Dua bulan dibayar, satu bulan masih menjadi tanda tanya
Gaji guru PPPK paruh waktu adalah honor yang menjadi hak tenaga pengajar berdasarkan hubungan kerja dengan pemerintah, dan ketepatan pembayarannya penting bagi keberlangsungan hidup serta tugas mereka. Di Cilegon, guru berstatus PPPK menunggu gaji selama tiga bulan sebelum pemerintah memastikan honor untuk dua bulan telah dicairkan. Pembayaran itu memberi sedikit kelegaan, tetapi belum menghapus persoalan: dari tunggakan tiga bulan, baru dua bulan yang dibayarkan. Karena itu, kabar pencairan patut disambut sebagai langkah awal, bukan penutup masalah. Bagi guru, kepastian kapan sisa honor diterima sama pentingnya dengan pengakuan bahwa proses pembayaran telah berjalan. Ketika kewajiban finansial terlambat, beban menunggu jatuh pada orang-orang yang tetap diminta menjalankan tanggung jawab pendidikan.
Kepala Dindikbud Kota Cilegon, Heni Anita Susila, menyampaikan pada 30 Oktober bahwa honor dua bulan telah dicairkan dan berharap pembayaran tersebut memberi kepastian serta sedikit kelegaan bagi para guru. Namun, kelegaan itu semestinya diikuti penjelasan terbuka mengenai sisa tunggakan dan jadwal pelunasannya. Tanpa informasi tersebut, pencairan sebagian berisiko membuat persoalan tampak selesai padahal hak guru belum sepenuhnya dibayar.
Pengajuan sudah dilakukan, tetapi target bukan kepastian
Sehari sebelum Dindikbud memastikan pencairan dua bulan, Heni mengatakan pengajuan pencairan honor telah dilakukan pada Kamis, 29 Oktober 2026. Saat itu, ia menargetkan dana masuk ke rekening masing-masing guru pada sore hari. Perbedaan antara target awal dan konfirmasi berikutnya penting: pengajuan bukan bukti bahwa seluruh tunggakan sudah diterima. Untuk guru yang telah menunggu berbulan-bulan, komunikasi pemerintah seharusnya membedakan dengan jelas antara berkas yang diajukan, dana yang diproses, dan uang yang benar-benar masuk rekening. Pernyataan bahwa pencairan telah berlangsung untuk dua bulan merupakan kemajuan, tetapi publik masih perlu mendapat kepastian tentang bulan yang belum dibayar. Ukuran keberhasilan bukan hanya proses administrasi dimulai, melainkan hak guru dibayar lengkap dan tepat waktu.
Keterlambatan ini mengemuka setelah DPD Gema Al-Khairiyah Cilegon memasang spanduk protes di Tugu Baja dan pagar kantor wali kota. Organisasi itu mempertanyakan tuntutan profesionalisme kepada guru ketika hak finansial mereka belum dipenuhi. Protes tersebut mencerminkan persoalan yang lebih luas daripada urusan berkas: kepercayaan terhadap pengelolaan anggaran dan penghargaan terhadap pekerjaan guru. Dindikbud perlu menindaklanjuti pencairan dengan jadwal yang bisa diperiksa, bukan hanya sasaran waktu yang belum memastikan dana diterima.
Perubahan anggaran perlu diimbangi disiplin pembayaran
Wali Kota Cilegon sebelumnya menjelaskan bahwa anggaran awal sebesar Rp675 ribu per bulan tidak mencukupi setelah honor dinaikkan menjadi Rp1,5 juta mulai Maret 2026. Penambahan anggaran kemudian diproses melalui APBD Perubahan. Latar belakang itu membantu menerangkan keterlambatan, tetapi tidak menghilangkan kewajiban pemerintah untuk memastikan hak dibayarkan. Kenaikan honor tanpa kepastian arus pembayaran justru dapat membuat guru terus menanggung ketidakpastian. Kritik dari perwakilan tenaga honorer pun menekankan bahwa pembayaran tertunda harus dibereskan sebelum pemerintah berbicara tentang kenaikan berikutnya. Dalam tata kelola yang berpihak kepada pekerja, perubahan anggaran mesti disertai perencanaan yang mencegah keterlambatan berulang.
Besaran honor yang disampaikan Dindikbud berubah sepanjang 2026: pada Januari hingga Februari berkisar Rp675 ribu sampai Rp1 juta per bulan; pada Maret hingga September menjadi Rp1,5 juta per bulan; dan mulai Oktober hingga Desember direncanakan sebesar Rp2 juta per bulan. Heni mengatakan pihaknya berupaya membayar honor secara bertahap sepanjang tahun. Rencana kenaikan tersebut dapat menunjukkan perhatian terhadap kesejahteraan guru, tetapi manfaatnya hanya terasa jika pembayaran berjalan rutin. Prioritas langsung seharusnya melunasi sisa tunggakan, lalu memastikan jadwal pembayaran berikutnya dapat dipenuhi.
Kelegaan sementara harus berujung pada kepastian
Pencairan dua bulan merupakan perkembangan yang nyata bagi guru PPPK paruh waktu di Cilegon, tetapi tunggakan tiga bulan membuat penyelesaian belum tuntas. Dindikbud sudah menyatakan pengajuan dilakukan dan sebelumnya menargetkan dana masuk ke rekening; instansi itu kemudian memastikan dua bulan honor telah dicairkan. Langkah berikutnya harus konkret: menyampaikan status sisa pembayaran, memberi jadwal yang jelas, dan menjaga agar kenaikan honor tidak kembali diikuti keterlambatan. Guru tidak semestinya menanggung risiko dari penyesuaian anggaran yang menjadi tanggung jawab pemerintah.
Kesimpulannya, pencairan sebagian patut diapresiasi, tetapi bukan alasan untuk menganggap masalah honor PPPK Cilegon selesai. Pemerintah perlu menuntaskan seluruh kewajiban dan membangun sistem pembayaran yang dapat diandalkan. Kepastian seperti itulah yang dapat memulihkan kepercayaan guru dan menunjukkan bahwa pengabdian mereka dihargai bukan hanya lewat janji kenaikan, tetapi lewat pembayaran yang tepat.
