Langkah Berani: Merombak Buku Ajar SD-SMA Berbasis Acuan Global
Program perbaikan buku ajar SD-SMA adalah inisiatif pemerintah untuk meninjau ulang isi, desain, dan bentuk akses buku pelajaran dari sekolah dasar hingga menengah atas, dengan membandingkannya pada referensi pendidikan internasional agar standar kualitas buku pelajaran lebih relevan dengan kebutuhan murid dan tuntutan zaman sekaligus tetap menanamkan nilai-nilai kebangsaan. Sejauh ini, kebijakan buku ajar cenderung dianggap urusan teknis penerbit atau kementerian, padahal ia adalah tulang punggung perbaikan kurikulum nasional. Dengan instruksi langsung Presiden Prabowo Subianto kepada Mensesneg Prasetyo Hadi, urusan buku ajar naik kelas menjadi agenda politik pendidikan utama. Itu sinyal jelas: pemerintah ingin memulai perbaikan kurikulum dari materi yang sehari-hari dipegang siswa, bukan sekadar dari dokumen kebijakan. Pendekatan ini pantas diapresiasi, sekaligus diawasi.
Mengapa Buku Ajar Menjadi Fokus: Dari Kunjungan Sekolah ke Instruksi Presiden
Program komprehensif perbaikan buku ajar SD-SMA tidak muncul dari ruang rapat tertutup semata, melainkan dari pengalaman langsung Presiden saat berkunjung ke sekolah-sekolah tahun lalu. Dalam kunjungan itu, ia menemukan buku pelajaran yang bahan fisiknya mudah rusak, bahkan sudah rusak, dengan ukuran huruf kecil hingga anak SD harus membaca sangat dekat. Temuan sederhana tapi menyentuh inti: buku yang tidak nyaman dan cepat rusak menghambat proses belajar, sekaligus melanggengkan ketimpangan antara sekolah yang mampu dan yang bergantung pada buku pemerintah. Dari sinilah lahir instruksi eksplisit agar kualitas buku ajar diperbaiki dari SD sampai SMA, baik isi maupun tampilan. Kalau selama ini perbaikan kurikulum nasional sering berganti nama dan struktur, fokus ke buku adalah koreksi yang lebih konkret: menyentuh apa yang benar-benar disentuh murid.
Standar Kualitas Baru: Materi, Desain, dan Akses Digital
Arahan Presiden tidak berhenti pada slogan “perbaikan kualitas”, melainkan masuk ke isi dan bentuk buku ajar SD-SMA. Prasetyo menjelaskan, ada tiga fokus utama: buku harus menanamkan nasionalisme dan kebangsaan, meningkatkan mutu matematika, dan menguatkan bahasa Inggris sesuai karakter murid di sini. Di sisi lain, menurut Teddy, perhatian khusus juga mencakup sains, teknologi, dan kemampuan berbahasa asing lebih luas. Standar kualitas buku pelajaran kini meliputi materi yang tajam dan kontekstual, tampilan lebih menarik, huruf besar dan nyaman dibaca, serta bahan buku yang awet. Di level aksesibilitas, pemerintah merencanakan buku tidak hanya terbit dalam bentuk fisik tetapi juga digital yang bisa diunduh dan terintegrasi dengan Papan Interaktif Digital (PID) atau layar pintar di sekolah. Bila berjalan konsisten, murid dan guru akan merasakan langsung dampak: materi lebih jelas, buku lebih tahan lama, dan konten bisa tampil di perangkat interaktif.
Belajar dari Tetangga: Referensi Pendidikan Internasional Bukan Copy-Paste
Salah satu elemen paling menarik dari program ini adalah keputusan pemerintah memakai referensi pendidikan internasional sebagai cermin. Mensesneg menyebut buku pelajaran dari Thailand, Malaysia, Brunei Darussalam, Timor-Leste, Kamboja, Vietnam, dan Singapura didatangkan khusus sebagai bahan perbandingan. Langkah ini cerdas selama tidak berubah menjadi copy-paste buta. Buku matematika dan bahasa Inggris di negara yang kesehariannya memakai bahasa Inggris tentu berbeda dengan konteks di sini, seperti diingatkan Prasetyo: bentuk dan isi materi harus disesuaikan karakter murid lokal. Artinya, referensi pendidikan internasional dipakai untuk menaikkan standar kualitas buku pelajaran—misalnya cara menyajikan konsep sains atau latihan berpikir logis—namun tetap diramu dengan contoh, bahasa, dan nilai kebangsaan yang dekat dengan kehidupan murid. Di titik inilah integritas tim kajian komparatif akan menentukan: apakah kita mampu menerjemahkan praktik baik global menjadi buku yang relevan, bukan asing.
Tim Lintas Kementerian dan Tantangan Implementasi di Ruang Kelas
Untuk mewujudkan ambisi ini, pemerintah membentuk tim gabungan lintas kementerian: Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi; Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah; Bappenas; dan BRIN. Tugas mereka bukan ringan: melakukan kajian komparatif atas buku ajar dari berbagai negara, lalu merumuskan langkah perbaikan yang menyentuh isi, desain, hingga format digital. Rancangan akhir tidak berhenti di rak perpustakaan; buku yang sudah diperbaiki ditargetkan dapat diakses melalui interactive flat panel atau Papan Interaktif Digital yang dibagikan ke sekolah. Bagi murid dan guru, ini menjanjikan pengalaman belajar baru—buku ajar SD-SMA yang sama bisa dibaca dalam bentuk fisik, diproyeksikan ke layar pintar, dan diunduh. Namun tantangannya jelas: tanpa pelatihan guru, pengawasan kualitas cetak di lapangan, dan pembaruan berkala, program ini berisiko menjadi proyek satu kali tanpa dampak mendalam pada perbaikan kurikulum nasional. Kebijakan buku adalah maraton, bukan sprint.
