Sekolah Dipalang, Hak Belajar Siswa Tergadai Sengketa Ulayat
Krisis pendidikan anak akibat sekolah ditutup akses pendidikan adalah situasi ketika aktivitas belajar-mengajar berhenti berkepanjangan karena konflik non-pendidikan, seperti sengketa lahan hak ulayat, sehingga ratusan siswa kehilangan hak belajar formal, dijauhkan dari guru dan teman sebaya, dan terjebak dalam kebijakan darurat yang tidak efektif serta tanpa solusi pembelajaran alternatif yang layak dan terencana. Sengketa lahan di SD Inpres Kampung Harapan berujung pada pemalangan gedung sekolah oleh pemilik hak ulayat, membuat 430 siswa praktis kehilangan ruang belajar selama hampir empat bulan. Ini bukan sekadar gangguan sementara, melainkan bentuk nyata krisis pendidikan anak dan penangguhan hak belajar siswa. Ketika pintu sekolah digembok karena urusan orang dewasa, negara absen, dan anak-anak menjadi korban pertama.
BDR Tanpa Darurat: Anak ‘Dirumahkan’, Bukan Dididik
Jawaban pertama sekolah atas pemalangan adalah Belajar dari Rumah (BDR). Di atas kertas terdengar rapi, tetapi di Kampung Harapan kebijakan ini berubah menjadi kedok administratif untuk merumahkan siswa tanpa dukungan nyata. Selama hampir empat bulan, BDR dinilai sangat tidak efektif dan merugikan hak pendidikan anak. Tidak ada pandemi, tidak ada gangguan keamanan nasional; yang ada hanyalah sengketa antara pemerintah dan pemilik ulayat yang menyeret anak ke lingkaran masalah orang dewasa. Proses belajar yang sempat berjalan di ruang-ruang pinjaman hanya sekitar dua jam per hari, jauh dari standar pembelajaran wajar, apalagi untuk siswa kelas 6 yang menghadapi ujian. Orang tua tetap membayar SPP penuh, sementara anak mereka menumpang dan kemudian dirumahkan, hingga psikologi siswa dan guru tertekan. Ini bukan BDR, ini pembiaran.
Menumpang di SMP, SMA, dan Gereja: Solusi Darurat yang Mengorbankan Semua
Pihak sekolah mencoba bertahan dengan menumpang di bangunan SMP, SMA, dan gereja untuk proses pendaftaran siswa baru. Sekilas terlihat kreatif, tetapi skema ini menunjukkan betapa rapuhnya sistem saat sekolah ditutup akses pendidikan. Berbagi ruang memaksa pemangkasan jam belajar siswa SMP dan SMA, hingga akhirnya pengelola memilih merumahkan seluruh murid SD demi mengurangi benturan aktivitas. Ketika satu sekolah lumpuh, sekolah lain ikut kena imbas: jadwal berantakan, program pemerintah seperti Makanan Bergizi Gratis terpaksa ditolak karena tidak ada jam belajar yang memadai. Di titik ini, jelas bahwa solusi pembelajaran alternatif tidak boleh bergantung pada kebaikan sementara lembaga lain. Tanpa kerangka kebijakan yang kuat, darurat pendidikan berubah menjadi darurat ruang, dan anak kembali ditempatkan sebagai beban, bukan prioritas.
Orang Tua Turun ke Jalan: Tekanan Publik Memaksa Negara Hadir
Ketika jalur resmi buntu, orang tua menjadikan jalan raya sebagai ruang kelas baru bagi aspirasi mereka. Aksi pemblokiran badan jalan depan sekolah dan demonstrasi damai selama dua jam dilakukan untuk menagih keadilan pendidikan kepada pemerintah daerah. Bupati hadir, mendengar, dan mengakui bahwa kondisi di mana 430 siswa kehilangan kesempatan belajar selama empat bulan tidak boleh dibiarkan berlarut. "Sangat memedihkan karena hari ini kita bekerja dan membangun untuk masa depan generasi anak-anak kita, tetapi justru mereka kehilangan kesempatan belajar". Janji pemerintah untuk menyelesaikan konflik hak ulayat dalam 2–3 minggu dan menyiapkan lokasi belajar sementara adalah langkah penting, tetapi ia lahir dari tekanan publik, bukan inisiatif dini. Pelajaran pahitnya jelas: tanpa suara lantang orang tua, krisis pendidikan anak mudah dipandang sebagai urusan pinggiran, bukan darurat.
Hak Belajar Siswa Harus Jadi Batas Merah Sengketa Ulayat
Inti masalah ini bukan sekadar sengketa ulayat, melainkan absennya batas merah yang melindungi hak belajar siswa. Pemerintah daerah mengakui bahwa persoalan lahan adalah urusan mereka dengan pemilik hak ulayat dan tidak semestinya berdampak pada hak pendidikan anak. Namun fakta di lapangan menunjukkan sebaliknya: anak-anak empat bulan kehilangan hak belajar dan terjebak dalam krisis pendidikan anak. Ke depan, setiap sengketa aset publik harus disertai protokol krisis pendidikan yang jelas: sekolah tidak boleh dipalang, akses ke guru dan bahan ajar dijamin, dan solusi pembelajaran alternatif disiapkan sejak awal. Pemerintah wajib sigap mengundang pemilik hak ulayat berdialog dan menyiapkan skema belajar sementara yang terstruktur, bukan sekadar numpang ruang. Anak tidak boleh lagi menjadi korban sengketa; sekolah harus dilihat sebagai wilayah suci yang tidak disentuh konflik.
