Perombakan Buku Pelajaran: Bukan Sekadar Ganti Sampul
Perombakan buku pelajaran SD SMA adalah kebijakan pemerintah untuk menata ulang total standar buku pelajaran, mencakup kualitas fisik, substansi materi, dan kesesuaian dengan kemampuan berpikir siswa, agar proses belajar di kelas lebih nyaman, relevan dengan perkembangan zaman, dan berdampak nyata pada pemahaman peserta didik. Arahan Presiden Prabowo Subianto datang setelah peninjauan langsung ke sekolah dan ditemukannya kualitas buku sekolah yang dinilai masih kurang layak, terutama dari sisi ketahanan kertas dan kenyamanan membaca. Kebijakan ini kemudian direspons kementerian terkait dan dijadikan prioritas untuk semua jenjang, mulai SD, SMP, hingga SMA. Intinya, negara ingin turun tangan sampai ke hal yang selama ini dianggap remeh: kualitas buku sekolah yang sehari-hari dipegang siswa. Sikap ini patut diapresiasi, tetapi harus diiringi desain kebijakan yang matang, bukan sekadar proyek pergantian buku.
Kualitas Fisik: Kertas, Ukuran Huruf, dan Daya Tahan
Sorotan utama Presiden jelas: kualitas buku sekolah hari ini belum memenuhi standar buku pelajaran yang layak dipakai bertahun-tahun. Bahan kertas dinilai mudah rusak, bahkan ada buku yang sudah dalam kondisi rusak saat digunakan oleh siswa. Standar buku pelajaran semestinya menuntut kertas yang lebih kuat, tidak mudah sobek, dan tahan lembab, karena buku dipakai setiap hari dari tas, meja, hingga lantai kelas. Masalah lain yang tampak sepele tetapi krusial adalah ukuran huruf buku. Tulisan yang kecil memaksa anak SD membaca dari jarak sangat dekat, membuat aktivitas membaca melelahkan dan berpotensi mengganggu kesehatan mata. Pemerintah juga menegaskan keinginan memastikan materi yang tepat dan bebas konten bermasalah dalam buku pelajaran. Dengan kata lain, kualitas fisik dan isi tidak boleh dipisahkan jika kita serius bicara kualitas buku pelajaran SD SMA.
Substansi dan Kurikulum: Reformasi Tak Bisa Instan
Perbaikan tampilan buku tanpa menyentuh isi adalah pemborosan. Ahli pendidikan dari sebuah universitas menekankan, pengembangan buku pelajaran harus berangkat dari evaluasi dan perombakan kurikulum terlebih dahulu. Di tengah percepatan informasi dan teknologi, materi buku pelajaran wajib relevan dengan konteks zaman, bukan sekadar menambah halaman atau warna. Buku yang baik bukan hanya lengkap, melainkan selaras dengan karakter dan level berpikir siswa, yang sangat beragam antar sekolah. Di satu kasus, ditemukan sekolah dasar yang siswanya sudah mampu berpikir hingga level analisis dan kritik, menunjukkan bahwa standar buku pelajaran nasional tidak bisa diseragamkan secara kaku. Standar buku pelajaran pun harus dibangun bertahap: memaksa seluruh siswa memenuhi standar tinggi ketika lebih dari separuh masih berada pada level rendah hanyalah resep kegagalan. Perombakan kurikulum yang hati-hati adalah satu-satunya jalan agar reformasi buku tidak menjadi beban tambahan bagi siswa dan guru.
Pemetaan Kemampuan Siswa dan Peran Kunci Guru
Jika pemerintah ingin kualitas buku sekolah naik, pemetaan kebutuhan dan kemampuan berpikir siswa di lapangan wajib menjadi tahap awal, bukan pelengkap. Kemampuan peserta didik berbeda tajam antar daerah dan jenis sekolah; mengabaikan fakta ini berarti menyusun standar buku pelajaran yang elitis dan sulit diterapkan. Dalam pengembangan buku, validasi oleh ahli pendidikan perlu dilengkapi pelibatan aktif guru yang tiap hari berhadapan langsung dengan siswa. Guru memahami karakter, kesulitan, dan pola belajar peserta didik; tanpa suara mereka, buku pelajaran berisiko menjadi dokumen indah di atas kertas tetapi tidak membantu di kelas. Buku pelajaran SD SMA yang baru juga direncanakan dapat diakses secara digital melalui layar pintar yang akan dibagikan ke sekolah. Langkah ini menjanjikan, namun hanya akan efektif bila guru mendapat ruang dan dukungan untuk mengintegrasikan buku digital ke praktik pengajaran, bukan sekadar alat tambahan yang tidak digunakan.
Evaluasi Berkala dan Tantangan Implementasi
Pemerintah menargetkan kebijakan perbaikan buku pelajaran dapat mulai berjalan secepatnya, disebut kemungkinan pada akhir tahun ini atau tahun ajaran baru berikutnya. Namun, keberhasilan tidak boleh diukur dari distribusi buku semata. Setelah digunakan di sekolah, buku pelajaran harus dievaluasi berkala, misalnya dalam rentang satu hingga dua tahun, untuk menilai efektivitasnya dalam mendukung proses pembelajaran. Evaluasi perlu melibatkan pemangku kebijakan, guru, dan siswa sehingga terbaca apakah ada perubahan nyata pada hasil belajar dan minat membaca, bukan hanya “buku sudah bagus”. Di sinilah tantangan terbesar: tradisi kebijakan pendidikan cenderung berhenti di peluncuran program, bukan pengukuran dampak. Perombakan total buku pelajaran SD SMA hanya layak disebut reformasi bila pemerintah berani mengubah standar buku pelajaran secara bertahap, mendengar suara guru, dan siap mengoreksi kebijakan berdasarkan data hasil evaluasi, bukan gengsi politik.
