Sekolah Ditutup Sengketa: Hak Belajar Anak Bukan Barang Tawar-Menawar
Penutupan sekolah akibat sengketa lahan adalah situasi ketika proses belajar mengajar berhenti karena konflik kepemilikan tanah atau urusan administratif, sehingga ratusan siswa kehilangan akses pendidikan anak, dipaksa belajar di ruang penampung sementara, atau bahkan dirumahkan tanpa kepastian, meski tidak ada kondisi darurat seperti bencana alam maupun wabah penyakit yang membuat sekolah wajib tutup. Di SD Inpres Kampung Harapan, pemalangan gedung oleh pemilik hak ulayat membuat 430 siswa terpaksa dirumahkan selama hampir empat bulan karena skema Belajar dari Rumah terbukti tidak efektif bagi anak-anak yang sangat bergantung pada tatap muka langsung dengan guru. Penutupan ini bukan sekadar soal teknis; ia menabrak hak belajar anak yang mestinya dilindungi sebagai hak dasar, bukan dikorbankan demi sengketa orang dewasa.
Respons Pemkab Jayapura: Cepat Mengakui Masalah, Pelan Memberi Kepastian
Aksi damai orang tua murid memaksa pemerintah daerah keluar dari zona nyaman dan mengakui kegagalan melindungi hak belajar anak. Di depan SD Lentera Harapan, ratusan orang tua berdiri di jalan selama dua jam menuntut pemerintah menyelesaikan persoalan hak ulayat yang menghambat kegiatan belajar 430 siswa selama empat bulan. Bupati datang, menyatakan keprihatinan, dan berjanji mengundang pemilik hak ulayat untuk berdialog serta menyiapkan lokasi belajar sementara agar anak kembali bersekolah dalam 2–3 minggu. Janji ini penting, tetapi juga menunjukkan kelemahan sistem: mengapa urusan pemerintah dengan pemilik lahan dibiarkan berlarut sampai anak kehilangan empat bulan belajar? Selama ini, siswa sempat menumpang di SMP, SMA, dan gereja, memangkas jam belajar sekolah lain sebelum akhirnya seluruh murid SD dirumahkan. "Tidak ada situasi darurat nasional yang membenarkan BDR, anak-anak kami sebenarnya bukan BDR, tetapi dirumahkan," tegas koordinator aksi, mengingatkan bahwa istilah kebijakan tidak boleh menutupi fakta ketidakadilan.
Sekolah Adat dan Jarak Jauh: Bukti Solusi Pendidikan Alternatif Itu Nyata
Di tengah kisah sekolah ditutup sengketa, Papua Pegunungan memperlihatkan arah berbeda: akses pendidikan anak diperluas lewat sekolah adat dan sekolah jarak jauh sebagai solusi pendidikan alternatif. Pemberkatan Sekolah Adat Hugulama dan Sekolah Jarak Jauh SD YPPK Santo Don Bosco Pugima di kampung Yogonima menjadi tonggak bahwa komunitas tidak menunggu pemerintah pusat untuk bergerak. Menurut Soleman Itlay, selama ini anak harus berjalan kaki sekitar lima hingga tiga puluh kilometer melewati gunung, lembah, dan sungai untuk sampai ke sekolah, sehingga model jarak jauh menjawab kesenjangan akses. Sekolah Jarak Jauh menyelenggarakan pendidikan formal sesuai kurikulum nasional, sementara Sekolah Adat Hugulama fokus pada bahasa daerah, sejarah, adat, kepemimpinan, kearifan lokal, dan pembentukan karakter generasi muda. "Sekolah Jarak Jauh menyelenggarakan pendidikan formal sesuai kurikulum nasional, sedangkan Sekolah Adat Hugulama memperkuat identitas budaya, karakter, dan pengetahuan lokal. Keduanya harus berjalan berdampingan demi masa depan anak-anak Papua," kata Soleman. Di sini terlihat prinsip penting: ketika sekolah formal sulit dijangkau, hak belajar anak bisa dijaga lewat kombinasi kurikulum nasional dan pengetahuan lokal, dengan dukungan izin operasional PKBM dari dinas pendidikan.
Pelajaran dari Bandung: Menempatkan Hak Anak di Atas Sengketa Lahan
Di kota lain, sengketa lahan sekolah memunculkan respons berbeda yang patut ditiru. Pemerintah kota menjamin proses belajar mengajar bagi sekitar 900 siswa SDN 026 Bojongloa yang terdampak sengketa lahan, sambil tetap menghormati putusan pengadilan. Wali kota menegaskan bahwa hak anak mendapatkan pendidikan harus berada di atas semua ketentuan legal formal, dan relokasi ratusan murid secara mendadak dinilai tidak bijak karena mengabaikan sisi kemanusiaan dan masa depan pendidikan. Sebagai langkah jangka pendek, kegiatan belajar dipindahkan bertahap ke sekolah lain dalam dua hingga tiga pekan, memberi waktu menyiapkan ruang kelas, guru, dan sosialisasi ke orang tua agar anak tetap nyaman belajar. Untuk jangka panjang, lahan baru di Cibaduyut Kidul sudah disiapkan, meski menghadapi penolakan sebagian warga; pemerintah memilih dialog dan musyawarah untuk mencari kesepakatan. Sikap ini menunjukkan standar etis yang seharusnya jadi patokan: sengketa boleh berjalan, tetapi hak belajar anak tidak boleh berhenti satu hari pun.
Kesimpulan: Negara Serius? Ukurnya Saat Sekolah Ditutup, Bukan Saat Upacara
Rangkaian peristiwa ini menghadirkan pertanyaan tajam: seberapa serius negara menjamin hak belajar anak ketika sekolah ditutup sengketa? Di Jayapura, 430 siswa kehilangan empat bulan belajar sebelum pemerintah bergerak lebih tegas. Di pegunungan Papua, masyarakat justru memprakarsai solusi pendidikan alternatif lewat sekolah adat dan sekolah jarak jauh yang memadukan kurikulum nasional dengan pengetahuan lokal, agar jarak dan geografis tidak mencabut akses pendidikan anak. Di Bandung, pemerintah kota berani menyatakan hak anak di atas sengketa hukum dan menyiapkan relokasi bertahap demi kenyamanan dan keberlanjutan belajar. Pola yang ideal seharusnya menggabungkan tiga pelajaran: konflik lahan harus ditangani cepat dengan hak anak sebagai rambu utama; pendidikan perlu keluar dari tembok sekolah melalui model jarak jauh dan berbasis budaya; dan setiap kebijakan administratif wajib diuji dengan satu pertanyaan sederhana: apakah hak belajar anak terlindungi hari ini? Jika jawabannya masih "tidak", maka kerja pemerintah belum selesai, betapapun indahnya pidato dan seremoni.
