Temukan minat Anda, bersama

Promo pilihan, ulasan jujur, dan cerita belanja dari mereka yang seminat dengan Anda — setiap hari di Kuybeli.

Temukan minat Anda, bersamaPromo pilihan, ulasan jujur, dan cerita belanja dari mereka yang seminat dengan Anda — setiap hari di Kuybeli.

Madrasah Gratis Harus Bebas Pungutan, DPRD Perketat Pengawasan

Madrasah Gratis Harus Bebas Pungutan, DPRD Perketat Pengawasan
Minat|Pendidikan Usia Sekolah

Pendidikan gratis harus terasa di kehidupan siswa

Madrasah gratis adalah program bantuan pendidikan yang menanggung biaya sekolah agar siswa dapat belajar tanpa pungutan tambahan dari sekolah atau yayasan. Ukuran keberhasilannya bukan jumlah lembaga yang tercantum dalam program, melainkan apakah keluarga benar-benar tidak lagi dibebani biaya untuk menyekolahkan anak.

Pada 13 November, Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta M. Subki meminta Dinas Pendidikan memastikan hibah bagi madrasah swasta dipakai untuk membebaskan peserta didik dari biaya pendidikan. Ia menegaskan, siswa tidak boleh menghadapi tagihan tambahan atau ijazah yang ditahan karena persoalan biaya. Sikap ini tepat: tanpa pengawasan atas pungutan madrasah, status gratis bisa berhenti sebagai label, sementara beban tetap jatuh pada orang tua. Bagi keluarga dengan kemampuan terbatas, satu biaya yang tak terduga saja dapat menghambat akses anak terhadap pendidikan.

Madrasah Gratis Harus Bebas Pungutan, DPRD Perketat Pengawasan

Perluasan program membawa peluang sekaligus pekerjaan rumah

Pemprov DKI Jakarta berencana menambah 100 sekolah swasta gratis sehingga jumlah peserta program ditargetkan menjadi 253. Gubernur Pramono Anung menyampaikan rencana itu dalam peringatan Hari Santri di Balai Kota pada 11 November 2026. Pemprov juga membuka peluang agar pondok pesantren dan madrasah ikut menerima manfaat.

Rencana tersebut sejalan dengan upaya memperluas akses pendidikan dan menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pendidikan gratis. Namun, perluasan tak otomatis menjamin pemerataan. Pembahasan teknis tentang mekanisme dan penganggaran masih perlu dituntaskan bersama DPRD, sementara cakupan program bergantung pada kemampuan APBD. Pemerintah patut memastikan lembaga yang paling membutuhkan tidak tersisih dan bantuan cukup untuk menutup biaya yang sebelumnya dibayar keluarga. Tanpa perencanaan anggaran yang realistis, janji sekolah swasta gratis berisiko tumbuh lebih cepat daripada kemampuan pelaksanaannya.

Pengawasan harus memeriksa praktik, bukan hanya dokumen

Dalam rencana anggaran 2027, DPRD mendorong bantuan hibah bagi 20 madrasah swasta. Perluasan yang ditargetkan mulai tahun ajaran baru pada Juli 2027 mencakup 100 satuan pendidikan tambahan: 60 sekolah swasta, 20 madrasah swasta, dan 20 sekolah luar biasa swasta. Skala ini menuntut aturan yang jelas, transparansi, dan pengawasan yang bisa dijalankan, sebagaimana ditekankan Subki.

Pengawasan seharusnya memeriksa apakah bantuan benar-benar menghapus kewajiban pembayaran siswa, bukan hanya memastikan administrasi hibah lengkap. Pemerintah perlu menyediakan cara bagi orang tua untuk melaporkan pungutan, menindaklanjuti laporan, serta menjelaskan biaya apa saja yang ditanggung program. DPRD juga perlu meminta laporan pelaksanaan yang dapat dibandingkan dengan pengalaman keluarga di sekolah. Tanpa jalur pengaduan dan tindak lanjut yang tegas, pungutan dapat berganti nama atau muncul lewat pihak yayasan, sementara siswa sulit menolak.

Keberhasilan ditentukan oleh bebasnya beban keluarga

Program pendidikan gratis berpotensi memberi ruang bagi lebih banyak anak, termasuk dari keluarga kurang mampu, untuk memperoleh pendidikan dan melanjutkan sekolah. Pemprov juga menyebut peluang perluasan ke pesantren dan madrasah, dengan pelaksanaan bergantung pada kecukupan anggaran. Karena itu, keberhasilan tidak cukup dinilai dari jumlah sekolah yang masuk daftar.

DPRD perlu menjaga agar pengawasan tidak berhenti pada tahap persetujuan anggaran, sedangkan Dinas Pendidikan harus memastikan bantuan sampai kepada siswa dalam bentuk pembebasan biaya yang nyata. Orang tua pun membutuhkan kepastian bahwa melapor tentang pungutan tidak membuat anak mereka dirugikan. Kesimpulannya, madrasah gratis layak diperluas, tetapi hanya akan memenuhi tujuannya bila aturan jelas, penggunaan bantuan transparan, dan pungutan tambahan ditindak. Akses pendidikan tanpa biaya harus menjadi pengalaman siswa, bukan sekadar janji program.

Kuybeli memperoleh komisi saat Anda berbelanja melalui tautan kami, tanpa biaya tambahan untuk Anda. Artikel ini dibuat dengan AI dari sumber yang dipublikasikan dan data produk.

You May Also Like

Comments
Tulis sesuatu...
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berbagi pendapat!