Penegakan hukum harus menjadi pusat kerja satgas
Satgas karhutla adalah satuan tugas bersama Indonesia dan Singapura untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan, termasuk penegakan hukum terhadap korporasi yang terbukti memicunya. Pembentukannya disepakati setelah pembicaraan bilateral para menteri luar negeri di Jakarta pada 27 Oktober 2026. Langkah ini tepat, sebab pemadaman saja tidak menjawab siapa yang bertanggung jawab atas kebakaran maupun siapa yang memperoleh keuntungan darinya. Pemerintah kedua negara menyatakan satgas akan membantu memastikan pelaku mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Dalam jangka panjang, upaya tersebut juga diarahkan untuk memulihkan lahan atau aset terdampak. Ukuran keberhasilan satgas karena itu bukan sekadar pertukaran informasi atau pertemuan resmi, melainkan bukti yang dapat ditindaklanjuti dan proses hukum yang menjangkau korporasi pemicu karhutla.
Telusuri kepemilikan dan aliran dana
DPR mendorong kerja sama Indonesia Singapura bergerak dari kesepakatan menuju penyelidikan konkret. Wakil Ketua Komisi I DPR, Sukamta, mengatakan penanganan karhutla harus menelusuri pihak yang bertanggung jawab, penerima keuntungan, dan aliran dana perusahaan yang terlibat. Dorongan itu penting karena jejak korporasi dapat melintasi batas negara melalui kepemilikan, pendanaan, atau transaksi keuangan. Menurut keterangan Menlu RI Arrmanatha Nasir, satgas akan menjadi sarana pertukaran informasi, intelijen keuangan, dan pengumpulan bukti lintas batas; kedua negara juga membahas penelusuran aliran dana korporasi yang diduga dipakai untuk memicu kebakaran. Dengan demikian, aliran dana karhutla harus diperlakukan sebagai bagian inti penegakan hukum, bukan persoalan sampingan. Jika perbedaan yurisdiksi dibiarkan menjadi celah, pertanggungjawaban perusahaan bisa berhenti di batas administrasi.
Komunikasi politik perlu diikuti kerja nyata
Pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Menlu Singapura Vivian Balakrishnan di Hambalang, Bogor, pada 28 Oktober 2026 menjadi bagian dari komunikasi strategis kedua negara. Sukamta menilai hubungan bilateral dapat memperkuat koordinasi atas persoalan lintas negara, tetapi mengingatkan agar publik tidak menyimpulkan agenda khusus dari pembicaraan tertutup. Sikap hati-hati itu tepat: nilai pertemuan tidak perlu dibesar-besarkan, tetapi tindak lanjutnya harus dapat dinilai. DPR meminta pertukaran informasi, penelusuran transaksi, dan pembuktian hukum berjalan dengan tetap menghormati kedaulatan masing-masing negara. Tahap berikutnya ialah mengubah mandat satgas menjadi langkah konkret untuk mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab. Koordinasi regional juga dipandang penting menjelang keketuaan Singapura di ASEAN pada 2027.
Pada akhirnya, satgas hanya akan bermakna jika mampu menghubungkan bukti kebakaran dengan pihak yang mengendalikan perusahaan dan dana di baliknya. Indonesia dan Singapura telah menyepakati kerangka kerja; kini yang dibutuhkan ialah pertukaran data yang efektif, penyelidikan yang dapat diuji, serta proses hukum yang tidak berhenti karena batas yurisdiksi. Itulah cara membuktikan bahwa kerja sama ini melampaui diplomasi dan benar-benar meminta pertanggungjawaban korporasi.
