Pola penyalahgunaan yang merugikan pengguna
Penyalahgunaan Pertalite adalah pengangkutan, penimbunan, atau penjualan kembali BBM bersubsidi di luar ketentuan, sehingga pasokan yang seharusnya melayani masyarakat dapat dialihkan untuk kepentingan pelaku. Sejumlah pengungkapan polisi pada akhir Oktober memperlihatkan praktik ini tidak bergantung pada satu cara: kendaraan dapat disulap untuk membawa lebih banyak BBM, sementara pembelian berulang membuka jalan bagi penimbunan dan penjualan kembali. Di Padangsidimpuan, polisi mengamankan dua pemuda berusia 19 dan 17 tahun serta sebuah Toyota Kijang hijau dengan tangki modifikasi berkapasitas 300 liter berisi Pertalite. Penindakan pada 27 Oktober 2026 itu bermula dari informasi masyarakat tentang kendaraan yang diduga mengangkut BBM subsidi secara ilegal. Ini bukan sekadar perkara kendaraan yang mencurigakan: ketika pasokan dialihkan, warga yang bergantung pada BBM subsidi menghadapi risiko akses yang makin sulit.
Dari pembelian berulang hingga penjualan bermargin
Dua kasus di Kapuas memperlihatkan bagaimana penimbunan Pertalite dapat berubah menjadi perdagangan kembali dengan selisih harga. Selama Oktober 2026, polisi menangani dua perkara, menetapkan dua tersangka berusia 32 hingga 46 tahun, dan menyita 1.260 liter Pertalite dalam 36 jeriken. Menurut keterangan polisi, BBM dibeli seharga Rp 10.000 per liter dan dijual kembali seharga Rp 13.000 per liter. Selisih Rp 3.000 per liter itu menunjukkan insentif yang mendorong praktik ilegal, tetapi angka tersebut tidak boleh disalahartikan sebagai keuntungan yang sudah diterima. Jika seluruh barang bukti terjual dengan harga itu, selisih kotor yang berpotensi diperoleh mencapai Rp 3,78 juta—sebuah perhitungan, bukan hasil penjualan yang dipastikan. Polisi menyebut pasokan berasal dari sejumlah SPBU, melalui pembelian dari pelangsir maupun pelangsiran langsung. Pola ini mengubah BBM subsidi menjadi komoditas untuk memperoleh margin.
Truk tangki dan jeriken memperlihatkan celah berbeda
Di Pulang Pisau, polisi mendapati dua orang mengeluarkan BBM melalui lubang akses tangki sebuah truk tangki Pertamina yang terparkir di halaman Pertashop. Petugas menemukan dua jeriken berkapasitas masing-masing 35 liter, salah satunya berisi Pertalite, serta segel tangki yang telah dilepas. Menurut dugaan penyidik, sebagian BBM diambil sebelum distribusi dan pengurangan volumenya kemudian diklaim sebagai penyusutan atau penguapan. Kedua terduga pelaku disebut mengakui perbuatan itu bukan pertama kali; penyidikan masih dikembangkan untuk mencari kemungkinan keterlibatan pihak lain. Di Belitung, polisi menemukan 21 jeriken berkapasitas 20 liter berisi Pertalite dan sebuah Toyota Kijang pikap di lokasi yang diduga menjadi tempat pembongkaran BBM. Rangkaian ini menunjukkan pengawasan harus mencakup perjalanan distribusi dan titik pemindahan, bukan hanya transaksi di SPBU.
Penindakan perlu diikuti pengawasan yang konsisten
Dampak praktik tersebut paling terasa ketika masyarakat sudah menghadapi kekhawatiran soal kelangkaan BBM, seperti yang disoroti polisi di Pulang Pisau. Penindakan berdasarkan laporan warga di Padangsidimpuan, pengembangan perkara truk tangki, serta pemeriksaan dugaan niaga di Belitung merupakan langkah penting, tetapi penyitaan saja tidak cukup untuk menutup celah penyalahgunaan. Perkara Padangsidimpuan telah ditingkatkan ke tahap penyidikan, dengan proses terhadap pihak berusia 17 tahun mengikuti ketentuan peradilan pidana anak. Polisi Belitung juga menyatakan dugaan pengangkutan dan niaga akan didalami, sementara penyidik Pulang Pisau mencari kemungkinan keterlibatan pihak lain. Kesimpulannya, pola kasus ini menuntut pengawasan dari pengisian hingga distribusi dan penjualan. BBM subsidi harus tetap menjangkau pengguna yang menjadi sasaran, bukan tersedot ke jaringan penimbunan dan penjualan kembali.
