Akses pendidikan perlu disertai dukungan
Sekolah Rakyat adalah program pendidikan yang membuka akses belajar bagi anak dari keluarga rentan melalui sekolah formal, termasuk dengan sistem berasrama, sekaligus memberi ruang untuk pengembangan karakter dan masa depan mereka. Namun, membuka pintu sekolah saja tidak cukup: keberhasilan program bergantung pada kemampuan penyelenggara mendampingi siswa dengan kebutuhan yang beragam. Setelah berjalan lebih dari setahun, Kementerian Sosial menghadapi dinamika yang menuntut tata kelola, pendampingan, dan evaluasi berkelanjutan. Pada Selasa, 27 Oktober 2026, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul berkonsolidasi dengan kepala sekolah dari berbagai daerah dalam kegiatan penguatan kapasitas manajerial di Makassar. Langkah ini tepat, tetapi konsolidasi harus berujung pada dukungan sehari-hari yang terasa bagi anak—bukan berhenti sebagai pembenahan administrasi.
Latar belakang siswa menuntut pendampingan yang peka
Sebagian besar siswa berasal dari keluarga yang menghadapi persoalan sosial. Ada yang belum memperoleh akses pendidikan memadai, mengalami pengasuhan yang kurang mendukung, pernah menjadi korban kekerasan, atau menghadapi masalah psikososial. Mengharapkan semua anak langsung menyesuaikan diri dengan aturan kelas dan kehidupan berasrama tanpa dukungan khusus adalah pendekatan yang keliru. Pendampingan siswa perlu membantu mereka beradaptasi sambil menjaga hak, martabat, dan rasa aman. Kebutuhan itu juga berbeda menurut usia: siswa SD perlu dibimbing membangun kemandirian, siswa SMP menghadapi masa pubertas, sedangkan siswa SMA mulai merencanakan masa setelah lulus. Pemeriksaan kesehatan sebelum belajar dan kemungkinan rehabilitasi melalui sentra Kemensos merupakan bagian dari respons yang disebutkan pemerintah. Agar tidak menjadi prosedur semata, langkah tersebut perlu terhubung dengan pendamping yang kompeten dan tindak lanjut yang sesuai kondisi tiap anak.
Pertumbuhan di Sulawesi Selatan perlu diikuti kesiapan layanan
Sulawesi Selatan menjadi provinsi di luar Jawa dengan penyelenggaraan Sekolah Rakyat terbanyak, menurut Gus Ipul, yang memuji keaktifan gubernur dan pemerintah daerah. Provinsi ini memiliki sembilan sekolah yang beroperasi, sementara tujuh lainnya masih dalam pembangunan. Pemerintah daerah menyatakan akan terus mendukung pengembangan program agar lebih banyak masyarakat mendapat akses pendidikan. Perluasan tersebut menjanjikan kesempatan belajar yang lebih luas, tetapi jumlah bangunan bukan ukuran yang memadai untuk menilai keberhasilan. Pertanyaan yang lebih penting ialah apakah setiap sekolah memiliki guru, wali asrama, dan pendamping yang cukup untuk menghadapi kebutuhan siswa rentan. Pada peringatan satu tahun Sekolah Rakyat dan Sumpah Pemuda di Makassar, Rabu, 28 Oktober 2026, apresiasi atas perkembangan program semestinya berjalan beriringan dengan tuntutan mutu.
Sekolah Rakyat dapat menjadi jalan menuju kesempatan hidup yang lebih baik hanya bila akses dan pendampingan tumbuh bersama. Konsolidasi kepala sekolah, pembenahan tenaga dan fasilitas, serta perencanaan masa depan siswa perlu dinilai dari dampaknya pada keseharian anak, bukan semata jumlah titik penyelenggaraan. Ketika program diperluas, kebutuhan siswa rentan harus menjadi ukuran utama kesiapan setiap sekolah. Tanpa dukungan yang empatik dan konsisten, tujuan memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan akan sulit tercapai. Karena itu, ekspansi patut diteruskan, tetapi dengan satu syarat tegas: kapasitas pendampingan harus berkembang secepat programnya.
