Dua pekerjaan anggaran yang tak bisa ditunda
Pengawasan anggaran daerah adalah proses DPRD menilai pelaksanaan program dan penggunaan dana pemerintah, sekaligus memastikan rencana anggaran berikutnya dibahas terbuka dan tepat waktu. Di Maluku, dua pekerjaan itu kini berjalan beriringan: menguji pelaksanaan program 2026 dan mendesak Pemprov menyerahkan rancangan KUA-PPAS APBD 2027. Keduanya bukan agenda terpisah; mutu rencana tahun depan bergantung pada pelajaran dari anggaran yang sedang dijalankan.
Hingga Senin, 2 November 2026, DPRD Maluku belum menerima rancangan KUA-PPAS APBD 2027, sehingga pembahasan bersama belum dapat dijadwalkan. Ketua DPRD Benhur Watubun meminta Pemprov tidak menunda penyerahan dokumen yang menetapkan arah pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah. Desakan itu beralasan: persetujuan bersama atas Raperda APBD 2027 ditargetkan paling lambat 30 November 2026. Tanpa dokumen lebih awal, waktu untuk menelaah prioritas dan mencocokkan program dengan kebutuhan warga menyempit.
Empat OPD diperiksa menjelang tutup tahun
Pada saat yang sama, Komisi II DPRD Maluku memulai evaluasi program dan serapan anggaran OPD untuk Tahun Anggaran 2026. Tahap pertama menyasar Dinas Sumber Daya Manusia, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perikanan, dan Dinas Pertanian. Rapat berlangsung pada 3 November, dan Wakil Ketua Komisi II Jhon Laipeny menjelaskan bahwa pemeriksaan ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah.
Pertanyaan yang diajukan sederhana tetapi penting: program mana yang berjalan, berapa realisasinya, apa yang tertunda, dan berapa anggaran tersisa? Evaluasi pada awal November memberi OPD kesempatan mendeteksi kendala dan mempercepat kegiatan sebelum Desember. Menurut Laipeny, pemaparan awal menunjukkan kemajuan positif, tetapi angka rinci tiap OPD belum disampaikan dan hasil sementara belum menggambarkan capaian akhir. Tahun anggaran masih menyisakan sekitar dua bulan; karena itu, klaim keberhasilan maupun kegagalan dini sama-sama berisiko menyesatkan.
Pengawasan hari ini harus membentuk APBD berikutnya
Evaluasi serapan bukan sekadar mengejar angka sebelum kalender berganti. DPRD perlu menilai apakah kegiatan benar-benar terlaksana, tepat sasaran, dan memberi manfaat bagi masyarakat. Jika ada program yang lambat atau anggaran belum digunakan, penyebabnya perlu diketahui sebelum pola yang sama masuk lagi ke rancangan tahun berikutnya. Sebaliknya, program yang berjalan baik dapat menjadi bahan untuk mempertajam prioritas, bukan alasan untuk melonggarkan pemeriksaan.
Di sinilah kaitan pengawasan 2026 dengan persiapan APBD Maluku 2027 menjadi nyata. KUA-PPAS adalah fondasi pembahasan: DPRD perlu cukup waktu untuk membedah usulan pemerintah, menguji kesesuaiannya dengan kebutuhan riil warga, dan menggunakan temuan pelaksanaan sebagai bahan koreksi. Komisi II berencana melanjutkan evaluasi terhadap OPD lain hingga akhir tahun, sementara Pemprov diharapkan segera menyerahkan dokumen agar pembahasan berjalan sesuai tahapan. Kesimpulannya, disiplin mengawasi anggaran berjalan dan disiplin menyiapkan anggaran baru harus bergerak bersama; jika salah satunya terlambat, kualitas keputusan publik ikut dipertaruhkan.
