Temukan minat Anda, bersama

Promo pilihan, ulasan jujur, dan cerita belanja dari mereka yang seminat dengan Anda — setiap hari di Kuybeli.

Temukan minat Anda, bersamaPromo pilihan, ulasan jujur, dan cerita belanja dari mereka yang seminat dengan Anda — setiap hari di Kuybeli.

Madrasah Gratis Harus Berarti Bebas Pungutan

Madrasah Gratis Harus Berarti Bebas Pungutan
Minat|Pendidikan Usia Sekolah

Perluasan yang menutup kesenjangan

Madrasah gratis adalah program bantuan pendidikan yang menanggung biaya sekolah peserta didik agar keluarga tidak terbebani pungutan dan siswa dapat belajar tanpa hambatan biaya. DPRD DKI mendorong Pemprov Jakarta memasukkan madrasah swasta ke dalam perluasan program sekolah gratis pada anggaran 2027, sebuah langkah yang patut didukung karena akses pendidikan tidak semestinya ditentukan oleh jalur sekolah yang dipilih keluarga. Komisi E sebelumnya juga berulang kali mengusulkan agar sekolah berciri keagamaan, termasuk Madrasah Ibtidaiyah, memperoleh dukungan serupa. Sekolah gratis Jakarta telah membantu warga dengan kondisi ekonomi terbatas; manfaat itu semestinya menjangkau orang tua yang memilih madrasah, bukan berhenti pada sekolah yang lebih mudah masuk ke skema bantuan. Ukuran keberhasilan bukan sekadar bertambahnya daftar penerima, melainkan berkurangnya beban biaya yang selama ini menghambat keluarga.

Madrasah Gratis Harus Berarti Bebas Pungutan

Rencana 100 satuan pendidikan perlu diwujudkan

Rencana untuk 2027 mencakup 100 satuan pendidikan tambahan: 60 sekolah swasta, 20 madrasah swasta, dan 20 sekolah luar biasa swasta, dengan sasaran pelaksanaan mulai tahun ajaran baru pada Juli 2027. Skala ini menunjukkan bahwa perluasan bukan gagasan kecil, tetapi rencana yang harus diterjemahkan menjadi bantuan tepat waktu dan mudah dipahami sekolah maupun keluarga. Ketua Komisi E DPRD DKI, M. Subki, menyambut rencana tersebut dan meminta Dinas Pendidikan memastikan bantuan benar-benar membebaskan peserta didik dari biaya pendidikan. Tuntutan kepada Pemprov Jakarta karena itu tidak cukup berhenti pada memasukkan madrasah ke daftar sasaran. Pemerintah perlu menetapkan mekanisme yang jelas bersama pihak terkait, termasuk karena madrasah berada di bawah kewenangan Kementerian Agama dan skema pembiayaannya berbeda dari sekolah umum serta SLB.

Pengawasan harus terasa di sekolah

Bantuan yang diumumkan sebagai pendidikan gratis kehilangan makna jika keluarga masih diminta membayar biaya tambahan. Subki meminta agar siswa tidak dikenai pungutan oleh sekolah maupun yayasan, termasuk tidak ada biaya yang ditagihkan dengan alasan berbeda atau ijazah yang ditahan. Ia menegaskan, “Kami betul-betul pastikan enggak ada lagi bayar A, B, C, D, enggak ada lagi tahan-tahan ijazah dan lain sebagainya”. Pernyataan itu seharusnya menjadi standar pengawasan, bukan sekadar peringatan. Dinas Pendidikan perlu memastikan penggunaan bantuan, menyediakan jalur pengaduan yang dapat diakses orang tua, dan menindaklanjuti laporan secara terbuka. Pengawasan yang nyata membuat janji bebas pungutan bisa diuji oleh keluarga dalam keseharian, bukan hanya tercantum dalam dokumen program.

Dasar hukum menentukan kepercayaan

Perbedaan kewenangan antara pemerintah daerah dan Kementerian Agama selama ini membuat pembiayaan madrasah tidak bisa begitu saja disamakan dengan sekolah swasta umum atau SLB yang lebih dahulu memperoleh program gratis. Karena itu, perluasan harus ditopang regulasi dan dasar hukum yang jelas, sebagaimana ditekankan Subki, agar pelaksanaannya tertib, transparan, dan dapat diawasi. Pemprov Jakarta juga perlu menyepakati mekanisme dan dukungan anggaran bersama DPRD, sebab peluang memasukkan madrasah bergantung pada kemampuan anggaran dan kesepahaman antarlembaga. Tanpa aturan yang tegas tentang penerima, penggunaan bantuan, larangan pungutan, dan penanganan keluhan, keluarga berisiko menghadapi janji yang tidak seragam di tiap sekolah. Madrasah gratis layak diperluas, tetapi kredibilitasnya bergantung pada pelaksanaan yang bisa diperiksa.

Kesimpulannya, DPRD DKI tepat mendorong madrasah masuk program sekolah gratis, tetapi perluasan jumlah sekolah bukan tujuan akhir. Pemprov harus memastikan dasar hukum, penyaluran bantuan, dan pengawasan berjalan sebelum program dimulai pada Juli 2027. Yang paling penting, setiap siswa penerima harus benar-benar bebas pungutan dan keluarga memiliki cara untuk melaporkan pelanggaran. Jika hal itu ditegakkan, program ini dapat memperluas kesempatan belajar tanpa membedakan pilihan pendidikan.

Kuybeli memperoleh komisi saat Anda berbelanja melalui tautan kami, tanpa biaya tambahan untuk Anda.

You May Also Like

Comments
Tulis sesuatu...
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berbagi pendapat!