Temukan minat Anda, bersama

Promo pilihan, ulasan jujur, dan cerita belanja dari mereka yang seminat dengan Anda — setiap hari di Kuybeli.

Temukan minat Anda, bersamaPromo pilihan, ulasan jujur, dan cerita belanja dari mereka yang seminat dengan Anda — setiap hari di Kuybeli.

Madrasah Swasta Gratis Harus Bebaskan Siswa dari Pungutan

Madrasah Swasta Gratis Harus Bebaskan Siswa dari Pungutan
Minat|Pendidikan Usia Sekolah

Gratis harus terasa di keluarga siswa

Program madrasah swasta gratis adalah skema bantuan hibah yang ditujukan untuk membebaskan peserta didik dari biaya pendidikan, bukan sekadar meringankan tagihan sekolah di atas kertas. Karena itu, DPRD DKI mendorong Dinas Pendidikan memastikan Program 20 Madrasah Swasta Gratis terealisasi tepat sasaran pada 2027. Keberhasilan kebijakan ini harus diukur dari apa yang dialami siswa dan keluarga: apakah biaya sekolah benar-benar hilang, bukan hanya berganti nama menjadi pungutan lain. Bagi keluarga yang selama ini menanggung biaya pendidikan, perbedaan antara bantuan administratif dan akses belajar tanpa biaya sangat nyata. Pengawasan bukan pelengkap program, melainkan syarat agar tujuan pemerataan tercapai. Tanpa pemeriksaan yang tegas, label gratis berisiko menjadi janji yang tidak mengubah beban sehari-hari.

Madrasah Swasta Gratis Harus Bebaskan Siswa dari Pungutan

Pengawasan harus menutup celah pungutan

Perhatian utama DPRD bukan hanya apakah hibah tersalurkan, tetapi apakah dana itu benar-benar membebaskan siswa dari biaya pendidikan. Ketua Komisi E DPRD DKI M. Subki meminta Dinas Pendidikan memastikan tidak ada pungutan tambahan dari sekolah maupun yayasan. Ia juga menegaskan, “Kita betul-betul pastikan enggak ada lagi bayar A, B, C, D, enggak ada lagi tahan-tahan ijazah dan lain sebagainya”. Pernyataan itu menunjukkan bahwa pengawasan harus mencakup pengalaman siswa, termasuk kemungkinan biaya yang muncul di luar tagihan utama atau penahanan ijazah. Mekanisme pengaduan yang mudah diakses dan pemeriksaan penggunaan dana dapat membantu membuat komitmen bebas pungutan sekolah dapat diuji, bukan sekadar diumumkan. Jika pelanggaran tidak ditindak, kepercayaan keluarga terhadap program akan cepat terkikis.

Aturan jelas penting bagi madrasah

Pengawasan perlu dirancang sesuai tata kelola madrasah, bukan menyalin begitu saja cara mengatur sekolah swasta umum. Madrasah berada di bawah yayasan dan Kementerian Agama serta memiliki mekanisme pengelolaan berbeda, sehingga Wakil Ketua DPRD DKI Rany Mauliani menilai program membutuhkan regulasi yang jelas agar dapat dipantau. Dasar hukum yang tegas dapat menjelaskan prosedur penyaluran, kewajiban penerima hibah, dan bentuk pertanggungjawaban. Tanpa aturan yang dapat dipahami sekolah dan keluarga, pengawasan rawan berhenti pada pemeriksaan dokumen. Subki juga menekankan perlunya dasar hukum agar program berjalan tertib, transparan, dan dapat diawasi. Keterbukaan tentang cara melapor dan menindaklanjuti keluhan akan membuat bantuan lebih mudah dipertanggungjawabkan.

Ukur keberhasilan dari pemerataan akses

Rencana 20 madrasah swasta merupakan bagian dari perluasan program pendidikan gratis pada 2027 yang mencakup 100 satuan pendidikan tambahan: 60 sekolah swasta, 20 madrasah swasta, dan 20 SLB swasta. Pelaksanaan ditargetkan mulai tahun ajaran baru pada Juli 2027. Skala perluasan ini menjanjikan akses yang lebih merata, tetapi jumlah penerima bukan ukuran yang cukup. Pemerintah perlu memastikan bantuan sampai kepada satuan pendidikan yang dituju dan benar-benar menghapus biaya yang dibebankan kepada siswa. Kebijakan hibah langsung kepada madrasah melalui Dinas Pendidikan disebut sebagai langkah yang belum dilakukan provinsi lain, sehingga keberhasilannya dapat menjadi contoh bagi daerah lain. Namun, percontohan hanya layak diikuti jika transparansi dan perlindungan siswa berjalan seiring dengan penyaluran dana.

Pada akhirnya, pendidikan berkeadilan tidak tercapai hanya dengan menetapkan sekolah sebagai penerima program. Ukurannya adalah apakah keluarga memperoleh akses belajar tanpa biaya dan siswa tidak menghadapi pungutan terselubung. DKI perlu mengawasi penggunaan hibah secara ketat, menyediakan jalur pengaduan yang jelas, dan menindak pelanggaran secara konsisten. Dengan begitu, madrasah swasta gratis dapat menjadi bantuan yang terasa langsung, bukan sekadar nama kebijakan. Keberhasilan program bergantung pada manfaat nyata bagi siswa—dan pada keberanian memastikan setiap rupiah bantuan menjalankan tujuan tersebut.

Kuybeli memperoleh komisi saat Anda berbelanja melalui tautan kami, tanpa biaya tambahan untuk Anda.

You May Also Like

Comments
Tulis sesuatu...
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berbagi pendapat!