Pencairan datang setelah protes
Honor guru PPPK paruh waktu adalah pembayaran bagi tenaga pendidik berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja dengan skema paruh waktu, dan kepastian pencairannya menentukan kemampuan mereka memenuhi kebutuhan sehari-hari. Di Cilegon, pembayaran sempat tertunggak hingga tiga bulan menurut keluhan yang disampaikan organisasi mahasiswa dan para pendamping guru.
Pada 23 Oktober 2026, Wali Kota Cilegon Robinsar mengakui keterlambatan selama dua bulan setelah protes DPD Gerakan Mahasiswa Al-Khairiyah mencuat. Beberapa hari kemudian, pada 30 Oktober, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memastikan honor dua bulan telah dicairkan melalui penyesuaian anggaran dalam APBD Perubahan. Jadi, pencairan memberi kelegaan, tetapi belum menghapus fakta bahwa para guru sempat menunggu berbulan-bulan. Perbedaan antara pengakuan keterlambatan dua bulan dan keluhan tunggakan tiga bulan juga menunjukkan perlunya pemerintah menjelaskan secara terbuka periode pembayaran yang telah dibereskan.
Kenaikan honor tak diikuti kesiapan anggaran
Penjelasan Pemkot berpusat pada perubahan besaran honor. Sebelum menjadi PPPK paruh waktu, guru menerima honor daerah Rp675 ribu per bulan untuk masa kerja di bawah 10 tahun dan Rp1 juta bagi masa kerja lebih dari 10 tahun; sebagian juga memperoleh tambahan dari dana BOS, bergantung pada kemampuan sekolah. Mulai Maret 2026, honor dinaikkan menjadi Rp1,5 juta per bulan. Menurut Robinsar, anggaran awal hanya disiapkan sebesar Rp675 ribu untuk satu tahun, sehingga kenaikan membuat alokasi lebih cepat tergerus.
Kenaikan itu patut diapresiasi, tetapi perencanaan yang tidak menyesuaikan kebutuhan pembayaran membuat kebijakan kesejahteraan kehilangan daya yakinnya. Pemkot menyebut penambahan anggaran telah sampai di tingkat provinsi, sementara pembayaran berikutnya menunggu proses anggaran perubahan. Mulai Oktober hingga Desember 2026, gaji guru Cilegon untuk kelompok PPPK paruh waktu ditetapkan Rp2 juta per bulan. Namun, besaran yang lebih tinggi hanya berarti jika didukung anggaran dan jadwal pencairan yang bisa diandalkan.
Desakan evaluasi menyoroti dampak nyata
Keterlambatan pembayaran bukan masalah administratif yang berhenti di meja anggaran. Konsultan Forum Komunikasi Guru dan Tenaga Honorer Serang Cilegon, Martin Al Kosim, mendesak Wali Kota Robinsar mencopot Kepala Dindikbud Heni Anita Susila setelah persoalan pembayaran honor ratusan guru PPPK paruh waktu mencuat. Martin menilai keterlambatan berbulan-bulan membebani guru dan keluarga mereka, yang tetap harus menanggung makan, transportasi, serta kebutuhan sekolah anak.
Desakan pencopotan merupakan tuntutan seorang pihak, bukan keputusan pemerintah. Namun, tuntutan itu memperlihatkan bahwa pencairan dua bulan belum cukup untuk memulihkan kepercayaan tanpa evaluasi atas tata kelola pembayaran. Dindikbud menyampaikan harapan agar pencairan memberi kepastian dan sedikit kelegaan bagi guru. Kelegaan itu baru akan bertahan bila sisa tunggakan honor guru ditangani dengan jelas dan pembayaran berikutnya berlangsung tepat waktu. Pemerintah perlu menyampaikan jadwal dan penanggung jawab secara terbuka; kenaikan nominal saja tidak menjawab keresahan ketika honor terlambat.
Kesimpulan: kepastian lebih penting dari janji kenaikan
Dua bulan honor yang dicairkan setelah protes adalah langkah penting, tetapi bukan akhir persoalan. Kronologi ini menunjukkan jurang antara keputusan menaikkan honor dan kesiapan anggaran untuk membayarnya secara teratur. Rencana Rp2 juta per bulan mulai Oktober 2026 memberi gambaran peningkatan, sementara proses anggaran perubahan masih menjadi bagian dari tindak lanjut pembayaran.
Bagi guru PPPK paruh waktu, pembayaran tepat waktu bukan bonus atas pengabdian, melainkan kewajiban pemerintah. Karena itu, Pemkot Cilegon perlu memastikan anggaran dan jadwal pembayaran berjalan seiring, sekaligus mengevaluasi mengapa tunggakan sampai memicu desakan pencopotan Kepala Dindikbud. Ukuran keberhasilan kebijakan bukan hanya naiknya honor, tetapi juga hilangnya pola keterlambatan yang membebani guru.
