Sekolah Dipalang, Hak Belajar Anak yang Dikunci
Krisis pendidikan akibat sekolah ditutup daerah terpencil adalah keadaan ketika akses pendidikan terhambat bukan karena bencana atau pandemi, melainkan karena masalah struktural seperti sengketa tanah, konflik hak ulayat, dan lemahnya infrastruktur sekolah desa yang menyebabkan ratusan siswa kehilangan ruang kelas, jam belajar, serta rasa aman dalam proses pembelajaran selama berbulan-bulan tanpa kepastian solusi dari pihak berwenang. Di Kampung Harapan, pemalangan gedung SD oleh pemilik hak ulayat memaksa 430 siswa menghentikan kegiatan belajar formal selama hampir empat bulan. Orang tua murid menjawab dengan aksi blokir jalan di depan sekolah, menolak menerima kenyataan bahwa anak-anak hanya “dirumahkan” dengan label Belajar dari Rumah (BDR) yang mereka anggap tidak efektif dan tidak berdasar keadaan darurat nasional. Penutupan mendadak seperti ini menunjukkan betapa rapuhnya hak pendidikan ketika bergantung pada status kepemilikan lahan yang belum beres.
Belajar Menumpang dan Dirumahkan: Wajah Nyata Akses Pendidikan Terhambat
Ketika sekolah ditutup daerah terpencil, keluarga tidak langsung berhadapan dengan solusi, melainkan rangkaian kompromi yang merugikan anak. Di Kampung Harapan, pihak sekolah sempat menumpang di gedung SMP, SMA, hingga gereja untuk sekadar mengurus pendaftaran siswa baru. Sekilas tampak sebagai solusi pendidikan komunitas, tetapi konsekuensinya berat: jam belajar siswa SMP dan SMA terpangkas, dan pada akhirnya seluruh murid SD dirumahkan karena skema berbagi ruang tidak lagi memungkinkan. Proses belajar yang sempat berjalan hanya sekitar dua jam per hari, menekan kesiapan terutama siswa kelas 6 yang akan menghadapi ujian. Dalam satu pernyataan yang pantas dikutip, orang tua menegaskan: "SPP tetap kami bayar full, tetapi anak-anak kami cuma menumpang dan sekarang malah dirumahkan". Ini bukan lagi soal teknis BDR, melainkan soal keadilan: anak dipaksa menanggung konflik yang bukan mereka ciptakan.
Orang Tua Melawan, Pemerintah Ditantang Memenuhi Janji
Di tengah akses pendidikan terhambat, orang tua murid memilih turun ke jalan dan memaksa negara melihat wajah krisis pendidikan dari dekat. Aksi damai ratusan orang tua berlangsung di jalan protokol depan sekolah, menuntut penyelesaian sengketa hak ulayat yang telah menghambat aktivitas belajar sekitar 430 siswa selama empat bulan. Bupati merespons dengan hadir langsung ke lokasi aksi dan menyebut kondisi ini "sangat memedihkan" karena anak-anak kehilangan kesempatan belajar. Pemerintah daerah berjanji menyelesaikan konflik hak ulayat dalam 2–3 minggu sekaligus menyiapkan lokasi belajar sementara. Ia juga berkomitmen mengundang pemilik hak ulayat untuk berdiskusi "dari hati ke hati" agar anak-anak segera kembali bersekolah. Di sini solidaritas orang tua berhasil memaksa lahirnya solusi pendidikan komunitas, tetapi janji tanpa tindak lanjut cepat berisiko menjadi bagian dari siklus panjang ketidakpastian yang kembali mengorbankan siswa.
Belajar dari Krisis: Mengapa Sekolah Tak Boleh Jadi Korban Sengketa
Kasus pemalangan SD di Kampung Harapan memperlihatkan pelajaran penting bagi semua pihak: sekolah tidak boleh ditempatkan sebagai pihak yang ikut ditutup ketika sengketa tanah muncul. Konflik antara pemerintah dan pemilik hak ulayat semestinya diselesaikan lewat mekanisme hukum dan dialog, bukan dengan mengunci pagar ruang kelas dan mengorbankan hak belajar generasi muda. Ketika fasilitas pendidikan menjadi sandera, semua program peningkatan mutu, termasuk Makanan Bergizi Gratis yang sampai terpaksa ditolak karena jam belajar terlalu singkat, menjadi sia-sia. Orang tua sudah menunjukkan bahwa solusi pendidikan komunitas bisa dimulai dari keberanian bersuara dan menuntut kejelasan. Langkah berikutnya harus lebih berani: memastikan setiap pembangunan infrastruktur sekolah desa menempatkan jaminan legal atas lahan sebagai syarat mutlak. Tanpa itu, ruang kelas akan terus berisiko ditutup sewaktu-waktu, dan krisis hari ini akan berulang di kampung lain esok.
Kesimpulan: Menempatkan Hak Pendidikan di Pusat Kebijakan
Penutupan sekolah di daerah terpencil karena sengketa hak ulayat bukan sekadar insiden lokal, melainkan alarm bagi sistem pendidikan. Kita melihat bagaimana akses pendidikan terhambat selama berbulan-bulan, dengan 430 siswa dirumahkan dan jam belajar dipangkas hingga dua jam per hari. Respons orang tua dan janji pemerintah menunjukkan bahwa solusi pendidikan komunitas mungkin, tetapi masih terlalu bergantung pada tekanan massa dan sensitivitas individu pejabat. Ke depan, kebijakan pendidikan harus tegas: sekolah dan hak belajar anak tidak boleh menjadi collateral damage setiap kali terjadi konflik lahan. Kepastian hukum, dialog yang berkelanjutan, dan perlindungan penuh terhadap fasilitas pendidikan wajib ditempatkan di pusat perencanaan, bukan sebagai renungan setelah krisis meledak. Jika tidak, kita sedang membangun masa depan di atas fondasi yang mudah sekali diguncang oleh sengketa dan kelalaian.
