Dua daerah, dua tahap kesejahteraan
Insentif guru PPPK paruh waktu adalah tambahan penghasilan di luar pembayaran berdasarkan jam mengajar, yang dirancang untuk membantu guru dengan jam terbatas memperoleh pendapatan lebih layak. Di NTB, pencairan tambahan Rp500 ribu per bulan masih tertahan oleh tahapan data dan administrasi. Sebaliknya, Pemkot Cilegon telah mencairkan honor sekaligus menaikkan jumlah yang diterima guru dan tenaga kependidikan PPPK paruh waktu menjadi Rp2 juta dari sebelumnya Rp1,5 juta. Perbedaan ini bukan sekadar soal besaran: satu pemerintah daerah masih menyelesaikan proses sebelum uang sampai ke penerima, sementara daerah lain sudah merealisasikan pembayaran dan kenaikan. Perbandingan tersebut menunjukkan bahwa komitmen terhadap kesejahteraan tenaga pendidikan perlu dinilai bukan hanya dari pengumuman kebijakan, melainkan juga dari ketepatan pelaksanaan.
Program NTB semula menyasar 1.759 guru, lalu jumlah penerima berubah menjadi 2.234 setelah pembaruan dan verifikasi data bagi guru SMA, SMK, dan SLB. Angka baru ini membantu menjelaskan mengapa daftar penerima menjadi titik penting: pembayaran harus didasarkan pada data yang disepakati antarinstansi.
NTB masih menunggu beresnya verifikasi dan pembayaran
Pada Rabu, 28 Oktober 2026, Sekretaris BKAD NTB Muhammad Baihaki mengatakan anggaran telah disiapkan, tetapi BKAD masih menunggu penetapan nama penerima dari Dikpora. Di sisi lain, Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan Tenaga Keolahragaan Dikpora NTB Muazzam menyatakan keputusan pembayaran telah ditandatangani gubernur, data penerima disusun berdasarkan nama dan alamat, dan Surat Perintah Membayar telah dikirim kepada BKAD. Perbedaan keterangan ini memperlihatkan adanya celah koordinasi atau tahapan administrasi yang belum tuntas, bukan bukti bahwa dana sudah diterima guru. Pengajuan dokumen belum sama dengan pencairan insentif guru; BKAD menyebut pembayaran baru dilakukan setelah seluruh persyaratan terpenuhi.
“Dengan 2.234 penerima, kebutuhan pembayaran satu bulan mencapai Rp1,117 miliar,” demikian besaran kebutuhan yang dihitung berdasarkan insentif Rp500 ribu per orang. Tambahan penghasilan itu diperhitungkan untuk September hingga Desember 2026, meski rencana awal pemberian mulai September belum terwujud sampai akhir Oktober. Karena itu, kejelasan penetapan penerima dan penyelesaian dokumen semestinya menjadi prioritas agar hak yang telah dijanjikan tidak terus tertunda.
Cilegon memberi contoh hasil yang sudah dirasakan
Di Cilegon, Pemkot telah merealisasikan pencairan honor bagi guru dan tenaga kependidikan PPPK paruh waktu di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, sekaligus menaikkan jumlahnya dari Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta. Tenaga kependidikan SDN Cibeber III, Nurjanah, menyampaikan apresiasi atas pembayaran dan kenaikan tersebut. Bagi penerima, honor guru PPPK yang cair bukan hanya pengakuan simbolis, tetapi dukungan langsung terhadap penghasilan dan semangat kerja. Ini kontras dengan NTB, tempat manfaat kebijakan masih menunggu proses birokrasi. Tentu, sumber yang tersedia tidak merinci mekanisme maupun jadwal pembayaran Cilegon, sehingga perbandingan yang paling kuat adalah pada hasil yang dilaporkan: honor telah dicairkan dan besaran baru telah diterapkan.
Kebijakan tambahan di NTB muncul setelah gubernur menyoroti guru dengan jam mengajar terbatas dan pendapatan yang sangat rendah. Sasaran itu penting, tetapi tujuan kesejahteraan akan sulit dirasakan selama pencairan tertunda. Cilegon memperlihatkan nilai praktis dari pembayaran yang terealisasi: guru dan tenaga kependidikan dapat menerima haknya, sementara pemerintah daerah menunjukkan bahwa perhatian terhadap tenaga pendidikan dapat diwujudkan lewat keputusan anggaran yang sampai kepada penerima.
Janji kesejahteraan harus berujung pada pembayaran
Pelajaran dari dua daerah ini jelas: pengumuman insentif belum cukup untuk memperbaiki kesejahteraan. Di NTB, Dikpora menyatakan berkas telah dikirim, sedangkan BKAD masih meminta kepastian penetapan penerima dan menunggu persyaratan pencairan lengkap. Langkah selanjutnya harus berupa penyelarasan data antarinstansi, penyelesaian administrasi, lalu pembayaran yang dapat dipastikan oleh para guru. Dengan jadwal yang diperhitungkan untuk empat bulan, keterlambatan juga membuat kepastian kapan hak itu diterima semakin penting.
Cilegon menunjukkan standar yang lebih konkret: honor dibayar dan kenaikannya terlihat pada jumlah yang diterima. NTB memiliki tujuan kebijakan yang relevan, terutama untuk guru dengan jam mengajar sedikit, tetapi ukuran keberhasilannya tetaplah uang yang sampai kepada penerima. Sampai proses itu selesai, perbandingan ini menegaskan bahwa komitmen terbaik bukan hanya menetapkan insentif, melainkan memastikan pencairan berlangsung jelas dan tepat waktu.
