Buku Lebih Nyaman Dibaca: Langkah Tepat, Tapi Bukan Obat Mujarab
Pembaruan fisik buku pelajaran SD-SMA adalah kebijakan pemerintah untuk memperbaiki kualitas kertas, ukuran huruf buku, dan desain agar buku lebih awet, mudah dibaca, dan mendorong kebiasaan membaca yang sehat di kalangan siswa. Kebijakan ini muncul setelah Presiden Prabowo Subianto meninjau langsung buku di sekolah dan menemukan kertas yang mudah rusak, huruf kecil, serta tampilan yang tidak ramah mata. Secara prinsip, langkah ini patut disambut sebagai upaya konkret memperbaiki pengalaman belajar. Buku pelajaran SD-SMA bukan sekadar wadah materi; ia adalah “antarmuka” pertama antara siswa dan pengetahuan. Namun, jika pemerintah menganggap perbaikan kualitas kertas buku otomatis berarti peningkatan kualitas pendidikan, itu pengurangan masalah yang jauh lebih kompleks menjadi sekadar proyek cetak ulang.
Masalah Fisik: Kertas Rapuh, Huruf Kecil, Desain Melelahkan
Inti masalah yang diidentifikasi pemerintah cukup konkret: banyak buku pelajaran SD-SMA yang kertasnya mudah rusak, bahan cetakannya ringkih, dan tidak bertahan lama. Dari sisi kesehatan dan kenyamanan membaca, ukuran huruf buku yang lazim 11–12 poin dinilai terlalu kecil dan membuat mata cepat lelah, terutama untuk siswa yang harus membaca dalam waktu lama. Desain tata letak juga disorot: huruf padat, paragraf menumpuk, serta tampilan yang kurang menarik membuat anak enggan berlama-lama dengan buku. Pemerintah menargetkan buku baru dengan bahan lebih kokoh, huruf lebih besar, serta desain yang lebih ramah dan mudah dipahami. Jika dikerjakan serius, perubahan ini bisa mengurangi kelelahan visual, memperpanjang usia pakai buku, dan membuat kegiatan membaca terasa lebih bersahabat bagi siswa.
Dari Kertas ke Kurikulum: Buku Nyaman, Isi Harus Naik Kelas
Pemerintah tidak hanya berbicara fisik; kualitas isi buku pelajaran SD-SMA juga akan dievaluasi dan dibandingkan dengan buku negara tetangga. Fokusnya antara lain pada penguatan sains, teknologi, matematika, dan kemampuan bahasa asing sebagai bekal menghadapi kompetisi global. Ini sejalan dengan gagasan pembaruan kurikulum yang menuntut materi lebih relevan dan menantang. Di sisi lain, pakar kebijakan publik Agustinus Subarsono mengingatkan bahwa kualitas pendidikan tidak bisa diukur hanya dari kualitas buku. Ia menekankan banyak variabel: kompetensi dan kesejahteraan guru, metode pembelajaran, kurikulum, fasilitas, budaya belajar, hingga ketimpangan akses digital. Pernyataan ini penting: buku yang lebih tebal, lebih mengkilap, dan hurufnya besar tidak otomatis membuat kelas lebih hidup jika guru masih mengajar dengan pola satu arah dan siswa tetap pasif.
Membangun Kebiasaan Membaca, Bukan Sekadar Proyek Cetak Ulang
Motif lain di balik pembaruan buku adalah keinginan menghidupkan kembali budaya gemar membaca. Pengalaman keluarga Presiden Prabowo yang sejak kecil diwajibkan membaca beberapa buku dan merangkumnya ingin dijadikan inspirasi kebijakan nasional. Buku pelajaran dengan kualitas kertas buku yang baik, ukuran huruf buku yang nyaman, dan desain menarik memang bisa menjadi pintu masuk kebiasaan membaca yang lebih kuat. Namun, pakar mengingatkan, kebijakan ini harus didahului kajian akademik yang matang agar tidak sekadar berbasis persepsi dan berujung pada pemborosan serta risiko korupsi dalam pengadaan berskala besar. Tanpa pengawasan dan perencanaan, proyek pembaruan ini dapat memperdalam tekanan fiskal, sementara masalah inti seperti mutu guru dan ketimpangan akses tetap dibiarkan. Budaya membaca hanya tumbuh jika buku yang baik dipadukan dengan ekosistem belajar yang konsisten: guru, orang tua, dan sekolah yang menghargai proses membaca.
Kesimpulan: Buku Lebih Manusiawi, Kebijakan Harus Lebih Cerdas
Pembaruan buku pelajaran SD-SMA adalah langkah penting untuk membuat pengalaman belajar lebih manusiawi: kertas tidak mudah sobek, huruf tidak menyiksa mata, desain lebih ramah. Untuk siswa, dampaknya langsung: buku lebih nyaman, bisa dipakai lebih lama, dan berpotensi menumbuhkan minat baca. Namun, menganggap kualitas kertas buku sebagai simbol utama kualitas pendidikan adalah ilusi berbahaya. Tanpa pembaruan kurikulum yang serius, peningkatan kompetensi guru, dan penghargaan pada keberagaman lokal dalam isi buku, kebijakan ini mudah berubah menjadi proyek mahal yang efeknya pendek. Pemerintah sudah memulai dari sisi yang tampak: fisik buku. Tantangannya sekarang adalah menyusul dari sisi yang sering diabaikan: isi, cara mengajar, dan budaya belajar. Buku yang baik adalah syarat perlu, bukan syarat cukup, untuk pendidikan yang bermutu.
