Sekolah Dipalang, Hak Belajar Anak Terlupakan
Sekolah ditutup sengketa lahan adalah situasi ketika proses belajar mengajar di sebuah lembaga pendidikan terhenti atau sangat terganggu karena perselisihan kepemilikan tanah, pemalangan bangunan, atau konflik hukum antara pemilik lahan, yayasan, dan pemerintah, sehingga akses pendidikan anak dan kontinuitas pembelajaran anak tersendat, memaksa orang tua dan pemerintah mencari solusi darurat demi menjaga hak belajar anak yang terganggu. Di SD Inpres Kampung Harapan, penutupan sekolah bukan sekadar masalah administratif; ini adalah pelanggaran terang‑terangan terhadap hak belajar 430 siswa yang dirumahkan hampir empat bulan akibat pemalangan oleh pemilik hak ulayat. Kebijakan Belajar dari Rumah dipakai sebagai label, tetapi orang tua dengan tepat menyebut anak mereka “bukan BDR, tetapi dirumahkan” karena tidak ada keadaan darurat yang sah selain sengketa yang dibiarkan berlarut.
Empat Bulan Sekolah Terkunci: Luka pada Kontinuitas Pembelajaran
Kasus SD Inpres Kampung Harapan memperlihatkan betapa rapuhnya akses pendidikan anak ketika negara lambat merespons konflik lahan. Gedung sekolah di bawah pengelolaan Yayasan Lentera Harapan dipalang, memaksa proses pendaftaran murid baru menumpang di bangunan SMP, SMA, hingga gereja. Sekilas tampak kreatif, tetapi konsekuensinya berat: jam belajar siswa SMP dan SMA terpangkas, lalu seluruh murid SD akhirnya dirumahkan karena ruangan tidak lagi memadai. Kontinuitas pembelajaran anak runtuh ketika kelas hanya berlangsung sekitar dua jam per hari, sangat merugikan terutama bagi siswa kelas 6 yang akan menghadapi ujian. Di saat orang tua tetap membayar SPP penuh, mereka melihat anak dan guru mengalami tekanan psikologis karena ketidakpastian, sementara program makanan bergizi gratis pun harus ditolak akibat keterbatasan jam belajar.
Bandung: Ketika Pemerintah Memutuskan Pasang Badan
Kontras dengan kebuntuan di Kampung Harapan, sikap pemerintah kota terhadap sengketa lahan SDN 026 Bojongloa menunjukkan bagaimana negara seharusnya hadir. Wali kota menegaskan bahwa hak anak untuk mengenyam pendidikan wajib diprioritaskan di atas persoalan administratif maupun sengketa hukum. Di tengah konflik kepemilikan lahan, ia menjamin keberlangsungan proses belajar mengajar bagi sekitar 900 siswa yang terdampak, dengan relokasi bertahap ke SDN 148 dalam waktu dua hingga tiga pekan agar murid dan orang tua tidak panik. Rencana jangka panjang pun disiapkan melalui pembangunan sekolah baru di kawasan lain, walau tertahan penolakan sebagian warga. Pentingnya di sini bukan sekadar teknis relokasi, melainkan keberanian kepala daerah mengatakan: yang bersengketa adalah pemerintah dan ahli waris, bukan anak‑anak, dan ia siap “pasang badan” agar tidak ada lagi penolakan terhadap hak belajar murid.
Peran Orang Tua: Dari Protes Jalanan ke Strategi Praktis
Di Kampung Harapan, orang tua murid tidak lagi diam ketika hak belajar anak terganggu; mereka memblokir badan jalan di depan sekolah sebagai tanda frustrasi terhadap pemerintah daerah yang lamban menyelesaikan sengketa. Aksi ini kontroversial, tetapi lahir dari pengalaman pahit: BDR yang tidak efektif, jam belajar minim, anak dirumahkan tanpa kepastian, dan biaya sekolah tetap dibayar penuh. Dari sudut pandang orang tua, tidak ada pilihan lain selain memaksa negara kembali mengingat bahwa pendidikan adalah hak, bukan layanan opsional. Meski akhirnya pemerintah kabupaten berjanji menyelesaikan konflik hak ulayat dalam 2–3 minggu dan menyiapkan lokasi belajar sementara bagi para siswa, janji tidak cukup. Orang tua perlu melanjutkan tekanan melalui kanal resmi: komite sekolah, forum warga, hingga dialog terbuka dengan pemilik lahan, dengan satu garis merah yang tidak boleh ditawar—anak tidak boleh lagi dirumahkan tanpa rencana pembelajaran yang jelas.
Menata Ulang Prioritas: Lahan Bisa Negosiasi, Masa Depan Anak Tidak
Pelajaran utama dari dua kasus ini sederhana namun tajam: lahan bisa dinegosiasikan, tetapi masa depan anak tidak. Ketika sekolah ditutup sengketa lahan, kerusakan nyata bukan hanya pada bangunan, melainkan pada kontinuitas pembelajaran anak, kesiapan ujian, rasa aman, hingga kepercayaan mereka pada orang dewasa yang seharusnya melindungi. Pemerintah kabupaten menjanjikan penyelesaian dalam beberapa minggu dan lokasi belajar sementara bagi 430 siswa SD Lentera Harapan, sementara pemerintah kota menyiapkan relokasi bertahap dan pembangunan sekolah baru demi menjamin pendidikan sekitar 900 murid. Dua pendekatan ini menunjukkan spektrum respon: dari reaktif hingga lebih terencana. Kesimpulannya, setiap sengketa lahan sekolah harus diselesaikan dengan satu prinsip: hak belajar anak adalah garis batas. Negosiasi tanah boleh keras, tetapi pintu kelas tidak boleh lagi digembok atas nama konflik orang dewasa.
