Pembayaran datang setelah penantian panjang
Honor guru PPPK paruh waktu adalah pembayaran bagi tenaga pendidik yang bekerja dengan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja paruh waktu, dan menjadi bagian penting dari kepastian penghasilan mereka. Di Cilegon, para guru menunggu tiga bulan sebelum pemerintah mencairkan pembayaran untuk dua bulan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kota Cilegon memastikan pencairan itu pada Jumat, 30 Oktober 2026. Pembayaran yang hanya mencakup dua bulan memang memberi kelegaan, tetapi juga menyisakan pertanyaan praktis bagi guru yang telah melewati masa tanpa gaji. Keterlambatan semacam ini bukan sekadar urusan administrasi: bagi tenaga pendidik, kepastian waktu pembayaran sama pentingnya dengan besaran honor. Karena itu, pencairan tersebut patut disambut, namun tidak boleh dianggap sebagai penyelesaian penuh atas persoalan ketepatan pembayaran.
Penyesuaian anggaran menjelaskan keterlambatan
Kepala Dindikbud Cilegon, Heni Anita Susila, menyatakan pembayaran dua bulan telah dicairkan setelah penyesuaian anggaran melalui mekanisme APBD Perubahan. Proses administrasi dan penyesuaian rincian anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran juga harus diselesaikan sebelum pencairan dapat dilakukan. Penjelasan ini memberi konteks mengapa para guru harus menunggu, tetapi sekaligus menunjukkan pentingnya perencanaan anggaran yang lebih tertib. Ketika penghasilan tertunda selama tiga bulan, proses birokrasi yang belum rampung langsung terasa dalam kehidupan sehari-hari penerima. Heni mengatakan pencairan diharapkan memberi kepastian dan sedikit kelegaan bagi para guru. Harapan itu wajar, tetapi kepastian semestinya dibangun lewat jadwal pembayaran yang jelas dan konsisten, bukan hanya melalui pencairan setelah tunggakan menumpuk.
Kenaikan honor memperbaiki besaran, belum menjamin ketepatan
Besaran honor guru PPPK paruh waktu di Cilegon berubah bertahap sepanjang 2026. Pada Januari hingga Februari, honor berada pada kisaran Rp675 ribu sampai Rp1 juta; pada Maret hingga September, nilainya menjadi Rp1,5 juta per bulan. Mulai Oktober hingga Desember 2026, setiap guru akan menerima Rp2 juta per bulan. Kenaikan ini merupakan kabar baik bagi kesejahteraan tenaga pendidik, tetapi besaran yang lebih tinggi tidak menghapus dampak keterlambatan pembayaran. Gaji guru Cilegon perlu dinilai bukan hanya dari angka yang diumumkan, melainkan juga dari keteraturan pencairannya. Heni menyebut kenaikan tersebut sebagai inisiatif Wali Kota Robinsar dan bentuk penghargaan atas pengabdian guru. Penghargaan itu akan lebih bermakna jika dibarengi kepastian bahwa honor dibayar tepat waktu.
Kepastian pembayaran harus menjadi langkah berikutnya
Pencairan honor guru untuk dua bulan dan kenaikan menjadi Rp2 juta per bulan mulai Oktober merupakan dua perkembangan positif. Namun, setelah menunggu tiga bulan, para guru membutuhkan lebih dari kabar kenaikan: mereka perlu mengetahui bahwa pembayaran berikutnya tidak kembali tertunda. Dindikbud berharap peningkatan honor dapat memotivasi tenaga pendidik untuk menjaga profesionalisme dan kualitas pembelajaran. Harapan tersebut masuk akal, tetapi tanggung jawab menjaga mutu pendidikan tidak seharusnya bertumpu pada semangat guru saja. Pemerintah daerah juga perlu memastikan proses penganggaran dan administrasi berjalan sebelum jadwal pembayaran tiba. Kesimpulannya, kenaikan honor patut diapresiasi, sedangkan ukuran keberhasilan kebijakan ini adalah pembayaran yang rutin dan dapat diprediksi. Tanpa kepastian itu, kenaikan nominal hanya menjawab sebagian dari kebutuhan guru.
