Target gratis perlu jaminan yang nyata
Madrasah swasta gratis adalah program bantuan pendidikan yang menanggung biaya peserta didik di madrasah swasta terpilih agar akses belajar lebih adil dan keluarga tidak dibebani pungutan sekolah. Komisi E DPRD DKI Jakarta mendorong agar 20 madrasah swasta menerima program tersebut secara tepat sasaran pada 2027. Target itu dibahas dalam rapat kerja Komisi E mengenai Rancangan Peraturan Daerah APBD 2027 pada Selasa (10/11). Arah kebijakannya patut didukung, tetapi label “gratis” hanya bermakna jika siswa dan keluarga tidak harus membayar biaya lain untuk memperoleh layanan pendidikan. Karena itu, keberhasilan program madrasah gratis seharusnya dinilai dari manfaat yang diterima peserta didik, bukan semata dari jumlah madrasah yang masuk daftar penerima. Tanpa ukuran hasil yang jelas, target 20 berisiko menjadi capaian administratif, bukan jaminan akses.

Aturan harus sesuai dengan tata kelola madrasah
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta sekaligus Koordinator Komisi E, Rany Mauliani, meminta dukungan regulasi yang jelas dan dapat dipantau. Alasannya penting: madrasah berada di bawah naungan yayasan dan Kementerian Agama, dengan mekanisme pengelolaan berbeda dari sekolah swasta umum. Perbedaan ini bukan alasan untuk menunda bantuan, melainkan alasan untuk merancang aturan yang lebih cermat. Regulasi perlu memperjelas persyaratan penerima, tanggung jawab yayasan dan madrasah, penggunaan dana, serta cara pelaporan dan pemeriksaan. Jika batas tugas tidak tegas, pengawasan dapat terpecah dan masalah penggunaan bantuan sulit ditindaklanjuti. Hibah madrasah hanya akan memperluas keadilan pendidikan apabila jalur penyalurannya transparan dan setiap pihak dapat dimintai pertanggungjawaban.
Pengawasan hibah harus berujung pada bebas pungutan
Ketua Komisi E, M. Subki, menyambut rencana hibah sebagai upaya memperluas akses pendidikan yang berkeadilan. Ia juga menyebut kebijakan tersebut sebagai yang pertama, dengan potensi menjadi contoh bagi provinsi lain jika berhasil dan tepat sasaran. Namun, perhatian utama semestinya bukan kebaruan program, melainkan perlindungan siswa. Subki meminta Dinas Pendidikan DKI Jakarta mengawasi ketat penyaluran dan penggunaan dana agar bantuan membebaskan peserta didik dari berbagai biaya pendidikan. Itu berarti tidak boleh ada pungutan tambahan dari sekolah atau yayasan setelah menerima hibah. Pengawasan yang hanya memeriksa dokumen penyaluran belum cukup; pelaksana perlu memastikan manfaat benar-benar sampai kepada siswa dan menindaklanjuti keluhan keluarga. Bebas pungutan sekolah harus menjadi hasil yang dapat diuji, bukan sekadar janji dalam rancangan program.
Keberhasilan diukur dari pengalaman keluarga
Dinas Pendidikan DKI Jakarta kini dituntut memastikan program 20 madrasah swasta gratis berjalan tepat sasaran pada 2027, dengan pengawasan atas prosedur penyaluran sekaligus penggunaan hibah. Ukuran keberhasilannya seharusnya mudah dipahami keluarga: siswa memperoleh pendidikan tanpa pungutan tambahan, dan bantuan dapat ditelusuri penggunaannya. Jika ditemukan biaya yang bertentangan dengan janji gratis, harus tersedia saluran pengaduan dan tindak lanjut yang jelas. Pendekatan itu akan membuat program lebih dari sekadar kebijakan anggaran, sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap madrasah dan pemerintah. Target 20 madrasah adalah langkah awal yang berarti, tetapi kredibilitasnya bergantung pada aturan yang tegas dan pengawasan yang berpihak kepada peserta didik. Kesimpulannya, program ini layak didorong hanya jika setiap penerima tepat sasaran dan setiap keluarga benar-benar merasakan pendidikan tanpa pungutan.






