi dan pengadaan layar pintar semata. Organisasi guru mendukung revitalisasi sekolah, namun mengingatkan bahwa keberhasilan tidak boleh diukur dari berapa banyak gedung yang terlihat baru, melainkan dari seberapa jauh fasilitas itu mengubah cara guru mengajar dan murid belajar. Tanpa SOP yang jelas, kepala sekolah dan guru bisa terseret urusan teknis pembangunan yang bukan kompetensinya, bahkan berisiko masalah hukum ketika terjadi penyimpangan proyek di tingkat lapangan. Revitalisasi seharusnya membebaskan guru dari beban non-pedagogis, bukan menambah stres dengan rapat proyek dan kekhawatiran dijadikan kambing hitam jika ada kekacauan administrasi.
Guru, Teknologi, dan Kesejahteraan: Tiga Pilar yang Saling Mengunci
Baik suara parlemen maupun organisasi guru sepakat pada satu hal: pembangunan pendidikan tidak bisa berhenti di renovasi sekolah dan sarana fisik saja. Fikri merangkum problem utama pendidikan ke dalam tiga blok besar: sarana-prasarana, SDM guru dan tenaga kependidikan, lalu kurikulum. Artinya, gedung dan perangkat teknologi hanyalah fondasi; yang menentukan hidup atau matinya mutu pendidikan adalah kompetensi serta kesejahteraan guru. Pemasangan IFP tanpa pelatihan massif akan melahirkan kelas-kelas dengan layar mahal yang menyala sekadarnya, sementara metode mengajar tetap konvensional. Organisasi guru menekankan dua hal yang sering disisihkan: pelatihan teknologi yang terjangkau (misalnya melalui pembelajaran jarak jauh dan pendampingan) dan pengaturan pemakaian perangkat yang tidak bergantung penuh pada internet stabil. Di atas semua itu, kesejahteraan guru harus berjalan seiring dengan peningkatan infrastruktur, bukan ditempatkan sebagai catatan kaki anggaran.
Pendekatan Holistik: Menyeimbangkan Gedung, SDM, dan Kurikulum
Jika pemerintah sungguh ingin kenaikan anggaran pendidikan 2027 mengubah wajah sekolah, maka pendekatannya harus holistik: infrastruktur pendidikan ditata, SDM diperkuat, kurikulum dipertajam, dan kesejahteraan guru diamankan dalam satu tarikan napas kebijakan. Organisasi guru mengingatkan agar revitalisasi tidak berhenti di tengah jalan saat terjadi pergantian pemerintahan, dan supaya indikator keberhasilan bergeser dari "berapa gedung direnovasi" menjadi "seberapa kuat guru memanfaatkan perubahan infrastruktur untuk memacu motivasi, profesionalisme, dan pengembangan teknologi". Tanpa kesejahteraan yang layak, guru tidak punya ruang psikologis untuk beradaptasi dengan teknologi baru, mengikuti pelatihan, dan mengembangkan diri. Kebijakan pendidikan yang sehat tidak menempatkan guru sebagai penonton di gedung baru, melainkan sebagai aktor utama yang didukung penuh secara finansial, hukum, dan profesional.
Kesimpulan: Berani Menata Ulang Prioritas Anggaran
Pesan yang muncul dari peringatan parlemen dan organisasi guru sebenarnya sederhana namun tegas: renovasi sekolah penting, tetapi kesejahteraan guru dan penguatan kapasitas mereka lebih menentukan masa depan pendidikan. Dengan anggaran pendidikan 2027 yang besar, pemerintah punya kesempatan jarang untuk mendobrak pola lama yang menyanjung proyek fisik dan menunda perbaikan nasib tenaga pendidik. Revitalisasi hingga 2029 akan menjadi tonggak sejarah hanya jika guru dilindungi SOP yang jelas, dibekali pelatihan, dimudahkan memanfaatkan teknologi, dan diakui hak kesejahteraannya secara nyata. Pilihan kebijakan sekarang akan menentukan apakah murid belajar di sekolah yang sekadar tampak baru di foto, atau di ekosistem pembelajaran yang hidup, dipandu guru yang profesional dan sejahtera. Anggaran besar tanpa keberanian menata ulang prioritas hanya akan melahirkan generasi yang tumbuh di gedung bagus tetapi dengan pendidikan yang biasa-biasa saja.
